Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Uji Coba Penerapan Tunjangan Beras Bagi ASN Dilakukan Selama Tiga Bulan
Rencana itu digulirkan setelah beberapa hari sebelumnya DPRD Jember me-warning pemerintah daerah soal pengadaan beras sekitar 230 ton tersebut agar ada kontrak atau MoU. Hal itu dimaksudkan pihak legislatif agar semangat Bupati Jember dalam menyerap dan memberdayakan petani bisa tepat dan nyata untuk petani. Bukan justru jadi kemasan program semata yang tujuannya malah memberdayakan koperasi.
Terlebih, Koperasi KJHS hanya menerima sembilan gapoktan atau KUD selaku penyedia beras, dari sekian penyedia beras di KUD Jember yang jumlahnya puluhan. Jaminan bahwa beras-beras itu dipastikan diserap dari petani Jember, bukan dari luar Jember, juga tidak ada. "Kekhawatiran itu boleh dan wajar, karena selama ini belum pernah dilakukan," ujar Arismaya Parahita, Ketua Koperasi KJHS, ketika dikonfirmasi, kemarin.
Meskipun tidak ada kontrak atau MoU sebagaimana yang disarankan DPRD, beberapa waktu laku, pihaknya memastikan beras-beras itu dari Jember. Menurutnya, setiap gapoktan pasti bisa berkomitmen dengan pengadaan beras-beras tersebut tanpa mengambil beras dari petani luar Jember.
"Kita tahu peta mereka itu seperti apa. Gapoktan itu yang diutamakan pasti dari petani sendiri, tidak mungkin bukan dari petani mereka. Kalau ambil dari luar daerah, kecuali mereka kekurangan, tapi itu juga tidak mungkin, karena gabah di luar Jember itu lebih mahal," katanya.
Arismaya juga mengutarakan, keberadaan Koperasi KJHS berikut sembilan gapoktan atau KUD selaku penyedia beras sudah sejalan dengan semangat Bupati Jember untuk memberdayakan petani di Jember sendiri. Menurut dia, sebelum KJHS berdiri, Koperasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah mati sejak 20 tahun lalu. Karena itu, dirasa perlu ada koperasi baru yang semangatnya dari anggota dan untuk anggota.
Melihat kondisi koperasi Pemkab Jember cukup strategis, dirinya kemudian diperintah untuk menghidupkan lagi. Saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jember.
"Makanya kita kerja sama dengan penyedia beras. Sederhana, jadi kami hanya menyalurkan saja. Kalau petani bisa diuntungkan, KUD atau gapoktan itu pasti bisa jalan," imbuhnya.
Pria yang juga baru purnatugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember itu menilai, semangat program beras ASN itu diperuntukkan bagi petani. Mekanisme pemesanan beras ASN itu juga diakuinya sangat sederhana. Berawal dari surat pesanan dari ASN/PNS yang memesan beras kepada Koperasi KJHS, kemudian Koperasi KJHS meminta koperasi penyedia beras (gapoktan atau KUD) itu untuk menyalurkan ke ASN/PNS. Menyesuaikan lokasi atau tempat tinggal mereka di kecamatan-kecamatan tertentu. "Sederhana hanya seperti itu," katanya.
Di sisi lain, Komisi B DPRD Jember sempat menyarankan agar pemerintah daerah bisa membuat kesepakatan hitam di atas putih, serupa kontrak atau MoU, demi memastikan semangat bupati menyerap gabah petani di Jember itu bisa tercapai. "Semangatnya bagus, tapi kalau tidak ada jaminan kepastian memberdayakan petani, sama saja beras ASN ini seperti memberdayakan koperasi dan KUD saja," pungkas Nyoman Aribowo, anggota Komisi B DPRD Jember, kala RDP kemarin. (mau/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



