alexametrics
23.4 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Ribut Tuntas, Saatnya Kerja Keras

Pelaksanaan Amanat Gubernur tentang Normalisasi Birokrasi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ribut-ribut jabatan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember sepertinya sudah tamat. Sebab, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo telah mengeluarkan kebijakan normalisasi birokrasi di internal pemkab. Hal itu diharapkan dapat melahirkan semangat baru bagi para abdi negara untuk bekerja melayani rakyat.

Kemarin (22/2), Hadi Sulistyo menyampaikan kebijakan normalisasi tersebut dalam sebuah pertemuan di Aula PB Soedirman. Pertemuan itu dihadiri sejumlah pegawai dan para pejabat. “Jadi, setelah acara ini berakhir, secara otomatis semua pejabat Plt (pelaksana tugas, Red) dan Plh (pelaksana harian, Red) kembali ke pejabat yang sah. Yakni pejabat definitif,” tegasnya.

Rupanya, kebijakan itu ditanggapi beragam. Sebagian ada yang menyambutnya dengan antusias. Mereka bertepuk tangan, bahkan sampai berdiri dengan sikap yang sangat ekspresif. Namun, ada juga yang biasa-biasa saja, dan cenderung cuek. Mereka terlihat hanya mengutak-atik ponsel. Dua sikap yang kontras ini seolah menunjukkan apa yang sedang mereka rasakan, apakah setuju atau justru kontra dengan kebijakan tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seperti diketahui, setelah menjalani masa cuti, Bupati Jember periode 2016-2021, Faida, sempat melakukan mutasi dengan menggeser beberapa pejabat yang dulunya dikembalikan oleh Plt Bupati Jember Abdul Muqiet Arif. Padahal, berdasar surat gubernur tertanggal 15 Desember, semua kegiatan mutasi yang dilakukan pascapilkada tidak sah dan dinilai cacat secara hukum. Untuk itu, Hadi Sulistyo mengembalikan jabatan itu sesuai mandat dari gubernur.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak membuat kebijakan baru, tapi melaksanakan perintah langsung dari gubernur,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tersebut. Kebijakan itu bertujuan memulihkan kondisi birokrasi di Jember yang sempat terjadi dualisme jabatan, sehingga kini bisa berjalan kembali dengan normal.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra menuturkan, tugas Plh Bupati Jember tersebut sudah benar. Menurutnya, Plh bupati memang bertugas untuk mengembalikan marwah gubernur. Yakni, dengan mengembalikan para pejabat yang sebelumnya dimutasi pasca-masa cuti bupati sebelumnya.

Soalnya, semua kebijakan bupati pascacuti itu ilegal. Tidak berlaku,” bebernya. Meski begitu, pihaknya tidak perlu melakukan pencabutan kebijakan. Sebab, jika dicabut, kata dia, berarti mengakui kebijakan itu. Setelah normalisasi itu, susunan birokrasi di Jember disebutnya otomatis kembali seperti sedia kala.

Selain itu, Helmy menilai, dualisme jabatan sangat merugikan masyarakat. Banyak kegiatan yang tak bisa dilakukan, dana tak bisa dicairkan, dan hubungan dengan pemerintah provinsi juga terhambat.

Diharapkan, pengembalian pejabat Plt dan Plh menjadi definitif ini dapat membuka jalan pada masa transisi kepemimpinan ini. “Untuk kewenangan berikutnya, kami serahkan kepada bupati terpilih. Sebab, dia yang memiliki kewenangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano juga turut berkomentar terkait normalisasi itu. Menurut dia, tujuan pertemuan itu digelar untuk memberi pengarahan kepada seluruh ASN. Khususnya para pejabat yang dimutasi pasca-masa cuti bupati terdahulu. “Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan dualisme jabatan dari eselon II sampai eselon IV supaya mendapat kepastian karir,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ribut-ribut jabatan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember sepertinya sudah tamat. Sebab, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo telah mengeluarkan kebijakan normalisasi birokrasi di internal pemkab. Hal itu diharapkan dapat melahirkan semangat baru bagi para abdi negara untuk bekerja melayani rakyat.

Kemarin (22/2), Hadi Sulistyo menyampaikan kebijakan normalisasi tersebut dalam sebuah pertemuan di Aula PB Soedirman. Pertemuan itu dihadiri sejumlah pegawai dan para pejabat. “Jadi, setelah acara ini berakhir, secara otomatis semua pejabat Plt (pelaksana tugas, Red) dan Plh (pelaksana harian, Red) kembali ke pejabat yang sah. Yakni pejabat definitif,” tegasnya.

Rupanya, kebijakan itu ditanggapi beragam. Sebagian ada yang menyambutnya dengan antusias. Mereka bertepuk tangan, bahkan sampai berdiri dengan sikap yang sangat ekspresif. Namun, ada juga yang biasa-biasa saja, dan cenderung cuek. Mereka terlihat hanya mengutak-atik ponsel. Dua sikap yang kontras ini seolah menunjukkan apa yang sedang mereka rasakan, apakah setuju atau justru kontra dengan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, setelah menjalani masa cuti, Bupati Jember periode 2016-2021, Faida, sempat melakukan mutasi dengan menggeser beberapa pejabat yang dulunya dikembalikan oleh Plt Bupati Jember Abdul Muqiet Arif. Padahal, berdasar surat gubernur tertanggal 15 Desember, semua kegiatan mutasi yang dilakukan pascapilkada tidak sah dan dinilai cacat secara hukum. Untuk itu, Hadi Sulistyo mengembalikan jabatan itu sesuai mandat dari gubernur.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak membuat kebijakan baru, tapi melaksanakan perintah langsung dari gubernur,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tersebut. Kebijakan itu bertujuan memulihkan kondisi birokrasi di Jember yang sempat terjadi dualisme jabatan, sehingga kini bisa berjalan kembali dengan normal.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra menuturkan, tugas Plh Bupati Jember tersebut sudah benar. Menurutnya, Plh bupati memang bertugas untuk mengembalikan marwah gubernur. Yakni, dengan mengembalikan para pejabat yang sebelumnya dimutasi pasca-masa cuti bupati sebelumnya.

