JEMBER, RADARJEMBER.ID – Para pejabat di lingkungan Pemkab Jember pernah terjebak dalam kepentingan politik, sehingga lahir dualisme jabatan yang membuat layanan terganggu. Insiden yang terjadi akhir 2020 dan awal 2021 lalu diharapkan tidak terjadi lagi. Melalui momentum pelantikan, Bupati Jember Hendy Siswanto mengingatkan agar tidak ada yang membuat barisan atau gerbong-gerbong di kalangan pegawai yang menjadi abdi negara.
Peringatan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak membuat kelompok tersebut disampaikan Hendy dalam momentum pelantikan belasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta ratusan pegawai pemkab yang berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (24/12). “Jangan membuat kelompok-kelompok. Ingat bahwa jabatan ini hanya sesaat,” pesan Hendy.
Dalam kesempatan itu, Hendy melantik 14 Kepala OPD di lingkungan pemkab. Jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) secara definitif resmi diemban setelah diambil sumpahnya bersama ratusan pegawai yang lain. Selain mengingatkan agar tidak membuat kelompok, Hendy juga meminta agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Jalankan tugas dengan baik. Ambil langkah strategis,” ucapnya.
Pada pengujung 2021 ini, Hendy berpesan agar semua pejabat yang dilantik introspeksi diri, sehingga kerja tahun 2022 bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang, dan program kerja terlaksana dengan baik. “Saya tidak akan berhasil kalau tidak dibantu. Sebanyak 2,5 juta warga Jember menunggu kita,” katanya.
Guna memperlancar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pada tahun genap nanti, Hendy menekankan agar kepala OPD maupun pegawai memahami kembali apa yang menjadi kewajibannya. “Tolong dilihat kembali tupoksinya. Jangan dikerjakan sendiri. Mari kita kerjakan Jember secara bersama-sama,” ujar pria yang merupakan Koordinator Apkasi Provinsi Jawa Timur tersebut.
Lebih jauh, Hendy memandang kinerja Pemkab Jember selama tahun 2021 belum menunjukkan kekompakan yang sesungguhnya. Belum terjadi kerja tim. Juga belum tampak melakukan kolaborasi yang utuh. Padahal pada 2022 nanti, Jember punya hajat besar, yaitu menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Kesempatan itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat produk UMKM, serta seluruh potensi yang ada. “Esensinya, kita ini adalah pelayan masyarakat. Bagaimana melayani dengan baik agar masyarakat bisa menikmati,” jelasnya.
Empat Wajah Baru
Sementara itu, dari sebanyak 14 pimpinan OPD yang dilantik, diketahui ada empat wajah baru. Kehadiran para pejabat yang dilantik berdasar hasil open bidding tersebut diharapkan dapat mewarnai perputaran roda pemerintahan di Jember.
Empat dari 14 pejabat tersebut sebelumnya ada yang pernah bekerja di Jember. Mereka berasal dari luar kota dan menduduki posisi jabatan strategis pada lembaga yang cukup penting. “Ada empat dari luar kota,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto. Hendy menegaskan, kinerja masing-masing pejabat akan dievaluasi secara berkala selama tahun 2022 nanti.
Para pejabat “impor” tersebut adalah Kepala Dispora Murdiyanto. Pria ini dulunya sempat bekerja di Jember dan sebelum mendapat amanah jabatannya yang sekarang, Murdiyanto sempat bertugas di Kabupaten Lumajang. Jabatan yang diemban Murdiyanto ini bisa dibilang cukup krusial. Mengingat, pada tahun 2022 Jember akan menjadi tuan rumah Porprov.
Kepada Jawa Pos Radar Jember, Murdiyanto mengaku akan bekerja keras agar penyelenggaraan Porprov benar-benar sukses. “Kami akan bekerja bersama-sama seperti yang disampaikan Pak Bupati,” katanya.
Pejabat kedua asal luar kota yakni Kabag Hukum Agus Budiarto. Pria ini diketahui pernah bekerja di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Saat dihubungi Jawa Pos Radar Jember, Agus membenarkan. “Saya dikaryakan, statusnya tetap pegawai Kejari,” tuturnya.
Pejabat ketiga adalah Kepala Disparbud Harry Agus Triono. Pria ini diketahui berasal dari Jogjakarta. Sementara, pejabat keempat dari luar kota adalah Kepala Dishub Agus Wijaya yang sempat menjabat sebagai Kepala UPT Dishub Provinsi Jawa Timur di Jember.
Selain keempat pejabat asal luar kota, juga ada beberapa wajah baru serta pergeseran. Inspektur dijabat Ratno Cahyadi Sembodo, Kepala Disnaker diisi Bambang Rudiyanto, Kepala Disperindag Bambang Saputro, dan Kepala Dinas Cipta Karya dijabat oleh Rahman Anda yang sebelumnya ada di Bina Marga. Sementara itu, di Bina Marga kosong dan dimungkinkan akan diisi Plt.
Para pejabat lain tetap menduduki posisi sebelumnya. Bedanya, jika sebelumnya berstatus Plt, maka setelah pelantikan otomatis definitif. Misalnya, Sukowinarno sebagai Kepala BKPSDM, Bobby Arie Sandy sebagai Kepala Diskominfo, dan Adi Wijaya sebagai kepala DPMD.
Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih