Sepuluh Pejabat dalam Pusaran Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp 107 M

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki hari ketiga, kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah memeriksa sepuluh pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 atau di era Bupati Jember Faida.

Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan terkait penyelidikan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih menantikan hasil penyelidikan atau naik ke penyidikan lebih lanjut, untuk bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap. “Nanti kami infokan kalau sudah jelas,” kata Dirmanto, kemarin.

Hingga Rabu (23/3) petang kemarin, penyelidikan oleh Polda Jatim masih berlangsung. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, jika sebelumnya hanya 7 orang ASN yang diperiksa, kini sudah bertambah 3 orang lagi, sehingga totalnya menjadi 10 orang.

Pemeriksaan itu dilakukan secara bergantian. Mulai dari mantan kepala BPBD Mat Satuki, dua mantan kepala BPKAD sekaligus bendahara umum daerah, Penny Artha Media dan Yuliana Harimurti. Mantan bendahara pengeluaran BPBD Fitria Ningsih, mantan PPK Harifin, mantan kabag hukum Sri Laksmi, mantan kabag umum Danang Andriasmara, lalu, Sahrul Kumaini, Budi Untoro, dan Anang Dwi Resdianto. “Saya mau salat dulu,” kata Sahrul Kumaini ketika menolak wawancara door stop media di sela-sela penyelidikan, petang kemarin.

Semua ASN di lingkungan Pemkab Jember itu diperiksa terkait penggunaan dana Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar. Merujuk pada temuan BPK, dana Covid-19 yang dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna menegaskan, pada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Jember hanya memfasilitasi tempat. Sementara penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. “Masih dilakukan pendalaman oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur,” kata Komang.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki hari ketiga, kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah memeriksa sepuluh pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 atau di era Bupati Jember Faida.

Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan terkait penyelidikan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih menantikan hasil penyelidikan atau naik ke penyidikan lebih lanjut, untuk bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap. “Nanti kami infokan kalau sudah jelas,” kata Dirmanto, kemarin.

Hingga Rabu (23/3) petang kemarin, penyelidikan oleh Polda Jatim masih berlangsung. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, jika sebelumnya hanya 7 orang ASN yang diperiksa, kini sudah bertambah 3 orang lagi, sehingga totalnya menjadi 10 orang.

Pemeriksaan itu dilakukan secara bergantian. Mulai dari mantan kepala BPBD Mat Satuki, dua mantan kepala BPKAD sekaligus bendahara umum daerah, Penny Artha Media dan Yuliana Harimurti. Mantan bendahara pengeluaran BPBD Fitria Ningsih, mantan PPK Harifin, mantan kabag hukum Sri Laksmi, mantan kabag umum Danang Andriasmara, lalu, Sahrul Kumaini, Budi Untoro, dan Anang Dwi Resdianto. “Saya mau salat dulu,” kata Sahrul Kumaini ketika menolak wawancara door stop media di sela-sela penyelidikan, petang kemarin.

Semua ASN di lingkungan Pemkab Jember itu diperiksa terkait penggunaan dana Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar. Merujuk pada temuan BPK, dana Covid-19 yang dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna menegaskan, pada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Jember hanya memfasilitasi tempat. Sementara penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. “Masih dilakukan pendalaman oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur,” kata Komang.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki hari ketiga, kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah memeriksa sepuluh pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 atau di era Bupati Jember Faida.

Baca Juga : Bayi Asal Ambulu yang Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal Dalam Sumur

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan terkait penyelidikan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih menantikan hasil penyelidikan atau naik ke penyidikan lebih lanjut, untuk bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap. “Nanti kami infokan kalau sudah jelas,” kata Dirmanto, kemarin.

Hingga Rabu (23/3) petang kemarin, penyelidikan oleh Polda Jatim masih berlangsung. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember menyebutkan, jika sebelumnya hanya 7 orang ASN yang diperiksa, kini sudah bertambah 3 orang lagi, sehingga totalnya menjadi 10 orang.

Pemeriksaan itu dilakukan secara bergantian. Mulai dari mantan kepala BPBD Mat Satuki, dua mantan kepala BPKAD sekaligus bendahara umum daerah, Penny Artha Media dan Yuliana Harimurti. Mantan bendahara pengeluaran BPBD Fitria Ningsih, mantan PPK Harifin, mantan kabag hukum Sri Laksmi, mantan kabag umum Danang Andriasmara, lalu, Sahrul Kumaini, Budi Untoro, dan Anang Dwi Resdianto. “Saya mau salat dulu,” kata Sahrul Kumaini ketika menolak wawancara door stop media di sela-sela penyelidikan, petang kemarin.

Semua ASN di lingkungan Pemkab Jember itu diperiksa terkait penggunaan dana Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar. Merujuk pada temuan BPK, dana Covid-19 yang dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna menegaskan, pada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Jember hanya memfasilitasi tempat. Sementara penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim. “Masih dilakukan pendalaman oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur,” kata Komang.

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri