alexametrics
22.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Lebih Transparan, Terapkan E-Retribusi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Slogan Bupati Jember Hendy Siswanto, Wayahe Mbenahi Jember, perlu direalisasikan di berbagai sektor. Tak hanya tatanan birokrasi dan infrastruktur jalan, tapi juga terkait dengan pengelolaan pasar tradisional. Sebab, selama ini, pasar menjadi jantung ekonomi masyarakat. Sekaligus harapan untuk mendongkrak PAD. Hanya, retribusi dan jasa parkir di pasar masih dipungut secara manual, sehingga rawan mengalami kebocoran.

Dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Dr I Wayan Subagiarta menjelaskan, pemungutan retribusi secara manual itu memang kerap mengalami penyimpangan. Dia mencontohkan terkait dengan karcis parkir. “Jika tak ada karcis parkir, atau ada tapi tidak diberikan, maka akan susah mendata berapa kendaraan yang terparkir di pasar,” terangnya.

Kondisi seperti itu jelas mudah dimanipulasi oleh oknum. Begitu juga dengan retribusi yang dibayarkan para pedagang. Apalagi selama ini tidak ada pencatatan yang dilakukan para petugas pasar. Baik yang sudah maupun yang belum membayar. “Petugas sekadar menyisir para pedagang dan meminta iuran. Karena itu, pasar di Kabupaten Jember butuh inovasi. Salah satunya dengan menerapkan e-retribusi,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut pria kelahiran Tabanan, Bali, itu, sudah jelas jika e-retribusi bisa mendongkrak kualitas retribusi pasar. Jember dinilainya sudah saatnya mengarah ke sana. “Hanya masalahnya sekarang, perlu pelatihan dan pendampingan. Termasuk menginformasikan ke masyarakat,” tuturnya.

Wayan pun menyarankan agar penerapannya dilakukan secara bertahap. Tidak bisa grusa-grusu seandainya pemerintah memang mau menerapkan kebijakan e-retribusi itu. Misalnya, dengan mengutamakan pasar di kecamatan kota lebih dulu. Nantinya, bisa menjadi perbandingan dengan pasar yang belum menggunakan e-retribusi. “Jika pendapatan dari retribusi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik itu meningkat, maka semua pasar harus berbenah,” tegasnya.

Terpisah, dosen Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Unej, Benny Prasetyo MKom menyatakan, sebenarnya e-retribusi sudah diterapkan di tempat lain. Dan untuk Jember juga sudah mewacanakannya sejak 2017 lalu sebagai salah satu bentuk smart city. Namun, hingga sekarang belum terealisasi. Termasuk program Jember Smart City yang tak kunjung terwujud.

Menurut dia, jika pada 2020 atau tahun-tahun sebelumnya retribusi pasar selalu mengalami defisit, hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. “Lalu, selama berpuluh-puluh tahun Jember berdiri, sudah berapa miliar yang bocor?” ucapnya.
Kalau benar menjaga transparansi dan keakuratan data, lanjutnya, maka pemerintah daerah harus sesegera mungkin menggunakan teknologi. Terlebih, kabupaten lain sudah tinggal landas terkait dengan penerapan smart city, juga e-retribusi. Dan di bidang itu, Jember lagi-lagi kalah dengan kabupaten tetangga. “Banyuwangi sempat membuat kajian e-retribusi dan sudah terimplementasi sejak 2017 lalu,” paparnya.

Namun, sebelum jauh melangkah ke sana, Benny menyarankan agar ada pendataan pedagang. Mereka harus terdaftar dalam basis data yang bakal digunakan sebagai acuan jumlah pedagang. “Jangan-jangan, selama ini Disperindag tidak tahu angka pedagang di Jember itu berapa. Jangan-jangan, data penarikan dan di lapangan berbeda,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Slogan Bupati Jember Hendy Siswanto, Wayahe Mbenahi Jember, perlu direalisasikan di berbagai sektor. Tak hanya tatanan birokrasi dan infrastruktur jalan, tapi juga terkait dengan pengelolaan pasar tradisional. Sebab, selama ini, pasar menjadi jantung ekonomi masyarakat. Sekaligus harapan untuk mendongkrak PAD. Hanya, retribusi dan jasa parkir di pasar masih dipungut secara manual, sehingga rawan mengalami kebocoran.

Dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Dr I Wayan Subagiarta menjelaskan, pemungutan retribusi secara manual itu memang kerap mengalami penyimpangan. Dia mencontohkan terkait dengan karcis parkir. “Jika tak ada karcis parkir, atau ada tapi tidak diberikan, maka akan susah mendata berapa kendaraan yang terparkir di pasar,” terangnya.

Kondisi seperti itu jelas mudah dimanipulasi oleh oknum. Begitu juga dengan retribusi yang dibayarkan para pedagang. Apalagi selama ini tidak ada pencatatan yang dilakukan para petugas pasar. Baik yang sudah maupun yang belum membayar. “Petugas sekadar menyisir para pedagang dan meminta iuran. Karena itu, pasar di Kabupaten Jember butuh inovasi. Salah satunya dengan menerapkan e-retribusi,” terangnya.

Menurut pria kelahiran Tabanan, Bali, itu, sudah jelas jika e-retribusi bisa mendongkrak kualitas retribusi pasar. Jember dinilainya sudah saatnya mengarah ke sana. “Hanya masalahnya sekarang, perlu pelatihan dan pendampingan. Termasuk menginformasikan ke masyarakat,” tuturnya.

Wayan pun menyarankan agar penerapannya dilakukan secara bertahap. Tidak bisa grusa-grusu seandainya pemerintah memang mau menerapkan kebijakan e-retribusi itu. Misalnya, dengan mengutamakan pasar di kecamatan kota lebih dulu. Nantinya, bisa menjadi perbandingan dengan pasar yang belum menggunakan e-retribusi. “Jika pendapatan dari retribusi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik itu meningkat, maka semua pasar harus berbenah,” tegasnya.

Terpisah, dosen Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Unej, Benny Prasetyo MKom menyatakan, sebenarnya e-retribusi sudah diterapkan di tempat lain. Dan untuk Jember juga sudah mewacanakannya sejak 2017 lalu sebagai salah satu bentuk smart city. Namun, hingga sekarang belum terealisasi. Termasuk program Jember Smart City yang tak kunjung terwujud.

Menurut dia, jika pada 2020 atau tahun-tahun sebelumnya retribusi pasar selalu mengalami defisit, hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. “Lalu, selama berpuluh-puluh tahun Jember berdiri, sudah berapa miliar yang bocor?” ucapnya.
Kalau benar menjaga transparansi dan keakuratan data, lanjutnya, maka pemerintah daerah harus sesegera mungkin menggunakan teknologi. Terlebih, kabupaten lain sudah tinggal landas terkait dengan penerapan smart city, juga e-retribusi. Dan di bidang itu, Jember lagi-lagi kalah dengan kabupaten tetangga. “Banyuwangi sempat membuat kajian e-retribusi dan sudah terimplementasi sejak 2017 lalu,” paparnya.

Namun, sebelum jauh melangkah ke sana, Benny menyarankan agar ada pendataan pedagang. Mereka harus terdaftar dalam basis data yang bakal digunakan sebagai acuan jumlah pedagang. “Jangan-jangan, selama ini Disperindag tidak tahu angka pedagang di Jember itu berapa. Jangan-jangan, data penarikan dan di lapangan berbeda,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Slogan Bupati Jember Hendy Siswanto, Wayahe Mbenahi Jember, perlu direalisasikan di berbagai sektor. Tak hanya tatanan birokrasi dan infrastruktur jalan, tapi juga terkait dengan pengelolaan pasar tradisional. Sebab, selama ini, pasar menjadi jantung ekonomi masyarakat. Sekaligus harapan untuk mendongkrak PAD. Hanya, retribusi dan jasa parkir di pasar masih dipungut secara manual, sehingga rawan mengalami kebocoran.

Dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej), Dr I Wayan Subagiarta menjelaskan, pemungutan retribusi secara manual itu memang kerap mengalami penyimpangan. Dia mencontohkan terkait dengan karcis parkir. “Jika tak ada karcis parkir, atau ada tapi tidak diberikan, maka akan susah mendata berapa kendaraan yang terparkir di pasar,” terangnya.

Kondisi seperti itu jelas mudah dimanipulasi oleh oknum. Begitu juga dengan retribusi yang dibayarkan para pedagang. Apalagi selama ini tidak ada pencatatan yang dilakukan para petugas pasar. Baik yang sudah maupun yang belum membayar. “Petugas sekadar menyisir para pedagang dan meminta iuran. Karena itu, pasar di Kabupaten Jember butuh inovasi. Salah satunya dengan menerapkan e-retribusi,” terangnya.

Menurut pria kelahiran Tabanan, Bali, itu, sudah jelas jika e-retribusi bisa mendongkrak kualitas retribusi pasar. Jember dinilainya sudah saatnya mengarah ke sana. “Hanya masalahnya sekarang, perlu pelatihan dan pendampingan. Termasuk menginformasikan ke masyarakat,” tuturnya.

Wayan pun menyarankan agar penerapannya dilakukan secara bertahap. Tidak bisa grusa-grusu seandainya pemerintah memang mau menerapkan kebijakan e-retribusi itu. Misalnya, dengan mengutamakan pasar di kecamatan kota lebih dulu. Nantinya, bisa menjadi perbandingan dengan pasar yang belum menggunakan e-retribusi. “Jika pendapatan dari retribusi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik itu meningkat, maka semua pasar harus berbenah,” tegasnya.

Terpisah, dosen Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Unej, Benny Prasetyo MKom menyatakan, sebenarnya e-retribusi sudah diterapkan di tempat lain. Dan untuk Jember juga sudah mewacanakannya sejak 2017 lalu sebagai salah satu bentuk smart city. Namun, hingga sekarang belum terealisasi. Termasuk program Jember Smart City yang tak kunjung terwujud.

Menurut dia, jika pada 2020 atau tahun-tahun sebelumnya retribusi pasar selalu mengalami defisit, hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. “Lalu, selama berpuluh-puluh tahun Jember berdiri, sudah berapa miliar yang bocor?” ucapnya.
Kalau benar menjaga transparansi dan keakuratan data, lanjutnya, maka pemerintah daerah harus sesegera mungkin menggunakan teknologi. Terlebih, kabupaten lain sudah tinggal landas terkait dengan penerapan smart city, juga e-retribusi. Dan di bidang itu, Jember lagi-lagi kalah dengan kabupaten tetangga. “Banyuwangi sempat membuat kajian e-retribusi dan sudah terimplementasi sejak 2017 lalu,” paparnya.

Namun, sebelum jauh melangkah ke sana, Benny menyarankan agar ada pendataan pedagang. Mereka harus terdaftar dalam basis data yang bakal digunakan sebagai acuan jumlah pedagang. “Jangan-jangan, selama ini Disperindag tidak tahu angka pedagang di Jember itu berapa. Jangan-jangan, data penarikan dan di lapangan berbeda,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/