alexametrics
30.1 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Jember Resmi Dapat Warisan Kerugian Negara Rp 171 Miliar

Jember Terancam Sandang Predikat Tidak Wajar dari BPK

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali merilis hasil pemeriksaan atas penyelesaian kerugian daerah per satu semester tahun 2021 ini. Berdasarkan keterangan hasil audit BPK, tertulis bahwa Pemkab Jember memiliki total 1.361 kasus penyimpangan anggaran hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200,5 miliar.

Surat keterangan, yang ditandatangani langsung Kepala BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono tertanggal 30 Juli 2021, itu juga menguraikan beberapa poin. Di antaranya sebanyak 246 kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan kerugian keuangan daerah Rp 9,66 miliar. Berikutnya, sebanyak 559 kasus dari hasil pemeriksaan BPK dengan kerugian keuangan daerah Rp 187,4 miliar. Serta sebanyak 556 kasus yang melibatkan aparat fungsional dengan kerugian keuangan daerah Rp 3,48 miliar.

Dari total kerugian negara dengan total Rp 200,5 miliar itu, yang telah disetorkan ke kas daerah baru sebesar Rp 29 miliar. Sementara sisanya, Rp 171,4 miliar belum disetorkan atau masih menjadi tunggakan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meski telah ditandatangani pada akhir Juli kemarin, namun surat dari BPK itu baru diterima dan ditujukan salah satunya ke DPRD Jember, kemarin (23/9). “Kami baru terima hari ini (kemarin, Red) surat itu,” terang M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, saat dikonfirmasi.

Politisi PKB ini menyebut, sebagaimana rekomendasi yang diamanatkan dalam surat BPK, dia mengharapkan Bupati Jember Hendy Siswanto segera menindaklanjuti hasil audit tersebut dengan harapan stabilitas keuangan daerah tetap berjalan. Terlebih, temuan kerugian keuangan negara itu terjadi di era pemerintahan bupati sebelumnya.

Jika tidak segera diurus, maka bisa berdampak pada berjalannya roda pemerintahan hari ini, sekaligus akan mengulangi opini audit BPK di periode sebelumnya yang sempat menyandang predikat tidak wajar. “Sebagaimana rekomendasi BPK dalam surat tersebut, kami berharap bupati segera memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses atau menindaklanjutinya,” tambah Itqon.

Bahkan, dalam rekomendasi BPK juga terurai, bila perlu bupati mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan hasil audit BPK tersebut. Dia mengaku telah merespons hasil audit itu dengan berkirim jawaban ke BPK pada tiga hari yang lalu. Namun, saat itu BPK belum menerima hasil jawabannya. Karenanya, dia berencana melakukan klarifikasi langsung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. “Rencananya tanggal 29 nanti saya mau langsung ke BPK untuk mengklarifikasikannya,” jelasnya.

- Advertisement -

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali merilis hasil pemeriksaan atas penyelesaian kerugian daerah per satu semester tahun 2021 ini. Berdasarkan keterangan hasil audit BPK, tertulis bahwa Pemkab Jember memiliki total 1.361 kasus penyimpangan anggaran hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200,5 miliar.

Surat keterangan, yang ditandatangani langsung Kepala BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono tertanggal 30 Juli 2021, itu juga menguraikan beberapa poin. Di antaranya sebanyak 246 kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan kerugian keuangan daerah Rp 9,66 miliar. Berikutnya, sebanyak 559 kasus dari hasil pemeriksaan BPK dengan kerugian keuangan daerah Rp 187,4 miliar. Serta sebanyak 556 kasus yang melibatkan aparat fungsional dengan kerugian keuangan daerah Rp 3,48 miliar.

Dari total kerugian negara dengan total Rp 200,5 miliar itu, yang telah disetorkan ke kas daerah baru sebesar Rp 29 miliar. Sementara sisanya, Rp 171,4 miliar belum disetorkan atau masih menjadi tunggakan.

Meski telah ditandatangani pada akhir Juli kemarin, namun surat dari BPK itu baru diterima dan ditujukan salah satunya ke DPRD Jember, kemarin (23/9). “Kami baru terima hari ini (kemarin, Red) surat itu,” terang M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, saat dikonfirmasi.

