alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Siapkan Program Jember Sadar Hukum

Pelayanan Hukum bagi Seluruh Kalangan Masyarakat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk bagi rakyat yang tidak mampu dan sedang bermasalah dengan hukum.

Beberapa regulasi tentang bantuan hukum sudah dikeluarkan negara. Baik melalui undang-undang maupun pelaksanaannya hingga regulasi mahkamah hukum. Salah satu implementasi dari regulasi itu adalah pengadaan Pos Bantuan Hukum alias Posbakum berbasis daring yang saat ini sudah ada di Jember.

Dekan Fakultas Hukum Unej Dr Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada di pengadilan tingkat pertama untuk memberikan informasi dan konsultasi. Di dalamnya juga terkait dengan pembuatan dokumentasi hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi daftar bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “Atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, yang bisa mendapatkan layanan Posbakum adalah setiap orang atau sekelompok orang, baik penggugat, pemohon, termohon, tergugat, penggugat, terdakwa, maupun saksi, yang tak mampu secara ekonomi atau tak memiliki akses informasi dan konsultasi.

“Bagi yang tak memiliki akses, bisa mengajukan surat permohonan kepada petugas Posbakum dengan cara mengisi formulir,” paparnya. Baik surat keterangan jika tidak mampu maupun surat keterangan tunjangan sosial lain. Atau surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat.

BACA JUGA : Dana Desa Tahap Pertama Sudah Terserap

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Negeri Jember Marolop Simamora menerangkan bahwa pihaknya juga merealisasikan adanya aplikasi Tilik Desa. “Yang artinya (kepanjangannya, Red), Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa alias Tilik Desa,” terangnya. Tilik Desa itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti mendekatkan diri. Artinya, Pengadilan Negeri Jember mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Jember. “Mudah, sederhana, dan berbiaya ringan,” ungkapnya. Namun, saat ini masih berada di tingkat kecamatan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk bagi rakyat yang tidak mampu dan sedang bermasalah dengan hukum.

Beberapa regulasi tentang bantuan hukum sudah dikeluarkan negara. Baik melalui undang-undang maupun pelaksanaannya hingga regulasi mahkamah hukum. Salah satu implementasi dari regulasi itu adalah pengadaan Pos Bantuan Hukum alias Posbakum berbasis daring yang saat ini sudah ada di Jember.

Dekan Fakultas Hukum Unej Dr Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada di pengadilan tingkat pertama untuk memberikan informasi dan konsultasi. Di dalamnya juga terkait dengan pembuatan dokumentasi hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi daftar bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “Atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal,” terangnya.

Menurut dia, yang bisa mendapatkan layanan Posbakum adalah setiap orang atau sekelompok orang, baik penggugat, pemohon, termohon, tergugat, penggugat, terdakwa, maupun saksi, yang tak mampu secara ekonomi atau tak memiliki akses informasi dan konsultasi.

“Bagi yang tak memiliki akses, bisa mengajukan surat permohonan kepada petugas Posbakum dengan cara mengisi formulir,” paparnya. Baik surat keterangan jika tidak mampu maupun surat keterangan tunjangan sosial lain. Atau surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat.

BACA JUGA : Dana Desa Tahap Pertama Sudah Terserap

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Negeri Jember Marolop Simamora menerangkan bahwa pihaknya juga merealisasikan adanya aplikasi Tilik Desa. “Yang artinya (kepanjangannya, Red), Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa alias Tilik Desa,” terangnya. Tilik Desa itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti mendekatkan diri. Artinya, Pengadilan Negeri Jember mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Jember. “Mudah, sederhana, dan berbiaya ringan,” ungkapnya. Namun, saat ini masih berada di tingkat kecamatan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk bagi rakyat yang tidak mampu dan sedang bermasalah dengan hukum.

Beberapa regulasi tentang bantuan hukum sudah dikeluarkan negara. Baik melalui undang-undang maupun pelaksanaannya hingga regulasi mahkamah hukum. Salah satu implementasi dari regulasi itu adalah pengadaan Pos Bantuan Hukum alias Posbakum berbasis daring yang saat ini sudah ada di Jember.

Dekan Fakultas Hukum Unej Dr Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa Posbakum adalah layanan yang dibentuk dan ada di pengadilan tingkat pertama untuk memberikan informasi dan konsultasi. Di dalamnya juga terkait dengan pembuatan dokumentasi hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi daftar bantuan hukum yang dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “Atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal,” terangnya.

Menurut dia, yang bisa mendapatkan layanan Posbakum adalah setiap orang atau sekelompok orang, baik penggugat, pemohon, termohon, tergugat, penggugat, terdakwa, maupun saksi, yang tak mampu secara ekonomi atau tak memiliki akses informasi dan konsultasi.

“Bagi yang tak memiliki akses, bisa mengajukan surat permohonan kepada petugas Posbakum dengan cara mengisi formulir,” paparnya. Baik surat keterangan jika tidak mampu maupun surat keterangan tunjangan sosial lain. Atau surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat.

BACA JUGA : Dana Desa Tahap Pertama Sudah Terserap

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Negeri Jember Marolop Simamora menerangkan bahwa pihaknya juga merealisasikan adanya aplikasi Tilik Desa. “Yang artinya (kepanjangannya, Red), Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa alias Tilik Desa,” terangnya. Tilik Desa itu diambil dari bahasa Jawa yang berarti mendekatkan diri. Artinya, Pengadilan Negeri Jember mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Jember. “Mudah, sederhana, dan berbiaya ringan,” ungkapnya. Namun, saat ini masih berada di tingkat kecamatan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/