alexametrics
23.7 C
Jember
Saturday, 24 September 2022

Sembilan Bulan Baru Selesai Tiga Perda, Belasan Raperda Terancam Mandek

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember Selama Januari hingga September 2022 ini, kinerja eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan Propemperda Kabupaten Jember Tahun 2022 tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama sembilan bulan lamanya, mereka kurang produktif karena hanya bisa mengesahkan tiga peraturan daerah (perda), beberapa perda wajib, dari total sekitar 21 rancangan perda (raperda) yang dicanangkan tahun ini.

BACA JUGA : Dosen dan Mahasiswa Polije Berdayakan Penjual Ikan di Pantai Puger Jember

Raperda yang sudah diparipurnakan atau didok yakni Perda tentang Perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). Sementara, dua poerda lagi yakni Perda Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember dan Perda Perubahan atas Perda Nomor 6/2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, pekerjaan DPRD dan Tim Propemperda Pemkab Jember sebenarnya masih cukup banyak. “Ada sekitar 21 raperda yang menjadi PR yang belum terselesaikan, 14 raperda usulan eksekutif, dan 7 raperda usulan DPRD,” katanya.

Alfian menyebut, untuk progres berjalannya raperda usulan eksekutif, di tengah perjalanan justru mengajukan beragam penambahan usulan baru. Seperti Raperda Pengarusutamaan Gender, lalu Raperda Penyertaan modal untuk PDP Kahyangan senilai Rp 25 miliar, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara, 4 raperda masing-masing tentang retribusi, kini diusulkan untuk dijadikan satu menjadi Raperda Retribusi dan Jasa Usaha.

Selanjutnya, juga ada raperda usulan eksekutif yang progresnya jalan di tempat. Seperti Raperda Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yang tersendat karena UU Ciptaker, Raperda Pengelolaan Sampah yang tiada kabar, dan Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tersendat di Biro Hukum Pemprov Jatim untuk kewajiban harmonisasi.

Bahkan, ada pula raperda usulan eksekutif yang sebelumnya masuk di Propemperda 2022, kini justru dihapus. Seperti Raperda Perumda Pengelolaan Gunung Sadeng dan Raperda Perumda Pasar. “Harusnya raperda usulan eksekutif yang sifatnya mendesak dan banyak dibutuhkan itu diprioritaskan. Bukan justru menambah usulan raperda lagi yang sebenarnya bisa dibahas tahun mendatang,” gerutunya.

Politisi Partai Gerindra itu membeber, pihak eksekutif menurutnya beralasan raperda yang macet itu lantaran kajiannya belum selesai. Ia pun lantas menduga, Tim Propemperda Pemkab Jember memang tidak serius menyusun raperda. Padahal penyusunan raperda itu didanai APBD.

Untuk penyusunan naskah akademik (NA) dan raperda eksekutif, masing-masing didanai sekitar Rp 50 juta. Sementara raperda usulan legislatif masing-masing didanai sekitar Rp 75 juta. Bahkan terkhusus raperda revisi RTRW yang kini tidak diketahui progresnya, untuk penyusunan naskah Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS saja menelan Rp 400 juta. “Harusnya ketika telah didanai, ada progresnya. Progresnya sekarang hanya satu raperda usulan eksekutif yang siap dipansuskan, yakni Raperda Kebencanaan. Lainnya ngambang semua,” katanya.

Sementara, untuk raperda usulan DPRD, hampir mirip-mirip seperti nasib raperda usulan eksekutif. Namun, Alfian meyakini, raperda usulan DPRD bisa selesai cepat. Sebab, beberapa di antaranya tinggal menunggu uji publik dan siap dipansuskan.

Seperti Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Raperda Madrasah Takmiliyyah, Raperda Perlindungan Nakes, Raperda Rencana induk Pariwisata, Raperda Pemberdayaan Petani, dan lainnya. “Kalau tujuh raperda usulan DPRD, kami optimistis bisa selesai. Yang 14 usulan eksekutif ini masih banyak ngambang,” katanya.

Lamanya proses harmonisasi atau fasilitasi di Biro Hukum Pemprov itu yang menurutnya menyebabkan raperda berjalan sangat lambat dan memakan waktu. Sebab, harus ada penyesuaian agar tetap harmonis dengan peraturan atau perundang-undangan di atasnya. Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan atau menabrak aturan di atasnya. “Kalau aturan dulu, hanya fasilitasi, lalu bisa diparipurnakan. Kalau aturan sekarang, ada proses harmonisasi dan itu harus ditunggu. Ini yang bikin lama,” kata Agus.

Lebih jauh, mantan Kasi Intel Kejari Jember itu mengutarakan, memang Tim Propemperda Pemkab Jember melakukan penambahan-penambahan dan penyesuaian atas raperda inisiatif pemerintah daerah. Hal itu dinilainya wajar. “Penambahan itu wajar, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan itu bagian dari dinamika regulasi,” kata Agus.

Kendati beberapa raperda itu jalan di tempat dan menyisakan beberapa bulan hingga akhir 2022 nanti, Agus meyakinkan akan tetap mengikuti proses yang ada dan tahapan selanjutnya. “Kami tetap ikuti proses dan menjalankan tahapan-tahapannya,” tukas Agus. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember Selama Januari hingga September 2022 ini, kinerja eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan Propemperda Kabupaten Jember Tahun 2022 tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama sembilan bulan lamanya, mereka kurang produktif karena hanya bisa mengesahkan tiga peraturan daerah (perda), beberapa perda wajib, dari total sekitar 21 rancangan perda (raperda) yang dicanangkan tahun ini.

BACA JUGA : Dosen dan Mahasiswa Polije Berdayakan Penjual Ikan di Pantai Puger Jember

Raperda yang sudah diparipurnakan atau didok yakni Perda tentang Perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). Sementara, dua poerda lagi yakni Perda Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember dan Perda Perubahan atas Perda Nomor 6/2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Jember.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, pekerjaan DPRD dan Tim Propemperda Pemkab Jember sebenarnya masih cukup banyak. “Ada sekitar 21 raperda yang menjadi PR yang belum terselesaikan, 14 raperda usulan eksekutif, dan 7 raperda usulan DPRD,” katanya.

Alfian menyebut, untuk progres berjalannya raperda usulan eksekutif, di tengah perjalanan justru mengajukan beragam penambahan usulan baru. Seperti Raperda Pengarusutamaan Gender, lalu Raperda Penyertaan modal untuk PDP Kahyangan senilai Rp 25 miliar, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara, 4 raperda masing-masing tentang retribusi, kini diusulkan untuk dijadikan satu menjadi Raperda Retribusi dan Jasa Usaha.

Selanjutnya, juga ada raperda usulan eksekutif yang progresnya jalan di tempat. Seperti Raperda Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yang tersendat karena UU Ciptaker, Raperda Pengelolaan Sampah yang tiada kabar, dan Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tersendat di Biro Hukum Pemprov Jatim untuk kewajiban harmonisasi.

Bahkan, ada pula raperda usulan eksekutif yang sebelumnya masuk di Propemperda 2022, kini justru dihapus. Seperti Raperda Perumda Pengelolaan Gunung Sadeng dan Raperda Perumda Pasar. “Harusnya raperda usulan eksekutif yang sifatnya mendesak dan banyak dibutuhkan itu diprioritaskan. Bukan justru menambah usulan raperda lagi yang sebenarnya bisa dibahas tahun mendatang,” gerutunya.

Politisi Partai Gerindra itu membeber, pihak eksekutif menurutnya beralasan raperda yang macet itu lantaran kajiannya belum selesai. Ia pun lantas menduga, Tim Propemperda Pemkab Jember memang tidak serius menyusun raperda. Padahal penyusunan raperda itu didanai APBD.