Politisi PKB ini menyebut, sebagaimana rekomendasi yang diamanatkan dalam surat BPK, dia mengharapkan Bupati Jember Hendy Siswanto segera menindaklanjuti hasil audit tersebut dengan harapan stabilitas keuangan daerah tetap berjalan. Terlebih, temuan kerugian keuangan negara itu terjadi di era pemerintahan bupati sebelumnya.

Jika tidak segera diurus, maka bisa berdampak pada berjalannya roda pemerintahan hari ini, sekaligus akan mengulangi opini audit BPK di periode sebelumnya yang sempat menyandang predikat tidak wajar. “Sebagaimana rekomendasi BPK dalam surat tersebut, kami berharap bupati segera memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses atau menindaklanjutinya,” tambah Itqon.

Bahkan, dalam rekomendasi BPK juga terurai, bila perlu bupati mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan hasil audit BPK tersebut. Dia mengaku telah merespons hasil audit itu dengan berkirim jawaban ke BPK pada tiga hari yang lalu. Namun, saat itu BPK belum menerima hasil jawabannya. Karenanya, dia berencana melakukan klarifikasi langsung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. “Rencananya tanggal 29 nanti saya mau langsung ke BPK untuk mengklarifikasikannya,” jelasnya.

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali merilis hasil pemeriksaan atas penyelesaian kerugian daerah per satu semester tahun 2021 ini. Berdasarkan keterangan hasil audit BPK, tertulis bahwa Pemkab Jember memiliki total 1.361 kasus penyimpangan anggaran hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 200,5 miliar.

Surat keterangan, yang ditandatangani langsung Kepala BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono tertanggal 30 Juli 2021, itu juga menguraikan beberapa poin. Di antaranya sebanyak 246 kasus yang melibatkan pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan kerugian keuangan daerah Rp 9,66 miliar. Berikutnya, sebanyak 559 kasus dari hasil pemeriksaan BPK dengan kerugian keuangan daerah Rp 187,4 miliar. Serta sebanyak 556 kasus yang melibatkan aparat fungsional dengan kerugian keuangan daerah Rp 3,48 miliar.

Dari total kerugian negara dengan total Rp 200,5 miliar itu, yang telah disetorkan ke kas daerah baru sebesar Rp 29 miliar. Sementara sisanya, Rp 171,4 miliar belum disetorkan atau masih menjadi tunggakan.

Meski telah ditandatangani pada akhir Juli kemarin, namun surat dari BPK itu baru diterima dan ditujukan salah satunya ke DPRD Jember, kemarin (23/9). “Kami baru terima hari ini (kemarin, Red) surat itu,” terang M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, saat dikonfirmasi.

Politisi PKB ini menyebut, sebagaimana rekomendasi yang diamanatkan dalam surat BPK, dia mengharapkan Bupati Jember Hendy Siswanto segera menindaklanjuti hasil audit tersebut dengan harapan stabilitas keuangan daerah tetap berjalan. Terlebih, temuan kerugian keuangan negara itu terjadi di era pemerintahan bupati sebelumnya.

Jika tidak segera diurus, maka bisa berdampak pada berjalannya roda pemerintahan hari ini, sekaligus akan mengulangi opini audit BPK di periode sebelumnya yang sempat menyandang predikat tidak wajar. “Sebagaimana rekomendasi BPK dalam surat tersebut, kami berharap bupati segera memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses atau menindaklanjutinya,” tambah Itqon.

Bahkan, dalam rekomendasi BPK juga terurai, bila perlu bupati mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto membenarkan hasil audit BPK tersebut. Dia mengaku telah merespons hasil audit itu dengan berkirim jawaban ke BPK pada tiga hari yang lalu. Namun, saat itu BPK belum menerima hasil jawabannya. Karenanya, dia berencana melakukan klarifikasi langsung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. “Rencananya tanggal 29 nanti saya mau langsung ke BPK untuk mengklarifikasikannya,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/