Soalnya, semua kebijakan bupati pascacuti itu ilegal. Tidak berlaku,” bebernya. Meski begitu, pihaknya tidak perlu melakukan pencabutan kebijakan. Sebab, jika dicabut, kata dia, berarti mengakui kebijakan itu. Setelah normalisasi itu, susunan birokrasi di Jember disebutnya otomatis kembali seperti sedia kala.

Selain itu, Helmy menilai, dualisme jabatan sangat merugikan masyarakat. Banyak kegiatan yang tak bisa dilakukan, dana tak bisa dicairkan, dan hubungan dengan pemerintah provinsi juga terhambat.

Diharapkan, pengembalian pejabat Plt dan Plh menjadi definitif ini dapat membuka jalan pada masa transisi kepemimpinan ini. “Untuk kewenangan berikutnya, kami serahkan kepada bupati terpilih. Sebab, dia yang memiliki kewenangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano juga turut berkomentar terkait normalisasi itu. Menurut dia, tujuan pertemuan itu digelar untuk memberi pengarahan kepada seluruh ASN. Khususnya para pejabat yang dimutasi pasca-masa cuti bupati terdahulu. “Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan dualisme jabatan dari eselon II sampai eselon IV supaya mendapat kepastian karir,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ribut-ribut jabatan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember sepertinya sudah tamat. Sebab, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo telah mengeluarkan kebijakan normalisasi birokrasi di internal pemkab. Hal itu diharapkan dapat melahirkan semangat baru bagi para abdi negara untuk bekerja melayani rakyat.

Kemarin (22/2), Hadi Sulistyo menyampaikan kebijakan normalisasi tersebut dalam sebuah pertemuan di Aula PB Soedirman. Pertemuan itu dihadiri sejumlah pegawai dan para pejabat. “Jadi, setelah acara ini berakhir, secara otomatis semua pejabat Plt (pelaksana tugas, Red) dan Plh (pelaksana harian, Red) kembali ke pejabat yang sah. Yakni pejabat definitif,” tegasnya.

Rupanya, kebijakan itu ditanggapi beragam. Sebagian ada yang menyambutnya dengan antusias. Mereka bertepuk tangan, bahkan sampai berdiri dengan sikap yang sangat ekspresif. Namun, ada juga yang biasa-biasa saja, dan cenderung cuek. Mereka terlihat hanya mengutak-atik ponsel. Dua sikap yang kontras ini seolah menunjukkan apa yang sedang mereka rasakan, apakah setuju atau justru kontra dengan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, setelah menjalani masa cuti, Bupati Jember periode 2016-2021, Faida, sempat melakukan mutasi dengan menggeser beberapa pejabat yang dulunya dikembalikan oleh Plt Bupati Jember Abdul Muqiet Arif. Padahal, berdasar surat gubernur tertanggal 15 Desember, semua kegiatan mutasi yang dilakukan pascapilkada tidak sah dan dinilai cacat secara hukum. Untuk itu, Hadi Sulistyo mengembalikan jabatan itu sesuai mandat dari gubernur.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak membuat kebijakan baru, tapi melaksanakan perintah langsung dari gubernur,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tersebut. Kebijakan itu bertujuan memulihkan kondisi birokrasi di Jember yang sempat terjadi dualisme jabatan, sehingga kini bisa berjalan kembali dengan normal.

Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra menuturkan, tugas Plh Bupati Jember tersebut sudah benar. Menurutnya, Plh bupati memang bertugas untuk mengembalikan marwah gubernur. Yakni, dengan mengembalikan para pejabat yang sebelumnya dimutasi pasca-masa cuti bupati sebelumnya.

Soalnya, semua kebijakan bupati pascacuti itu ilegal. Tidak berlaku,” bebernya. Meski begitu, pihaknya tidak perlu melakukan pencabutan kebijakan. Sebab, jika dicabut, kata dia, berarti mengakui kebijakan itu. Setelah normalisasi itu, susunan birokrasi di Jember disebutnya otomatis kembali seperti sedia kala.

Selain itu, Helmy menilai, dualisme jabatan sangat merugikan masyarakat. Banyak kegiatan yang tak bisa dilakukan, dana tak bisa dicairkan, dan hubungan dengan pemerintah provinsi juga terhambat.

Diharapkan, pengembalian pejabat Plt dan Plh menjadi definitif ini dapat membuka jalan pada masa transisi kepemimpinan ini. “Untuk kewenangan berikutnya, kami serahkan kepada bupati terpilih. Sebab, dia yang memiliki kewenangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano juga turut berkomentar terkait normalisasi itu. Menurut dia, tujuan pertemuan itu digelar untuk memberi pengarahan kepada seluruh ASN. Khususnya para pejabat yang dimutasi pasca-masa cuti bupati terdahulu. “Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan dualisme jabatan dari eselon II sampai eselon IV supaya mendapat kepastian karir,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/