Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Data yang Salah Input

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Proses uji publik pendataan pegawai non-ASN di Lingkungan Pemkab Jember secara tahapan telah berakhir pada Rabu (12/10). Di saat bersamaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember rupanya mengakui bahwa dari data 9.690 pegawai terdapat data yang bermasalah.

BACA JUGA : Alami Kecelakaan WSSP 300 di Portugal, Victor Steeman Meninggal Dunia

Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno mengatakan, perbaikan itu dilakukan karena beberapa posisi atau jabatan di unit kerja yang tercantum pada uji publik. Ada data yang tidak sesuai dengan unit kerja tenaga non-ASN yang saat ini bekerja, dengan menyertakan scan dokumen asli SK atau kontrak. "Kami telah meminta seluruh OPD berikut satuan kerja di bawahnya agar memperbaiki data tersebut," kata Suko, kemarin.

Dia mencontohkan, salah satunya datang dari lembaga pendidikan di Kecamatan Wuluhan. Dia menduga terjadi kesalahan karena kelalaian operator yang keliru menginput data. "Misalnya, di SMPN 1, ada aduan tenaga yang bukan di tempat tersebut, malah terdata di SMPN 2. Jadi, data-data seperti itu yang dicek ulang dan diperbaiki," katanya.

Suko memastikan perbaikan itu hanya soal ketidaksesuaian data di masing-masing unit kerja. Tidak mengarah pada titipan atau selundupan, sebagaimana opini publik yang beredar akhir-akhir ini.

Termasuk mengenai paparan BKN pusat yang menyebutkan bahwa di Jember, dari total 9.690 pegawai non-ASN tersebut, ada 948 data yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Tersebar di 39 posisi atau jabatan pada beberapa satuan OPD. "Perbaikan kami hanya memperbaharui kekurangan data di masing-masing unit kerja tersebut," sanggahnya.

Suko juga mengaku mendapati beberapa laporan atau pengaduan masyarakat selama masa uji publik kemarin. Kendati tidak disebut berapa pengaduan dan sanggahan yang masuk, dia menegaskan semua aduan tetap diproses. "Ini masih perbaikan, apakah nanti masa uji publik ditambah waktunya atau bagaimana, kami komunikasikan dengan BKN dulu," katanya.

Selain itu, dia juga menepis anggapan bahwa data-data pegawai non-ASN itu akan digunakan proses rekrutmen CPNS maupun PPPK. “Sebagaimana yang diamanatkan pusat ke daerah, ini sifatnya hanya pendataan. Untuk nanti keperluan seperti apa, kami masih menunggu informasi berikutnya," pungkas Suko. (mau/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Jember–Surabaya, tepatnya di Desa/Kecamatan Bangsalsari, Kamis (19/11) sekitar pukul 11.00. Seorang pengendara sepeda kayuh mengalami luka dan harus dilarikan ke Puskesmas

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Ancaman tanah longsor membuat Maryam, 41, warga Dusun Pasirian, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, terpaksa meninggalkan rumahnya. Dia memilih menumpang di rumah keluarga karena longsoran tanah di halaman semakin me

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer