SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember melalui satgas Covid-19 terus berupaya menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Baik yang dilakukan langsung maupun bekerja sama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi.
Terkait penanganan pandemi, Ketua Pansus DPRD Jember Ahmad Halim meminta agar administrasinya juga dilakukan dengan tertib. Sebab, penanganan itu tidak semua dalam bentuk vaksin. “Vaksin harus terus dilakukan. Baik secara langsung maupun kerja sama dengan instansi-instansi di luar pemerintah,” katanya.
Halim yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jember melihat, secara umum penanganan pandemi cukup baik. Angka penurunan penyebaran juga cukup signifikan. Hal itu layak diteruskan dengan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat. “Honor petugas pemakaman, insentif, bansos, maupun vaksinasi, kami lihat prosesnya baik dan Covid-19 terus menurun,” ucapnya.
Ditanya mengenai bantuan sosial dari APBD Jember yang belum terdistribusi, Halim menyebut, pihaknya telah memanggil instansi terkait. “Dinsos sudah kami panggil. Khusus daerah masih tahap finishing data,” jelasnya.
Pansus Covid-19 menekankan agar bantuan tidak tumpang tindih. Hal itu juga sejalan dengan misi Dinsos maupun Pemkab Jember. Apalagi, bantuan memiliki banyak jenis seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), atau bantuan lain yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. “Prinsipnya pemerataan agar bantuan sosial dari APBD kabupaten diberikan kepada warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, bantuan sosial dari APBD Jember diproyeksikan menyasar kepada 100 ribu keluarga. Apabila bantuan itu jatuh kepada warga yang sudah mendapatkan bantuan PKH atau yang lain, bisa jadi akan tumpang tindih. Maka dari itu, diharapkan bansos dari APBD diberikan kepada warga yang benar-benar belum pernah mendapatkan.
Reporter : Nur Hariri
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : Mahrus Sholih