alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Masih Menunggu Penerbitan Izin Mendagri

Tentang Pendefinitifan Ratusan Plt

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan agar ratusan pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt) didefinitifkan sepertinya sudah menjadi harapan bersama. Baik DPRD Jember maupun Pemkab Jember. Akan tetapi, ada hal yang belum menjadikan hal itu terkabul, yaitu belum terbitnya izin tertulis oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya terdapat dua klausul yang mengatur tentang boleh tidaknya melakukan mutasi. Pertama, ketentuan pasal 71 ayat 2, di mana bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Kondisi Jember kali ini memang tidak terikat dengan hal itu. Tetapi, dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, pergantian pejabat di lingkungan kabupaten belum bisa dilakukan sebelum lewat enam bulan pascapelantikan. Terkecuali mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA : Tanpa Mandat, Plt Kepsek Tak Boleh Teken Ijazah

Menyikapi ratusan pejabat yang sempat habis masa jabatan Plt-nya, oleh Bupati hendy Siswanto pun diperpanjang. Surat keputusan perpanjangan Plt diteken Kamis (17/6) lalu. “Perpanjangan masa tugas tiga bulan lagi,” kata Hendy.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan agar ratusan pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt) didefinitifkan sepertinya sudah menjadi harapan bersama. Baik DPRD Jember maupun Pemkab Jember. Akan tetapi, ada hal yang belum menjadikan hal itu terkabul, yaitu belum terbitnya izin tertulis oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya terdapat dua klausul yang mengatur tentang boleh tidaknya melakukan mutasi. Pertama, ketentuan pasal 71 ayat 2, di mana bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Kondisi Jember kali ini memang tidak terikat dengan hal itu. Tetapi, dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, pergantian pejabat di lingkungan kabupaten belum bisa dilakukan sebelum lewat enam bulan pascapelantikan. Terkecuali mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

BACA JUGA : Tanpa Mandat, Plt Kepsek Tak Boleh Teken Ijazah

Menyikapi ratusan pejabat yang sempat habis masa jabatan Plt-nya, oleh Bupati hendy Siswanto pun diperpanjang. Surat keputusan perpanjangan Plt diteken Kamis (17/6) lalu. “Perpanjangan masa tugas tiga bulan lagi,” kata Hendy.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keinginan agar ratusan pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt) didefinitifkan sepertinya sudah menjadi harapan bersama. Baik DPRD Jember maupun Pemkab Jember. Akan tetapi, ada hal yang belum menjadikan hal itu terkabul, yaitu belum terbitnya izin tertulis oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), setidaknya terdapat dua klausul yang mengatur tentang boleh tidaknya melakukan mutasi. Pertama, ketentuan pasal 71 ayat 2, di mana bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Kondisi Jember kali ini memang tidak terikat dengan hal itu. Tetapi, dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, pergantian pejabat di lingkungan kabupaten belum bisa dilakukan sebelum lewat enam bulan pascapelantikan. Terkecuali mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

BACA JUGA : Tanpa Mandat, Plt Kepsek Tak Boleh Teken Ijazah

Menyikapi ratusan pejabat yang sempat habis masa jabatan Plt-nya, oleh Bupati hendy Siswanto pun diperpanjang. Surat keputusan perpanjangan Plt diteken Kamis (17/6) lalu. “Perpanjangan masa tugas tiga bulan lagi,” kata Hendy.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/