22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Susahnya Jadi Ketua RT/RW

Gaji Kecil, Klaim BPJS Ribet, hingga Jabatan Tak Jelas

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Jabatan ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW) memang tidak strategis seperti halnya kepala desa. Menjadi pintu awal pelayanan kepada masyarakat, jabatan mereka kerap kali dimonopoli. Bahkan, urusan pemenuhan hak-hak saja sering kali ribet.

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Seperti pengakuan warga dalam Forum Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates. Mereka mulanya meminta kejelasan mengenai masa berlakunya jabatan, apakah 3 tahun atau 5 tahun. “Kami perlu kejelasan, karena ada beberapa jabatan RT/RW yang hanya 3 tahun, dan yang 5 tahun, yang benar yang mana,” kata Zainul Hadi, Ketua Forum RT dan RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di sisi lain, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Jember Ervan Setiawan menyebut, pada Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006, masa jabatan RT dan RW diatur selama 3 tahun. Lalu, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebut masa jabatan RT dan RW menjadi 5 tahun. “Kalau kita mengacu pada Permendagri ini, harusnya 5 tahun. Mungkin beberapa yang hanya 3 tahun itu masih mengacu perda yang posisinya belum direvisi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A Alfan Yusfi menyebut, keberadaan ketua RT dan ketua RW menjadi pintu awal untuk pelayanan kepada masyarakat. Mulai urusan adminduk hingga soal program atau bantuan sosial. Namun, jabatan yang digaji Rp 300 ribu per bulan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Jabatan ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW) memang tidak strategis seperti halnya kepala desa. Menjadi pintu awal pelayanan kepada masyarakat, jabatan mereka kerap kali dimonopoli. Bahkan, urusan pemenuhan hak-hak saja sering kali ribet.

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Seperti pengakuan warga dalam Forum Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates. Mereka mulanya meminta kejelasan mengenai masa berlakunya jabatan, apakah 3 tahun atau 5 tahun. “Kami perlu kejelasan, karena ada beberapa jabatan RT/RW yang hanya 3 tahun, dan yang 5 tahun, yang benar yang mana,” kata Zainul Hadi, Ketua Forum RT dan RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, kemarin.

Di sisi lain, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Jember Ervan Setiawan menyebut, pada Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006, masa jabatan RT dan RW diatur selama 3 tahun. Lalu, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebut masa jabatan RT dan RW menjadi 5 tahun. “Kalau kita mengacu pada Permendagri ini, harusnya 5 tahun. Mungkin beberapa yang hanya 3 tahun itu masih mengacu perda yang posisinya belum direvisi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A Alfan Yusfi menyebut, keberadaan ketua RT dan ketua RW menjadi pintu awal untuk pelayanan kepada masyarakat. Mulai urusan adminduk hingga soal program atau bantuan sosial. Namun, jabatan yang digaji Rp 300 ribu per bulan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah.

SUMBERSARI, Radar Jember – Jabatan ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT dan RW) memang tidak strategis seperti halnya kepala desa. Menjadi pintu awal pelayanan kepada masyarakat, jabatan mereka kerap kali dimonopoli. Bahkan, urusan pemenuhan hak-hak saja sering kali ribet.

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Seperti pengakuan warga dalam Forum Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates. Mereka mulanya meminta kejelasan mengenai masa berlakunya jabatan, apakah 3 tahun atau 5 tahun. “Kami perlu kejelasan, karena ada beberapa jabatan RT/RW yang hanya 3 tahun, dan yang 5 tahun, yang benar yang mana,” kata Zainul Hadi, Ketua Forum RT dan RW Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, kemarin.

Di sisi lain, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Jember Ervan Setiawan menyebut, pada Perda Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006, masa jabatan RT dan RW diatur selama 3 tahun. Lalu, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyebut masa jabatan RT dan RW menjadi 5 tahun. “Kalau kita mengacu pada Permendagri ini, harusnya 5 tahun. Mungkin beberapa yang hanya 3 tahun itu masih mengacu perda yang posisinya belum direvisi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A Alfan Yusfi menyebut, keberadaan ketua RT dan ketua RW menjadi pintu awal untuk pelayanan kepada masyarakat. Mulai urusan adminduk hingga soal program atau bantuan sosial. Namun, jabatan yang digaji Rp 300 ribu per bulan itu kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca