alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

PDIP Menolak, Fraksi Lain Setuju

Raperda Gedung Bangunan, Jangan Jadi Macan Kertas

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto, Senin (21/3) siang, pada malam harinya disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Hal itu untuk menanggapi nota pengantar raperda yang telah dibacakan bupati.

Baca Juga : Penyelidikan Kasus Rp 107 M Berlanjut

Sejumlah parpol besar, termasuk parpol pengusung, turut mengkritisi Raperda Bangunan Gedung tersebut. Meskipun ada fraksi yang sempat meragukan, namun mayoritas fraksi juga banyak yang menyetujui.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pandangan Fraksi NasDem misalnya. Partai besutan Surya Paloh ini menilai, Kabupaten Jember adalah kabupaten pertama yang memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disabilitas, yang muatannya tentu pada penyediaan aksesibilitas gedung sebagai tempat layanan publik.

Mereka menilai, fasilitas publik merupakan wajah pemerintah daerah. Meskipun pada akhirnya mendukung, namun fraksi ini juga meminta jajaran OPD terkait benar-benar bisa memperhatikan aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Kami juga meminta bupati dan wakil bupati untuk sesekali melakukan sidak serta menegur langsung instansi yang lemah terhadap pengelolaan dan pengawasan gedungnya,” terang Danies Barlie Halim, juru bicara Fraksi NasDem.

Tak jauh berbeda, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mufid mengingatkan agar Raperda Gedung Bangunan itu tidak sekadar menjadi “macan kertas”. Namun, harus ada penindakan nyata terhadap realisasi perda tersebut.

Selain itu, Fraksi PKB menilai bangunan gedung adalah keniscayaan, mengingat pertumbuhan pembangunan yang di dalamnya memang memerlukan regulasi agar tidak muncul masalah di kemudian hari. “Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar pemkab serius menegakkan aturan agar terbitnya IMB (izin mendirikan bangunan) dan sertifikat layak fungsi (SLF) bukan abal-abal atau layak,” tegas Mufid.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyoroti terkait aspek yuridis penyusunan raperda itu. Sebagaimana yang disampaikan Bupati Jember tentang Undang-Undang (UU) 28/2002 tentang Bangunan Gedung, diubah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto, Senin (21/3) siang, pada malam harinya disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Hal itu untuk menanggapi nota pengantar raperda yang telah dibacakan bupati.

Baca Juga : Penyelidikan Kasus Rp 107 M Berlanjut

Sejumlah parpol besar, termasuk parpol pengusung, turut mengkritisi Raperda Bangunan Gedung tersebut. Meskipun ada fraksi yang sempat meragukan, namun mayoritas fraksi juga banyak yang menyetujui.

Pandangan Fraksi NasDem misalnya. Partai besutan Surya Paloh ini menilai, Kabupaten Jember adalah kabupaten pertama yang memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disabilitas, yang muatannya tentu pada penyediaan aksesibilitas gedung sebagai tempat layanan publik.

Mereka menilai, fasilitas publik merupakan wajah pemerintah daerah. Meskipun pada akhirnya mendukung, namun fraksi ini juga meminta jajaran OPD terkait benar-benar bisa memperhatikan aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Kami juga meminta bupati dan wakil bupati untuk sesekali melakukan sidak serta menegur langsung instansi yang lemah terhadap pengelolaan dan pengawasan gedungnya,” terang Danies Barlie Halim, juru bicara Fraksi NasDem.

Tak jauh berbeda, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mufid mengingatkan agar Raperda Gedung Bangunan itu tidak sekadar menjadi “macan kertas”. Namun, harus ada penindakan nyata terhadap realisasi perda tersebut.

Selain itu, Fraksi PKB menilai bangunan gedung adalah keniscayaan, mengingat pertumbuhan pembangunan yang di dalamnya memang memerlukan regulasi agar tidak muncul masalah di kemudian hari. “Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar pemkab serius menegakkan aturan agar terbitnya IMB (izin mendirikan bangunan) dan sertifikat layak fungsi (SLF) bukan abal-abal atau layak,” tegas Mufid.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyoroti terkait aspek yuridis penyusunan raperda itu. Sebagaimana yang disampaikan Bupati Jember tentang Undang-Undang (UU) 28/2002 tentang Bangunan Gedung, diubah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto, Senin (21/3) siang, pada malam harinya disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Hal itu untuk menanggapi nota pengantar raperda yang telah dibacakan bupati.

Baca Juga : Penyelidikan Kasus Rp 107 M Berlanjut

Sejumlah parpol besar, termasuk parpol pengusung, turut mengkritisi Raperda Bangunan Gedung tersebut. Meskipun ada fraksi yang sempat meragukan, namun mayoritas fraksi juga banyak yang menyetujui.

Pandangan Fraksi NasDem misalnya. Partai besutan Surya Paloh ini menilai, Kabupaten Jember adalah kabupaten pertama yang memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disabilitas, yang muatannya tentu pada penyediaan aksesibilitas gedung sebagai tempat layanan publik.

Mereka menilai, fasilitas publik merupakan wajah pemerintah daerah. Meskipun pada akhirnya mendukung, namun fraksi ini juga meminta jajaran OPD terkait benar-benar bisa memperhatikan aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Kami juga meminta bupati dan wakil bupati untuk sesekali melakukan sidak serta menegur langsung instansi yang lemah terhadap pengelolaan dan pengawasan gedungnya,” terang Danies Barlie Halim, juru bicara Fraksi NasDem.

Tak jauh berbeda, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mufid mengingatkan agar Raperda Gedung Bangunan itu tidak sekadar menjadi “macan kertas”. Namun, harus ada penindakan nyata terhadap realisasi perda tersebut.

Selain itu, Fraksi PKB menilai bangunan gedung adalah keniscayaan, mengingat pertumbuhan pembangunan yang di dalamnya memang memerlukan regulasi agar tidak muncul masalah di kemudian hari. “Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar pemkab serius menegakkan aturan agar terbitnya IMB (izin mendirikan bangunan) dan sertifikat layak fungsi (SLF) bukan abal-abal atau layak,” tegas Mufid.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyoroti terkait aspek yuridis penyusunan raperda itu. Sebagaimana yang disampaikan Bupati Jember tentang Undang-Undang (UU) 28/2002 tentang Bangunan Gedung, diubah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/