Untuk penyusunan naskah akademik (NA) dan raperda eksekutif, masing-masing didanai sekitar Rp 50 juta. Sementara raperda usulan legislatif masing-masing didanai sekitar Rp 75 juta. Bahkan terkhusus raperda revisi RTRW yang kini tidak diketahui progresnya, untuk penyusunan naskah Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS saja menelan Rp 400 juta. “Harusnya ketika telah didanai, ada progresnya. Progresnya sekarang hanya satu raperda usulan eksekutif yang siap dipansuskan, yakni Raperda Kebencanaan. Lainnya ngambang semua,” katanya.

Sementara, untuk raperda usulan DPRD, hampir mirip-mirip seperti nasib raperda usulan eksekutif. Namun, Alfian meyakini, raperda usulan DPRD bisa selesai cepat. Sebab, beberapa di antaranya tinggal menunggu uji publik dan siap dipansuskan.

Seperti Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Raperda Madrasah Takmiliyyah, Raperda Perlindungan Nakes, Raperda Rencana induk Pariwisata, Raperda Pemberdayaan Petani, dan lainnya. “Kalau tujuh raperda usulan DPRD, kami optimistis bisa selesai. Yang 14 usulan eksekutif ini masih banyak ngambang,” katanya.

Lamanya proses harmonisasi atau fasilitasi di Biro Hukum Pemprov itu yang menurutnya menyebabkan raperda berjalan sangat lambat dan memakan waktu. Sebab, harus ada penyesuaian agar tetap harmonis dengan peraturan atau perundang-undangan di atasnya. Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan atau menabrak aturan di atasnya. “Kalau aturan dulu, hanya fasilitasi, lalu bisa diparipurnakan. Kalau aturan sekarang, ada proses harmonisasi dan itu harus ditunggu. Ini yang bikin lama,” kata Agus.

Lebih jauh, mantan Kasi Intel Kejari Jember itu mengutarakan, memang Tim Propemperda Pemkab Jember melakukan penambahan-penambahan dan penyesuaian atas raperda inisiatif pemerintah daerah. Hal itu dinilainya wajar. “Penambahan itu wajar, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan itu bagian dari dinamika regulasi,” kata Agus.

Kendati beberapa raperda itu jalan di tempat dan menyisakan beberapa bulan hingga akhir 2022 nanti, Agus meyakinkan akan tetap mengikuti proses yang ada dan tahapan selanjutnya. “Kami tetap ikuti proses dan menjalankan tahapan-tahapannya,” tukas Agus. (mau/c2/nur)

SUMBERSARI, Radar Jember Selama Januari hingga September 2022 ini, kinerja eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan Propemperda Kabupaten Jember Tahun 2022 tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama sembilan bulan lamanya, mereka kurang produktif karena hanya bisa mengesahkan tiga peraturan daerah (perda), beberapa perda wajib, dari total sekitar 21 rancangan perda (raperda) yang dicanangkan tahun ini.

BACA JUGA : Dosen dan Mahasiswa Polije Berdayakan Penjual Ikan di Pantai Puger Jember

Raperda yang sudah diparipurnakan atau didok yakni Perda tentang Perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). Sementara, dua poerda lagi yakni Perda Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember dan Perda Perubahan atas Perda Nomor 6/2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Jember.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, pekerjaan DPRD dan Tim Propemperda Pemkab Jember sebenarnya masih cukup banyak. “Ada sekitar 21 raperda yang menjadi PR yang belum terselesaikan, 14 raperda usulan eksekutif, dan 7 raperda usulan DPRD,” katanya.

