alexametrics
31.1 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Perbaiki Sistem, Perkuat Pengawasan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan terjadinya kebocoran retribusi pasar ditengarai karena beberapa sebab. Penarikan retribusi di semua pasar yang masih menerapkan sistem manual, serta pelaporan hasil pemungutan yang tidak terkontrol. Tiadanya pengawasan inilah yang berpotensi terjadi kebocoran, sehingga sumbangsih retribusi pasar terhadap PAD masih sangat minim.

PAD dari pasar beberapa tahun terakhir hanya berkisar antara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Sementara pasar yang dikelola pemerintah jumlahnya ada 30-an. Dua tahun lalu, pasar-pasar itu baru direvitalisasi menghabiskan dana besar hingga ratusan miliar. Mulai dari pasar induk yang ada di jantung kota, hingga yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Menyikapi dugaan kebocoran retribusi pasar, Ketua Komisi C David Handoko Seto menyebut, Pemkab Jember ke depan memang perlu melakukan perbaikan. Sistem penarikan retribusi yang mayoritas masih dilakukan manual harus didorong agar ke depan dilakukan dengan aplikasi e-retribusi atau sejenisnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kami DPRD mendorong agar Pemkab Jember menerapkan aplikasi untuk pemeriksaan retribusi pasar. Ini demi menekan dugaan kebocoran itu,” kata David.

David memahami keadaan yang belum sepenuhnya mendukung. Yaitu belum siapnya pedagang dan warga. Namun demikian, hal itu harus dimulai. “Kondisi pasar satu dua tahun ke depan belum bisa efektif kalau menggunakan elektronik. Tetapi harus dimulai,” ucapnya.

Komisi C yang bermitra dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu melihat, ke depan perlu pengawasan. Sebab, penarikan retribusi selama ini belum ada pengawasan melekat, baik dari Disperindag maupun dewan. “Selain pengawasan, perlu pembinaan dan pelatihan agar semua petugas menjaga komitmen. Bahwa uang retribusi adalah uang yang dipakai untuk membangun Jember,” tuturnya.

Tak hanya itu, David menyebut, masalah kesejahteraan atau insentif petugas juga patut menjadi perhatian. “Ada reward bagi mereka yang kerap memenuhi target,” jelasnya.

 

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan terjadinya kebocoran retribusi pasar ditengarai karena beberapa sebab. Penarikan retribusi di semua pasar yang masih menerapkan sistem manual, serta pelaporan hasil pemungutan yang tidak terkontrol. Tiadanya pengawasan inilah yang berpotensi terjadi kebocoran, sehingga sumbangsih retribusi pasar terhadap PAD masih sangat minim.

PAD dari pasar beberapa tahun terakhir hanya berkisar antara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Sementara pasar yang dikelola pemerintah jumlahnya ada 30-an. Dua tahun lalu, pasar-pasar itu baru direvitalisasi menghabiskan dana besar hingga ratusan miliar. Mulai dari pasar induk yang ada di jantung kota, hingga yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Menyikapi dugaan kebocoran retribusi pasar, Ketua Komisi C David Handoko Seto menyebut, Pemkab Jember ke depan memang perlu melakukan perbaikan. Sistem penarikan retribusi yang mayoritas masih dilakukan manual harus didorong agar ke depan dilakukan dengan aplikasi e-retribusi atau sejenisnya.

“Kami DPRD mendorong agar Pemkab Jember menerapkan aplikasi untuk pemeriksaan retribusi pasar. Ini demi menekan dugaan kebocoran itu,” kata David.

David memahami keadaan yang belum sepenuhnya mendukung. Yaitu belum siapnya pedagang dan warga. Namun demikian, hal itu harus dimulai. “Kondisi pasar satu dua tahun ke depan belum bisa efektif kalau menggunakan elektronik. Tetapi harus dimulai,” ucapnya.

Komisi C yang bermitra dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu melihat, ke depan perlu pengawasan. Sebab, penarikan retribusi selama ini belum ada pengawasan melekat, baik dari Disperindag maupun dewan. “Selain pengawasan, perlu pembinaan dan pelatihan agar semua petugas menjaga komitmen. Bahwa uang retribusi adalah uang yang dipakai untuk membangun Jember,” tuturnya.

Tak hanya itu, David menyebut, masalah kesejahteraan atau insentif petugas juga patut menjadi perhatian. “Ada reward bagi mereka yang kerap memenuhi target,” jelasnya.

 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dugaan terjadinya kebocoran retribusi pasar ditengarai karena beberapa sebab. Penarikan retribusi di semua pasar yang masih menerapkan sistem manual, serta pelaporan hasil pemungutan yang tidak terkontrol. Tiadanya pengawasan inilah yang berpotensi terjadi kebocoran, sehingga sumbangsih retribusi pasar terhadap PAD masih sangat minim.

PAD dari pasar beberapa tahun terakhir hanya berkisar antara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Sementara pasar yang dikelola pemerintah jumlahnya ada 30-an. Dua tahun lalu, pasar-pasar itu baru direvitalisasi menghabiskan dana besar hingga ratusan miliar. Mulai dari pasar induk yang ada di jantung kota, hingga yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Menyikapi dugaan kebocoran retribusi pasar, Ketua Komisi C David Handoko Seto menyebut, Pemkab Jember ke depan memang perlu melakukan perbaikan. Sistem penarikan retribusi yang mayoritas masih dilakukan manual harus didorong agar ke depan dilakukan dengan aplikasi e-retribusi atau sejenisnya.

“Kami DPRD mendorong agar Pemkab Jember menerapkan aplikasi untuk pemeriksaan retribusi pasar. Ini demi menekan dugaan kebocoran itu,” kata David.

David memahami keadaan yang belum sepenuhnya mendukung. Yaitu belum siapnya pedagang dan warga. Namun demikian, hal itu harus dimulai. “Kondisi pasar satu dua tahun ke depan belum bisa efektif kalau menggunakan elektronik. Tetapi harus dimulai,” ucapnya.

Komisi C yang bermitra dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) itu melihat, ke depan perlu pengawasan. Sebab, penarikan retribusi selama ini belum ada pengawasan melekat, baik dari Disperindag maupun dewan. “Selain pengawasan, perlu pembinaan dan pelatihan agar semua petugas menjaga komitmen. Bahwa uang retribusi adalah uang yang dipakai untuk membangun Jember,” tuturnya.

Tak hanya itu, David menyebut, masalah kesejahteraan atau insentif petugas juga patut menjadi perhatian. “Ada reward bagi mereka yang kerap memenuhi target,” jelasnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/