alexametrics
27.8 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

Mayoritas Tak Kantongi Izin

Dewan Minta Perizinan Galian C Dikawal

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari material, khususnya galian C. Seperti pasir, batu, dan kapur. Dalam rapat di dewan kemarin, terungkap mayoritas penambang di Jember tidak mengantongi izin. Problem inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena perizinan tambang sudah tidak lagi di kabupaten. Pemkab diminta mengawal agar pertambangan itu menjadi legal.

Nur Kholis, salah seorang penambang, menyebut, seluruh penambang sebenarnya ingin mengurus perizinan. Namun demikian, prosesnya masih cukup berbelit karena tidak bisa selesai dengan cepat. “Mengurusnya di provinsi, ini yang membuat penambang kesulitan,” bebernya.

Keinginan penambang untuk memiliki izin, menurutnya, sudah sejak lama. Namun, lantaran prosesnya yang masih tergolong ruwet, akhirnya banyak penambang yang melakukan aktivitas pengerukan material bangunan itu secara ilegal.

Mobile_AP_Rectangle 2

Nur Kholis mengungkapkan, fakta penambangan di Jember berbeda dengan lokasi lain seperti Lumajang. Jika di sana orang bisa menambang dengan lokasi luas dan bertahun-tahun lamanya, di Jember tidaklah demikian. “Di Jember ini lokasi tambangnya kecil-kecil. Ditambang tiga bulan sampai setengah tahun bisa habis dan harus pindah cari lokasi lain. Nah, ini perlu pengawalan agar kami tetap punya izin,” paparnya.

Ke depan, Pemkab Jember diharapkan bisa memberikan perlindungan agar penambang bisa izin sekali untuk beberapa lokasi. “Kalau tidak, tolong proses izin dipermudah dan dipercepat,” paparnya.

Para penambang pun berharap, izin tambang galian C kalau perlu seminggu selesai atau bahkan tiga hari mengurus izin sudah tuntas. Namun, bila pengurusan harus menunggu waktu yang lama, maka orang pun bakal tetap bekerja sembari menunggu izin tersebut terbit. Pemkab Jember pun diminta bisa membantu atau memberikan perlindungan terkait proses perizinan galian C. “Kalau bisa diurus di Jember saja, lebih enak,” ungkap penambang yang lain.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pengurusan izin tambang galian C memang ada di provinsi. Sementara, di kabupaten hanya sebatas rekomendasi. Sementara itu, dalam rapat tersebut juga banyak instansi terkait yang dilibatkan. Di antaranya ada dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Satpol PP, serta beberapa lembaga lain.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari material, khususnya galian C. Seperti pasir, batu, dan kapur. Dalam rapat di dewan kemarin, terungkap mayoritas penambang di Jember tidak mengantongi izin. Problem inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena perizinan tambang sudah tidak lagi di kabupaten. Pemkab diminta mengawal agar pertambangan itu menjadi legal.

Nur Kholis, salah seorang penambang, menyebut, seluruh penambang sebenarnya ingin mengurus perizinan. Namun demikian, prosesnya masih cukup berbelit karena tidak bisa selesai dengan cepat. “Mengurusnya di provinsi, ini yang membuat penambang kesulitan,” bebernya.

Keinginan penambang untuk memiliki izin, menurutnya, sudah sejak lama. Namun, lantaran prosesnya yang masih tergolong ruwet, akhirnya banyak penambang yang melakukan aktivitas pengerukan material bangunan itu secara ilegal.

Nur Kholis mengungkapkan, fakta penambangan di Jember berbeda dengan lokasi lain seperti Lumajang. Jika di sana orang bisa menambang dengan lokasi luas dan bertahun-tahun lamanya, di Jember tidaklah demikian. “Di Jember ini lokasi tambangnya kecil-kecil. Ditambang tiga bulan sampai setengah tahun bisa habis dan harus pindah cari lokasi lain. Nah, ini perlu pengawalan agar kami tetap punya izin,” paparnya.

Ke depan, Pemkab Jember diharapkan bisa memberikan perlindungan agar penambang bisa izin sekali untuk beberapa lokasi. “Kalau tidak, tolong proses izin dipermudah dan dipercepat,” paparnya.

Para penambang pun berharap, izin tambang galian C kalau perlu seminggu selesai atau bahkan tiga hari mengurus izin sudah tuntas. Namun, bila pengurusan harus menunggu waktu yang lama, maka orang pun bakal tetap bekerja sembari menunggu izin tersebut terbit. Pemkab Jember pun diminta bisa membantu atau memberikan perlindungan terkait proses perizinan galian C. “Kalau bisa diurus di Jember saja, lebih enak,” ungkap penambang yang lain.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pengurusan izin tambang galian C memang ada di provinsi. Sementara, di kabupaten hanya sebatas rekomendasi. Sementara itu, dalam rapat tersebut juga banyak instansi terkait yang dilibatkan. Di antaranya ada dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Satpol PP, serta beberapa lembaga lain.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari material, khususnya galian C. Seperti pasir, batu, dan kapur. Dalam rapat di dewan kemarin, terungkap mayoritas penambang di Jember tidak mengantongi izin. Problem inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena perizinan tambang sudah tidak lagi di kabupaten. Pemkab diminta mengawal agar pertambangan itu menjadi legal.

Nur Kholis, salah seorang penambang, menyebut, seluruh penambang sebenarnya ingin mengurus perizinan. Namun demikian, prosesnya masih cukup berbelit karena tidak bisa selesai dengan cepat. “Mengurusnya di provinsi, ini yang membuat penambang kesulitan,” bebernya.

Keinginan penambang untuk memiliki izin, menurutnya, sudah sejak lama. Namun, lantaran prosesnya yang masih tergolong ruwet, akhirnya banyak penambang yang melakukan aktivitas pengerukan material bangunan itu secara ilegal.

Nur Kholis mengungkapkan, fakta penambangan di Jember berbeda dengan lokasi lain seperti Lumajang. Jika di sana orang bisa menambang dengan lokasi luas dan bertahun-tahun lamanya, di Jember tidaklah demikian. “Di Jember ini lokasi tambangnya kecil-kecil. Ditambang tiga bulan sampai setengah tahun bisa habis dan harus pindah cari lokasi lain. Nah, ini perlu pengawalan agar kami tetap punya izin,” paparnya.

Ke depan, Pemkab Jember diharapkan bisa memberikan perlindungan agar penambang bisa izin sekali untuk beberapa lokasi. “Kalau tidak, tolong proses izin dipermudah dan dipercepat,” paparnya.

Para penambang pun berharap, izin tambang galian C kalau perlu seminggu selesai atau bahkan tiga hari mengurus izin sudah tuntas. Namun, bila pengurusan harus menunggu waktu yang lama, maka orang pun bakal tetap bekerja sembari menunggu izin tersebut terbit. Pemkab Jember pun diminta bisa membantu atau memberikan perlindungan terkait proses perizinan galian C. “Kalau bisa diurus di Jember saja, lebih enak,” ungkap penambang yang lain.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Eko Heru Sunarso menyampaikan, pengurusan izin tambang galian C memang ada di provinsi. Sementara, di kabupaten hanya sebatas rekomendasi. Sementara itu, dalam rapat tersebut juga banyak instansi terkait yang dilibatkan. Di antaranya ada dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Satpol PP, serta beberapa lembaga lain.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/