Alfian menyebut, untuk progres berjalannya raperda usulan eksekutif, di tengah perjalanan justru mengajukan beragam penambahan usulan baru. Seperti Raperda Pengarusutamaan Gender, lalu Raperda Penyertaan modal untuk PDP Kahyangan senilai Rp 25 miliar, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara, 4 raperda masing-masing tentang retribusi, kini diusulkan untuk dijadikan satu menjadi Raperda Retribusi dan Jasa Usaha.

Selanjutnya, juga ada raperda usulan eksekutif yang progresnya jalan di tempat. Seperti Raperda Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yang tersendat karena UU Ciptaker, Raperda Pengelolaan Sampah yang tiada kabar, dan Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tersendat di Biro Hukum Pemprov Jatim untuk kewajiban harmonisasi.

Bahkan, ada pula raperda usulan eksekutif yang sebelumnya masuk di Propemperda 2022, kini justru dihapus. Seperti Raperda Perumda Pengelolaan Gunung Sadeng dan Raperda Perumda Pasar. “Harusnya raperda usulan eksekutif yang sifatnya mendesak dan banyak dibutuhkan itu diprioritaskan. Bukan justru menambah usulan raperda lagi yang sebenarnya bisa dibahas tahun mendatang,” gerutunya.

Politisi Partai Gerindra itu membeber, pihak eksekutif menurutnya beralasan raperda yang macet itu lantaran kajiannya belum selesai. Ia pun lantas menduga, Tim Propemperda Pemkab Jember memang tidak serius menyusun raperda. Padahal penyusunan raperda itu didanai APBD.

Untuk penyusunan naskah akademik (NA) dan raperda eksekutif, masing-masing didanai sekitar Rp 50 juta. Sementara raperda usulan legislatif masing-masing didanai sekitar Rp 75 juta. Bahkan terkhusus raperda revisi RTRW yang kini tidak diketahui progresnya, untuk penyusunan naskah Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS saja menelan Rp 400 juta. “Harusnya ketika telah didanai, ada progresnya. Progresnya sekarang hanya satu raperda usulan eksekutif yang siap dipansuskan, yakni Raperda Kebencanaan. Lainnya ngambang semua,” katanya.

Sementara, untuk raperda usulan DPRD, hampir mirip-mirip seperti nasib raperda usulan eksekutif. Namun, Alfian meyakini, raperda usulan DPRD bisa selesai cepat. Sebab, beberapa di antaranya tinggal menunggu uji publik dan siap dipansuskan.

Seperti Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Raperda Madrasah Takmiliyyah, Raperda Perlindungan Nakes, Raperda Rencana induk Pariwisata, Raperda Pemberdayaan Petani, dan lainnya. “Kalau tujuh raperda usulan DPRD, kami optimistis bisa selesai. Yang 14 usulan eksekutif ini masih banyak ngambang,” katanya.

Lamanya proses harmonisasi atau fasilitasi di Biro Hukum Pemprov itu yang menurutnya menyebabkan raperda berjalan sangat lambat dan memakan waktu. Sebab, harus ada penyesuaian agar tetap harmonis dengan peraturan atau perundang-undangan di atasnya. Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan atau menabrak aturan di atasnya. “Kalau aturan dulu, hanya fasilitasi, lalu bisa diparipurnakan. Kalau aturan sekarang, ada proses harmonisasi dan itu harus ditunggu. Ini yang bikin lama,” kata Agus.

Lebih jauh, mantan Kasi Intel Kejari Jember itu mengutarakan, memang Tim Propemperda Pemkab Jember melakukan penambahan-penambahan dan penyesuaian atas raperda inisiatif pemerintah daerah. Hal itu dinilainya wajar. “Penambahan itu wajar, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan itu bagian dari dinamika regulasi,” kata Agus.

Kendati beberapa raperda itu jalan di tempat dan menyisakan beberapa bulan hingga akhir 2022 nanti, Agus meyakinkan akan tetap mengikuti proses yang ada dan tahapan selanjutnya. “Kami tetap ikuti proses dan menjalankan tahapan-tahapannya,” tukas Agus. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/