Masyarakat Bisa Akses Data dari OPD

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menegaskan bahwa akan ada pembaruan data yang bisa diakses masyarakat. Salah satunya terkait data kemiskinan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan di hadapan para perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari setiap kabupaten/kota di kawasan seluruh eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang) di kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember, kemarin (24/3). Rencana ini bakal dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei.

Dia menegaskan bahwa jika tak tepat, strategi yang dikembangkan bakal keliru. Karena itu, perlu adanya updating data. “Misalnya, dulu miskin tapi sekarang kaya. Nanti malah tidak tepat sasaran dan memunculkan gejolak, dan sebaliknya,” terangnya.

Tak hanya kemiskinan, dia memaparkan bahwa pihaknya bakal memperbarui semua data berdasar pada bidang per OPD. Fungsinya, dari satu data yang telah dikumpulkan, pemerintah bisa memetakan apa saja yang perlu dibenahi sesuai data riil di lapangan dan telah update. Lalu bakal dipublikasikan kepada masyarakat. “Namun, tidak semua data, hanya yang bersifat umum,” tandasnya.

Dalam agenda yang sama, dia juga mengapresiasi optimalisasi pencanangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Plt Kepala Bakorwil V Jember Benny Sampirwanto menjelaskan bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dia menambahkan bahwa SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. Benny menyebut, pengembangan satu data satu daerah tersebut juga berfungsi untuk memajukan suatu daerah berdasarkan data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan di lapangan.

Dalam pengumpulan data, Badan Pusat Statistik di tiap-tiap daerah sebenarnya sudah memiliki data. “Namun, itu masih data dasar seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, stunting, angka kematian ibu dan anak,” paparnya.

Sementara itu, data sektoral perlu dikumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Namun, nantinya akan ada petugas yang dibentuk guna mengumpulkan data secara terperinci di lapangan dengan mengacu pada data dasar dari BPS. “Jadi, lebih didetailkan lagi. Tak hanya sampling,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim itu.

Dalam pengambilan data, perwakilan Badan Pusat Statistik Jatim Thomas M Cahyo menjelaskan harus ada persamaan persepsi dari para petugas yang terjun ke lapangan nanti. “Misalnya, kategori miskin itu seperti apa” paparnya. Dikhawatirkan, data yang diambil di lapangan tidak akurat jika tak ada kesamaan persepsi antara petugas satu dengan yang lain.

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menegaskan bahwa akan ada pembaruan data yang bisa diakses masyarakat. Salah satunya terkait data kemiskinan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan di hadapan para perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari setiap kabupaten/kota di kawasan seluruh eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang) di kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember, kemarin (24/3). Rencana ini bakal dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei.

Dia menegaskan bahwa jika tak tepat, strategi yang dikembangkan bakal keliru. Karena itu, perlu adanya updating data. “Misalnya, dulu miskin tapi sekarang kaya. Nanti malah tidak tepat sasaran dan memunculkan gejolak, dan sebaliknya,” terangnya.

Tak hanya kemiskinan, dia memaparkan bahwa pihaknya bakal memperbarui semua data berdasar pada bidang per OPD. Fungsinya, dari satu data yang telah dikumpulkan, pemerintah bisa memetakan apa saja yang perlu dibenahi sesuai data riil di lapangan dan telah update. Lalu bakal dipublikasikan kepada masyarakat. “Namun, tidak semua data, hanya yang bersifat umum,” tandasnya.

Dalam agenda yang sama, dia juga mengapresiasi optimalisasi pencanangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Plt Kepala Bakorwil V Jember Benny Sampirwanto menjelaskan bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dia menambahkan bahwa SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. Benny menyebut, pengembangan satu data satu daerah tersebut juga berfungsi untuk memajukan suatu daerah berdasarkan data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan di lapangan.

Dalam pengumpulan data, Badan Pusat Statistik di tiap-tiap daerah sebenarnya sudah memiliki data. “Namun, itu masih data dasar seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, stunting, angka kematian ibu dan anak,” paparnya.

Sementara itu, data sektoral perlu dikumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Namun, nantinya akan ada petugas yang dibentuk guna mengumpulkan data secara terperinci di lapangan dengan mengacu pada data dasar dari BPS. “Jadi, lebih didetailkan lagi. Tak hanya sampling,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim itu.

Dalam pengambilan data, perwakilan Badan Pusat Statistik Jatim Thomas M Cahyo menjelaskan harus ada persamaan persepsi dari para petugas yang terjun ke lapangan nanti. “Misalnya, kategori miskin itu seperti apa” paparnya. Dikhawatirkan, data yang diambil di lapangan tidak akurat jika tak ada kesamaan persepsi antara petugas satu dengan yang lain.

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman menegaskan bahwa akan ada pembaruan data yang bisa diakses masyarakat. Salah satunya terkait data kemiskinan. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan agar lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan di hadapan para perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari setiap kabupaten/kota di kawasan seluruh eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang) di kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember, kemarin (24/3). Rencana ini bakal dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei.

Dia menegaskan bahwa jika tak tepat, strategi yang dikembangkan bakal keliru. Karena itu, perlu adanya updating data. “Misalnya, dulu miskin tapi sekarang kaya. Nanti malah tidak tepat sasaran dan memunculkan gejolak, dan sebaliknya,” terangnya.

Tak hanya kemiskinan, dia memaparkan bahwa pihaknya bakal memperbarui semua data berdasar pada bidang per OPD. Fungsinya, dari satu data yang telah dikumpulkan, pemerintah bisa memetakan apa saja yang perlu dibenahi sesuai data riil di lapangan dan telah update. Lalu bakal dipublikasikan kepada masyarakat. “Namun, tidak semua data, hanya yang bersifat umum,” tandasnya.

Dalam agenda yang sama, dia juga mengapresiasi optimalisasi pencanangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Plt Kepala Bakorwil V Jember Benny Sampirwanto menjelaskan bahwa SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dia menambahkan bahwa SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. Benny menyebut, pengembangan satu data satu daerah tersebut juga berfungsi untuk memajukan suatu daerah berdasarkan data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan di lapangan.

Dalam pengumpulan data, Badan Pusat Statistik di tiap-tiap daerah sebenarnya sudah memiliki data. “Namun, itu masih data dasar seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan sosial, stunting, angka kematian ibu dan anak,” paparnya.

Sementara itu, data sektoral perlu dikumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Namun, nantinya akan ada petugas yang dibentuk guna mengumpulkan data secara terperinci di lapangan dengan mengacu pada data dasar dari BPS. “Jadi, lebih didetailkan lagi. Tak hanya sampling,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim itu.

Dalam pengambilan data, perwakilan Badan Pusat Statistik Jatim Thomas M Cahyo menjelaskan harus ada persamaan persepsi dari para petugas yang terjun ke lapangan nanti. “Misalnya, kategori miskin itu seperti apa” paparnya. Dikhawatirkan, data yang diambil di lapangan tidak akurat jika tak ada kesamaan persepsi antara petugas satu dengan yang lain.

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Isnein Purnomo
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti