alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pertanahan dan Kepolisian Paling Banyak Diadukan

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tiap tahun, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menerima ratusan pengaduan terkait dugaan mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan pada 2020 lalu, tercatat 408 pengaduan.

Hal itu dikatakan oleh Agus Mutaqin, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, pengaduan tersebut berasal dari warga karena selama ini merasa tidak puas terhadap pelayanan publik. “Dari ratusan pengaduan itu paling banyak terkait pertanahan. Selain itu pengaduan pelayanan di institusi kepolisian dan pelayanan kependudukan, serta perizinan,” ungkapnya.

Mantan Redaktur Jawa Pos usai mengikuti dekralasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) se-Tapal Kuda, bertempat di Aula Lapas Kelas II A Jember, Selasa (23/2).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan dikukuhkan Satopspatnal ini, diharapkan zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur. “Jadi jangan dilaporkan dahulu kepada kami, tapi diselesaikan ke pengaduan internal terlebih dulu. Karena tiap satuan kerja terdapat Satopspatnal dan bila belum ada jalan keluar barulah diadukan ke Ombudsman,” tambah Agus.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu optimistis zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur akan tercapai. Apalagi deklarasi ini merupakan tahap awal pencapaian WBK dan WBBM.

 

Reporter: Winardyasto
Fotografer:Winardyasto
Editor: Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tiap tahun, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menerima ratusan pengaduan terkait dugaan mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan pada 2020 lalu, tercatat 408 pengaduan.

Hal itu dikatakan oleh Agus Mutaqin, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, pengaduan tersebut berasal dari warga karena selama ini merasa tidak puas terhadap pelayanan publik. “Dari ratusan pengaduan itu paling banyak terkait pertanahan. Selain itu pengaduan pelayanan di institusi kepolisian dan pelayanan kependudukan, serta perizinan,” ungkapnya.

Mantan Redaktur Jawa Pos usai mengikuti dekralasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) se-Tapal Kuda, bertempat di Aula Lapas Kelas II A Jember, Selasa (23/2).

Mobile_AP_Half Page

Dengan dikukuhkan Satopspatnal ini, diharapkan zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur. “Jadi jangan dilaporkan dahulu kepada kami, tapi diselesaikan ke pengaduan internal terlebih dulu. Karena tiap satuan kerja terdapat Satopspatnal dan bila belum ada jalan keluar barulah diadukan ke Ombudsman,” tambah Agus.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu optimistis zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur akan tercapai. Apalagi deklarasi ini merupakan tahap awal pencapaian WBK dan WBBM.

 

Reporter: Winardyasto
Fotografer:Winardyasto
Editor: Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tiap tahun, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menerima ratusan pengaduan terkait dugaan mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan pada 2020 lalu, tercatat 408 pengaduan.

Hal itu dikatakan oleh Agus Mutaqin, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Menurutnya, pengaduan tersebut berasal dari warga karena selama ini merasa tidak puas terhadap pelayanan publik. “Dari ratusan pengaduan itu paling banyak terkait pertanahan. Selain itu pengaduan pelayanan di institusi kepolisian dan pelayanan kependudukan, serta perizinan,” ungkapnya.

Mantan Redaktur Jawa Pos usai mengikuti dekralasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) se-Tapal Kuda, bertempat di Aula Lapas Kelas II A Jember, Selasa (23/2).

Dengan dikukuhkan Satopspatnal ini, diharapkan zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur. “Jadi jangan dilaporkan dahulu kepada kami, tapi diselesaikan ke pengaduan internal terlebih dulu. Karena tiap satuan kerja terdapat Satopspatnal dan bila belum ada jalan keluar barulah diadukan ke Ombudsman,” tambah Agus.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Jember itu optimistis zero pengaduan di Ombudsman Jawa Timur akan tercapai. Apalagi deklarasi ini merupakan tahap awal pencapaian WBK dan WBBM.

 

Reporter: Winardyasto
Fotografer:Winardyasto
Editor: Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

PPKM Diperpanjang Lagi

Habiskan Anggaran Rp 8 Miliar

Pilih Kursuskan Anak

Desktop_AP_Rectangle 2