alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Jangan Lupa PAD dan Ekonomi Masyarakat

Mobile_AP_Rectangle 1

Menurut dia, dua poin tersebut menjadi cukup mendasar dan krusial. Pasalnya, percuma Pemkab Jember menggratiskan masuk wisata, namun justru tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan itu. Bahkan merugikan masyarakat di sekitar lokasi wisata. Hal itulah yang diwanti-wanti.

Lebih jauh, legislator Partai Gerindra ini menilai, selama ini kepedulian pemerintah terhadap potensi pariwisata belum begitu tampak. Beberapa lokasi wisata yang menjadi aset pemerintah daerah juga jarang mendapat sentuhan, seperti melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga ataupun mendapat penyertaan modal.

Jika berkaca pada pariwisata pantai di daerah lain, seperti Bali, yang kebanyakan digratiskan, namun pemasukan terhadap PAD masih sangat menjanjikan. “Pemerintah juga perlu menyiapkan piranti aturannya, regulasinya, yang mengatur bagaimana potensi wisata terkelola dengan baik dan benar. Kalau itu berjalan, hasilnya sudah pasti menjanjikan,” aku Siswono.

Mobile_AP_Rectangle 2

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan Pemkab Jember agar mulai konsisten mengembangkan potensi pariwisata tersebut. Tidak hanya musiman seperti tiket gratis ke Papuma dan Watu Ulo yang hanya sebulan, namun menyiapkan itu semua untuk tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. “Silakan regulasi atau ketentuannya dirumuskan. Namun, sekali lagi, poinnya dua hal, untuk PAD dan ekonomi masyarakat. Ini yang sangat penting,” harapnya. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Menurut dia, dua poin tersebut menjadi cukup mendasar dan krusial. Pasalnya, percuma Pemkab Jember menggratiskan masuk wisata, namun justru tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan itu. Bahkan merugikan masyarakat di sekitar lokasi wisata. Hal itulah yang diwanti-wanti.

Lebih jauh, legislator Partai Gerindra ini menilai, selama ini kepedulian pemerintah terhadap potensi pariwisata belum begitu tampak. Beberapa lokasi wisata yang menjadi aset pemerintah daerah juga jarang mendapat sentuhan, seperti melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga ataupun mendapat penyertaan modal.

Jika berkaca pada pariwisata pantai di daerah lain, seperti Bali, yang kebanyakan digratiskan, namun pemasukan terhadap PAD masih sangat menjanjikan. “Pemerintah juga perlu menyiapkan piranti aturannya, regulasinya, yang mengatur bagaimana potensi wisata terkelola dengan baik dan benar. Kalau itu berjalan, hasilnya sudah pasti menjanjikan,” aku Siswono.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan Pemkab Jember agar mulai konsisten mengembangkan potensi pariwisata tersebut. Tidak hanya musiman seperti tiket gratis ke Papuma dan Watu Ulo yang hanya sebulan, namun menyiapkan itu semua untuk tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. “Silakan regulasi atau ketentuannya dirumuskan. Namun, sekali lagi, poinnya dua hal, untuk PAD dan ekonomi masyarakat. Ini yang sangat penting,” harapnya. (mau/c2/nur)

Menurut dia, dua poin tersebut menjadi cukup mendasar dan krusial. Pasalnya, percuma Pemkab Jember menggratiskan masuk wisata, namun justru tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan itu. Bahkan merugikan masyarakat di sekitar lokasi wisata. Hal itulah yang diwanti-wanti.

Lebih jauh, legislator Partai Gerindra ini menilai, selama ini kepedulian pemerintah terhadap potensi pariwisata belum begitu tampak. Beberapa lokasi wisata yang menjadi aset pemerintah daerah juga jarang mendapat sentuhan, seperti melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga ataupun mendapat penyertaan modal.

Jika berkaca pada pariwisata pantai di daerah lain, seperti Bali, yang kebanyakan digratiskan, namun pemasukan terhadap PAD masih sangat menjanjikan. “Pemerintah juga perlu menyiapkan piranti aturannya, regulasinya, yang mengatur bagaimana potensi wisata terkelola dengan baik dan benar. Kalau itu berjalan, hasilnya sudah pasti menjanjikan,” aku Siswono.

Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan Pemkab Jember agar mulai konsisten mengembangkan potensi pariwisata tersebut. Tidak hanya musiman seperti tiket gratis ke Papuma dan Watu Ulo yang hanya sebulan, namun menyiapkan itu semua untuk tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. “Silakan regulasi atau ketentuannya dirumuskan. Namun, sekali lagi, poinnya dua hal, untuk PAD dan ekonomi masyarakat. Ini yang sangat penting,” harapnya. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/