alexametrics
24.6 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Berharap Sarana Mediasi dari Pemkab

Soal Kisruh Aktivitas Tambak di Kepanjen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buntut adanya aktivitas tambak udang di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, semakin menghangat. Meskipun desas-desus pertikaian antara warga dan pengusaha tambak terlihat reda, namun muncul kekhawatiran polemik tersebut menjadi bom waktu.

Ya, keberadaan tambak di sekitar Kepanjen memang kerap disorot. Terakhir, pemerintah desa sempat mengupayakan adanya mediasi antara kedua pihak, yakni warga dan pengusaha tambak. Namun tiada hasil. Hal itu kian menunjukkan peliknya persoalan antara keduanya yang sulit dicari jalan keluarnya.

Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kepanjen Mukhlas menuturkan, kisruh warga dan pihak pengelola tambak didasari permasalahan yang kompleks. Mulai dari persoalan pengelolaan limbah, ketenagakerjaan, sampai pada corporate sosial responsibility.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia membeberkan, pihaknya selaku pemerintah desa tentu menyambut baik adanya investor yang masuk ke desanya. Hal itu bisa mengangkat dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat. Namun, persoalan di lapangan rupanya kerap memicu penolakan warga setempat. “Seharusnya memang ada timbal balik yang berkelanjutan dari warga dan pengelola tambak. Jadi, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” terangnya.

Pihaknya menilai, kawasan sempadan pantai memang potensial dikembangkan dalam berbagai aspek. Namun, semua kalangan perlu bekerja sama, baik warga setempat, pihak pengelola tambak, maupun pemerintah terkait, tanpa ada unsur perusakan terhadap lingkungan. “Upaya sudah pernah kami lakukan dua kali. Namun, belum ada titik temu,” imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mukhlas menyebut, ada sejumlah pengelola tambak yang sengaja mengabaikan aspirasi warga setempat. Namun, ada pula yang sebenarnya memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan warga dengan pengelola tambak. “Polemik tambak di Kepanjen sudah lama. Seharusnya pemerintah daerah bisa melihat, mau tahu, dan turun ke lokasi,” harapnya.

Jika persoalan semacam itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya mediasi dari pemerintah daerah, bukan tidak mungkin masyarakat setempat sendiri yang akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Hal itu yang diwanti-wanti legislator Desa Kepanjen itu.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buntut adanya aktivitas tambak udang di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, semakin menghangat. Meskipun desas-desus pertikaian antara warga dan pengusaha tambak terlihat reda, namun muncul kekhawatiran polemik tersebut menjadi bom waktu.

Ya, keberadaan tambak di sekitar Kepanjen memang kerap disorot. Terakhir, pemerintah desa sempat mengupayakan adanya mediasi antara kedua pihak, yakni warga dan pengusaha tambak. Namun tiada hasil. Hal itu kian menunjukkan peliknya persoalan antara keduanya yang sulit dicari jalan keluarnya.

Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kepanjen Mukhlas menuturkan, kisruh warga dan pihak pengelola tambak didasari permasalahan yang kompleks. Mulai dari persoalan pengelolaan limbah, ketenagakerjaan, sampai pada corporate sosial responsibility.

Dia membeberkan, pihaknya selaku pemerintah desa tentu menyambut baik adanya investor yang masuk ke desanya. Hal itu bisa mengangkat dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat. Namun, persoalan di lapangan rupanya kerap memicu penolakan warga setempat. “Seharusnya memang ada timbal balik yang berkelanjutan dari warga dan pengelola tambak. Jadi, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” terangnya.

Pihaknya menilai, kawasan sempadan pantai memang potensial dikembangkan dalam berbagai aspek. Namun, semua kalangan perlu bekerja sama, baik warga setempat, pihak pengelola tambak, maupun pemerintah terkait, tanpa ada unsur perusakan terhadap lingkungan. “Upaya sudah pernah kami lakukan dua kali. Namun, belum ada titik temu,” imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mukhlas menyebut, ada sejumlah pengelola tambak yang sengaja mengabaikan aspirasi warga setempat. Namun, ada pula yang sebenarnya memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan warga dengan pengelola tambak. “Polemik tambak di Kepanjen sudah lama. Seharusnya pemerintah daerah bisa melihat, mau tahu, dan turun ke lokasi,” harapnya.

Jika persoalan semacam itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya mediasi dari pemerintah daerah, bukan tidak mungkin masyarakat setempat sendiri yang akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Hal itu yang diwanti-wanti legislator Desa Kepanjen itu.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Buntut adanya aktivitas tambak udang di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, semakin menghangat. Meskipun desas-desus pertikaian antara warga dan pengusaha tambak terlihat reda, namun muncul kekhawatiran polemik tersebut menjadi bom waktu.

Ya, keberadaan tambak di sekitar Kepanjen memang kerap disorot. Terakhir, pemerintah desa sempat mengupayakan adanya mediasi antara kedua pihak, yakni warga dan pengusaha tambak. Namun tiada hasil. Hal itu kian menunjukkan peliknya persoalan antara keduanya yang sulit dicari jalan keluarnya.

Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kepanjen Mukhlas menuturkan, kisruh warga dan pihak pengelola tambak didasari permasalahan yang kompleks. Mulai dari persoalan pengelolaan limbah, ketenagakerjaan, sampai pada corporate sosial responsibility.

Dia membeberkan, pihaknya selaku pemerintah desa tentu menyambut baik adanya investor yang masuk ke desanya. Hal itu bisa mengangkat dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat. Namun, persoalan di lapangan rupanya kerap memicu penolakan warga setempat. “Seharusnya memang ada timbal balik yang berkelanjutan dari warga dan pengelola tambak. Jadi, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” terangnya.

Pihaknya menilai, kawasan sempadan pantai memang potensial dikembangkan dalam berbagai aspek. Namun, semua kalangan perlu bekerja sama, baik warga setempat, pihak pengelola tambak, maupun pemerintah terkait, tanpa ada unsur perusakan terhadap lingkungan. “Upaya sudah pernah kami lakukan dua kali. Namun, belum ada titik temu,” imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Mukhlas menyebut, ada sejumlah pengelola tambak yang sengaja mengabaikan aspirasi warga setempat. Namun, ada pula yang sebenarnya memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan warga dengan pengelola tambak. “Polemik tambak di Kepanjen sudah lama. Seharusnya pemerintah daerah bisa melihat, mau tahu, dan turun ke lokasi,” harapnya.

Jika persoalan semacam itu dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya mediasi dari pemerintah daerah, bukan tidak mungkin masyarakat setempat sendiri yang akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Hal itu yang diwanti-wanti legislator Desa Kepanjen itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/