alexametrics
22.6 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Rekomendasi Audit BPK Tak Jalan

Keluar sejak Bulan Mei, Dewan Sesalkan Ada Kesan Ditutup-tutupi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Belum lama ini beredar dokumen rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Kabupaten Jember Tahun 2021. Padahal, dokumen yang mengantarkan Pemkab Jember memperoleh hasil audit berupa wajar dengan pengecualian (WDP) memuat sejumlah rekomendasi penting BPK RI yang mewajibkan pemerintah daerah musti melaksanakannya, hingga maksimal 60 hari pasca-diserahkan pada Mei 2022 lalu.

BACA JUGA : Pelaku UMKM di Lumajang Dilatih Bikin Kemasan Produk yang Ciamik

Bahkan beberapa anggota dewan menyayangkan, dokumen “keramat” setebal 400 halaman yang mengorek pertanggungjawaban keuangan daerah itu tidak ada pemberitahuan sejak awal keluar. Bahkan tidak ada ulasannya dalam LKPJ bupati maupun LPP APBD yang kini masih berlangsung.

Mobile_AP_Rectangle 2

LHP BPK tersebut memuat beberapa poin krusial. Pertama, soal honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim senilai Rp 1.237.274.250,00. Kedua, pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada 4 SKPD sebesar Rp 1.148.880.589,39.

Ketiga, kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan SDA sebesar Rp 2.010.741.731,96 dan harga satuan timpang sebesar Rp 52.155.710,13. Keempat, penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum memadai sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajaran nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang dilaporkan. Kelima, Pemerintah Kabupaten Jember belum mengakui bukti pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD 2020 senilai Rp 107.097.212.169,00.

Bupati Jember Hendy Siswanto dalam paparannya melalui LPP APBD ke DPRD menyebut, APBD Jember 2021 ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun dengan defisit Rp 707 miliar. Di tahun pertama masa pemerintahannya secara total telah membelanjakan Rp 3,73 triliun. Lalu, pendapatan daerah di kisaran Rp 3,56 triliun dari proyeksi awalnya Rp 3,76 triliun. Sementara sisa, lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp 676,61 miliar.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Belum lama ini beredar dokumen rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Kabupaten Jember Tahun 2021. Padahal, dokumen yang mengantarkan Pemkab Jember memperoleh hasil audit berupa wajar dengan pengecualian (WDP) memuat sejumlah rekomendasi penting BPK RI yang mewajibkan pemerintah daerah musti melaksanakannya, hingga maksimal 60 hari pasca-diserahkan pada Mei 2022 lalu.

BACA JUGA : Pelaku UMKM di Lumajang Dilatih Bikin Kemasan Produk yang Ciamik

Bahkan beberapa anggota dewan menyayangkan, dokumen “keramat” setebal 400 halaman yang mengorek pertanggungjawaban keuangan daerah itu tidak ada pemberitahuan sejak awal keluar. Bahkan tidak ada ulasannya dalam LKPJ bupati maupun LPP APBD yang kini masih berlangsung.

LHP BPK tersebut memuat beberapa poin krusial. Pertama, soal honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim senilai Rp 1.237.274.250,00. Kedua, pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada 4 SKPD sebesar Rp 1.148.880.589,39.

Ketiga, kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan SDA sebesar Rp 2.010.741.731,96 dan harga satuan timpang sebesar Rp 52.155.710,13. Keempat, penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum memadai sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajaran nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang dilaporkan. Kelima, Pemerintah Kabupaten Jember belum mengakui bukti pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD 2020 senilai Rp 107.097.212.169,00.

Bupati Jember Hendy Siswanto dalam paparannya melalui LPP APBD ke DPRD menyebut, APBD Jember 2021 ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun dengan defisit Rp 707 miliar. Di tahun pertama masa pemerintahannya secara total telah membelanjakan Rp 3,73 triliun. Lalu, pendapatan daerah di kisaran Rp 3,56 triliun dari proyeksi awalnya Rp 3,76 triliun. Sementara sisa, lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp 676,61 miliar.

SUMBERSARI, Radar Jember – Belum lama ini beredar dokumen rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Kabupaten Jember Tahun 2021. Padahal, dokumen yang mengantarkan Pemkab Jember memperoleh hasil audit berupa wajar dengan pengecualian (WDP) memuat sejumlah rekomendasi penting BPK RI yang mewajibkan pemerintah daerah musti melaksanakannya, hingga maksimal 60 hari pasca-diserahkan pada Mei 2022 lalu.

BACA JUGA : Pelaku UMKM di Lumajang Dilatih Bikin Kemasan Produk yang Ciamik

Bahkan beberapa anggota dewan menyayangkan, dokumen “keramat” setebal 400 halaman yang mengorek pertanggungjawaban keuangan daerah itu tidak ada pemberitahuan sejak awal keluar. Bahkan tidak ada ulasannya dalam LKPJ bupati maupun LPP APBD yang kini masih berlangsung.

LHP BPK tersebut memuat beberapa poin krusial. Pertama, soal honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan sebesar Rp 153.629.500,00 dan pemberian honorarium melebihi jumlah maksimum tim senilai Rp 1.237.274.250,00. Kedua, pemaketan pekerjaan tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada 4 SKPD sebesar Rp 1.148.880.589,39.

Ketiga, kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan SDA sebesar Rp 2.010.741.731,96 dan harga satuan timpang sebesar Rp 52.155.710,13. Keempat, penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum memadai sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajaran nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan yang dilaporkan. Kelima, Pemerintah Kabupaten Jember belum mengakui bukti pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD 2020 senilai Rp 107.097.212.169,00.

Bupati Jember Hendy Siswanto dalam paparannya melalui LPP APBD ke DPRD menyebut, APBD Jember 2021 ditetapkan sebesar Rp 4,41 triliun dengan defisit Rp 707 miliar. Di tahun pertama masa pemerintahannya secara total telah membelanjakan Rp 3,73 triliun. Lalu, pendapatan daerah di kisaran Rp 3,56 triliun dari proyeksi awalnya Rp 3,76 triliun. Sementara sisa, lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebanyak Rp 676,61 miliar.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/