Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Rakyat Berulah, LPP APBD Disandera

S
Penulis: Safitri❯
TIDAK KUORUM: Sebanyak 23 dari 50 anggota DPRD Jember tidak hadir dalam Paripurna Pengesahan Raperda LPP APBD, Minggu (31/7). Ini menjadi yang kedua setelah paripurna sebelumnya juga batal.
TIDAK KUORUM: Sebanyak 23 dari 50 anggota DPRD Jember tidak hadir dalam Paripurna Pengesahan Raperda LPP APBD, Minggu (31/7). Ini menjadi yang kedua setelah paripurna sebelumnya juga batal.
SUMBERSARI, Radar Jember – Sejumlah anggota DPRD Jember kembali berulah, Minggu (31/7) malam. Bagaimana tidak, Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda LPP APBD) 2021 gagal disahkan. Penyebabnya, paripurna tidak kuorum karena 23 anggota dewan tidak hadir. Ini insiden kali kedua setelah paripurna sebelumnya tidak dihadiri 20 orang.

BACA JUGA : Total 103 Hektare Tambak Rusak akibat Banjir di Parigi, Sulteng

Dengan sikap anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna tersebut, Raperda LPP APBD 2021 harus menjadi perda, setelah disetujui Gubernur Jawa Timur nantinya. Dengan demikian, DPRD secara kelembagaan telah menjadi penghambat percepatan pembangunan di Jember. Ada kesan dewan menyandera LPP APBD 2021 untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, paripurna yang tidak kuorum tersebut akan berdampak pada banyak hal. Termasuk pembangunan di Jember.

Terjadinya isu disharmoni yang menyelimuti lembaga eksekutif dan legislatif sepertinya tidak bisa ditutupi. Apalagi, ini terjadi sejak beberapa hari terakhir, saat Raperda LPP APBD 2021 mulai dibahas. Babak akhir pengesahan raperda juga gagal dan penyebabnya anggota dewan tidak kuorum. Dengan kata lain, eksekutif dan legislatif gagal menemukan kata mufakat.

Harapan Kabupaten Jember untuk bisa mengesahkan Perda LPP APBD juga harus ambyar. Dulu di era sebelum Hendy, hal ini kerap terjadi karena eksekutif sering terlambat dalam agenda-agenda rutin. Namun, gagalnya pengesahan LPP APBD 2021 kali ini murni karena oleh anggota dewan yang membolos saat paripurna sehingga tidak kuorum.

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Agus Sofyan lagi-lagi tidak memenuhi kuorum seperti paripurna sebelumnya. Bahkan, paripurna juga sempat diskors karena alasan serupa, tak memenuhi kuorum. Anggota dewan yang mesti hadir dalam paripurna yakni minimal 33 dari 50 anggota dewan.

Paripurna yang sedianya terjadwal pukul 19.00, molor dan sempat dimulai pada 20.13. Agus Sofyan yang memimpin jalannya persidangan sempat membacakan pengantar sekitar selama 10 menit. Namun, belum lunas ia membacakan, tensi persidangan mulai menghangat. Banyak interupsi dari anggota.

"Ini ada pesan moral, teman-teman yang bolos. Mohon ini dipahami sebagai hak. Namun demikian, patut disampaikan ke publik, fraksi-fraksi berapa saja anggotanya yang hadir maupun yang tidak hadir," pinta Siswono, anggota Fraksi GIB kala interupsi.

Siswono menduga, ketidakhadiran para anggota itu karena ada suatu permasalahan krusial menyangkut komunikasi antara bupati dengan DPRD yang kini tengah tersendat. "Pasti ada penyebab, bisa dari salah satu janji kampanye politik bupati yang belum terkomunikasikan dengan anggota dewan," imbuh dia, kala ditemui seusai paripurna.

Sejumlah anggota fraksi lain, seperti Tri Sandi Apriana, juga melempar interupsi. Dia menyayangkan mengapa paripurna harus gagal hanya lantaran tak memenuhi kuorum. "Kami setuju dengan Pak Sis (Siswono, Red). Kami di sini hadir mewakili nasib masyarakat. Kalau hari ini gagal lagi, kami yang hadir di sini bukan bagian dari penyebab kegagalan ini," seru politisi Demokrat itu.

"Saya sebagai ketua fraksi, sejak awal kecewa, harus diskor dan pending, bahkan hari ini ditutup," gerutu Sunarsih Khoris, Ketua Fraksi PKB, melengkapi interupsi Siswono.

Tidak hanya kedua politisi itu, anggota fraksi lain bahkan sempat geram lantaran paripurna harus gagal setelah dua kali. Apalagi, ini menyangkut marwah dan martabat dewan yang terhormat. Dengan gagalnya paripurna hingga kali kedua, dewan sepertinya mulai menyandera pembangunan di Kabupaten Jember.

Anggota Fraksi Nasdem, Budi Wicaksono, menyayangkan gagalnya paripurna. "Ini mulai kemarin tidak kuorum. Kenapa kok molor-molor seperti ini? Sekarang tidak kuorum lagi dan harus gagal," hardik Budi, sambil menggebrak meja.

Selesai Budi, Hadi Supaat, anggota Fraksi PDIP; Fraksi PAN, Agus Khoironi; dan Fraksi PKB, Ghufron; buru-buru mendinginkan suasana. Ketiganya tampak memberikan saran-saran kepada pimpinan dewan agar persidangan bisa menemukan kata mufakat. "Ketidakhadiran ini patut kita pahami sebagai hak dari anggota dewan. Namun tidak elok juga jika ini harus terbuka menyeruak seperti ini," sambung Agus Khoironi.

Gagalnya pembahasan Raperda LPP APBD Bupati Tahun 2021 ini yang sudah hattrick (tiga kali) sejak paripurna dengan agenda pembahasan mulai dilakukan, Kamis (28/7) kemarin, dan diskors. Pimpinan DPRD sekaligus ketua sidang paripurna Agus Sofyan menanggapi soal gagalnya paripurna itu tidak semata-mata murni karena kekecewaan anggota dewan. "Menurut kami di pimpinan, gagalnya paripurna ini biasa saja. Kalau di tingkat anggota ada masalah-masalah dengan bupati, ya, monggo diselesaikan," kata Agus.

Gagalnya paripurna LPP APBD itu, berdasarkan tata tertib DPRD Jember, jika dalam sidang paripurna gagal, maka rapat dianggap tidak dapat mengambil keputusan. Untuk LPP APBD 2021 penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah. Kegagalan paripurna yang pertama kali sejak pemerintahan Bupati Hendy dan Wabub Gus Firjaun.

Dengan gagalnya pengesahan LPP APBD tersebut, maka akan berdampak pada hal lain. Seperti Perubahan APBD yang sedianya terjadwal pasca-ikut terdampak. Sebab, LPP APBD sejatinya menjadi dasar pengajuan Perubahan APBD 2022. Bahkan, ini juga bisa berdampak pada pengajuan dan pembahasan APBD 2023.

Menanggapi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto sudah mengaku legawa. "Ya wis, gimana lagi, diterima saja," kata Bupati Hendy, ketika paripurna selesai. Bupati selanjutnya keluar ruang sidang dengan didampingi Wabup Jember Gus Firjaun. Hendy yang sudah tiba di Gedung DPRD sedari pukul 18.45 juga sempat menepis anggapan bahwa hubungan legislatif dengan eksekutif mulai tidak harmonis.

Hendy meyakini, hal itu merupakan bagian dari hak-hak anggota dewan. "Sampai sekarang harmonis semua, kita baik. Komunikasi juga sudah selesai sebelum sidang kemarin. Kalau mundur lagi, bukan komunikasi, negosiasi namanya," tukas Hendy. (mau/c2/nur)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Jember–Surabaya, tepatnya di Desa/Kecamatan Bangsalsari, Kamis (19/11) sekitar pukul 11.00. Seorang pengendara sepeda kayuh mengalami luka dan harus dilarikan ke Puskesmas

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Ancaman tanah longsor membuat Maryam, 41, warga Dusun Pasirian, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, terpaksa meninggalkan rumahnya. Dia memilih menumpang di rumah keluarga karena longsoran tanah di halaman semakin me

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer