alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Rp 107 M, Polisi Periksa Sejumlah Pejabat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dana penanganan Covid-19 tahun 2020 sempat menjadi perbincangan hangat khalayak luas di Jember. Gara-garanya, surat pertanggungjawaban uang APBD Rp 107 miliar tidak disertai pengesahan. Demi memperjelas status penggunaan dana, sejumlah pejabat dipanggil polisi dan diperiksa sampai sepuluh jam lebih, kemarin (21/3).

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat Cabul di Jember, Akhirnya Ditangkap

Kasus dugaan korupsi di balik dana yang habis dipakai untuk proyek penunjukan langsung (PL) ini sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kuat dugaan bahwa pemanggilan para pejabat oleh penyidik Polres Jember itu mengarah pada aroma ketidakberesan kinerja sejumlah pejabat, alias ada dugaan korupsinya. Namun, polisi juga belum secara gamblang menyebut apakah ada dugaan korupsi atau tidak, hingga berita ini ditulis pukul 19.00 kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil dimintai keterangan oleh penyidik seputar dana Rp 107 M. Diketahui bahwa penyidik yang memeriksa para pejabat itu datang dari Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, para pejabat yang berada di ruang penyidik lantai dua Mapolres Jember terlihat ada tiga orang. Masing-masing adalah Harifin, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020, yang kini menjabat Kasi Trantib Kecamatan Arjasa. Ada Mat Satuki, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) saat itu dan kini menjadi Sekdis Satpol PP Jember. Satu lagi, Fitri, mantan bendahara BPBD Jember tahun 2020 lalu. “Nanti, saya mau ke luar bentar, salat,” jawab Fitri ketika ditanya perihal maksud kedatangannya menghadap penyidik di Polres Jember.

Ketiga pejabat itu dimintai keterangan sejak pukul 09.30 hingga pukul 19.00 petang kemarin. Di hadapan penyidik, mereka memberikan keterangan berikut sejumlah dokumen yang diminta. Fitri dan Harifin diperiksa dalam satu ruangan, di Ruang Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Mapolres Jember. Sementara itu, Mat Satuki berada di ruangan terpisah atau tepatnya di belakang Ruang Tipidter Mapolres Jember.

“Nanti kalau sudah saja, atau ke penyidiknya kalau mau wawancara,” sebut Satuki, saat dikonfirmasi perihal kedatangannya ke Mapolres Jember, petang kemarin.

Baik Satuki maupun Fitri enggan menjelaskan ihwal kedatangan mereka menghadap penyidik. Begitu pula dengan Harifin. “Salat dulu,” kata Harifin, sambil melambaikan tangan kanannya, ketika menanggapi upaya konfirmasi awak media secara door stop.

Selain Fitri, Harifin, dan Mat Satuki, terdapat empat pejabat lainnya yang kabarnya juga dipanggil penyidik Polres Jember. Namun, keempatnya tidak terlihat datang, kemarin. Keempat pejabat itu antara lain dua orang mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti. Lalu, mantan kasubbag perundang-undangan Pemkab Jember bernama Laksmi, dan seorang pejabat lain bernama Sahrul.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dana penanganan Covid-19 tahun 2020 sempat menjadi perbincangan hangat khalayak luas di Jember. Gara-garanya, surat pertanggungjawaban uang APBD Rp 107 miliar tidak disertai pengesahan. Demi memperjelas status penggunaan dana, sejumlah pejabat dipanggil polisi dan diperiksa sampai sepuluh jam lebih, kemarin (21/3).

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat Cabul di Jember, Akhirnya Ditangkap

Kasus dugaan korupsi di balik dana yang habis dipakai untuk proyek penunjukan langsung (PL) ini sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kuat dugaan bahwa pemanggilan para pejabat oleh penyidik Polres Jember itu mengarah pada aroma ketidakberesan kinerja sejumlah pejabat, alias ada dugaan korupsinya. Namun, polisi juga belum secara gamblang menyebut apakah ada dugaan korupsi atau tidak, hingga berita ini ditulis pukul 19.00 kemarin.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil dimintai keterangan oleh penyidik seputar dana Rp 107 M. Diketahui bahwa penyidik yang memeriksa para pejabat itu datang dari Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, para pejabat yang berada di ruang penyidik lantai dua Mapolres Jember terlihat ada tiga orang. Masing-masing adalah Harifin, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020, yang kini menjabat Kasi Trantib Kecamatan Arjasa. Ada Mat Satuki, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) saat itu dan kini menjadi Sekdis Satpol PP Jember. Satu lagi, Fitri, mantan bendahara BPBD Jember tahun 2020 lalu. “Nanti, saya mau ke luar bentar, salat,” jawab Fitri ketika ditanya perihal maksud kedatangannya menghadap penyidik di Polres Jember.

Ketiga pejabat itu dimintai keterangan sejak pukul 09.30 hingga pukul 19.00 petang kemarin. Di hadapan penyidik, mereka memberikan keterangan berikut sejumlah dokumen yang diminta. Fitri dan Harifin diperiksa dalam satu ruangan, di Ruang Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Mapolres Jember. Sementara itu, Mat Satuki berada di ruangan terpisah atau tepatnya di belakang Ruang Tipidter Mapolres Jember.

“Nanti kalau sudah saja, atau ke penyidiknya kalau mau wawancara,” sebut Satuki, saat dikonfirmasi perihal kedatangannya ke Mapolres Jember, petang kemarin.

Baik Satuki maupun Fitri enggan menjelaskan ihwal kedatangan mereka menghadap penyidik. Begitu pula dengan Harifin. “Salat dulu,” kata Harifin, sambil melambaikan tangan kanannya, ketika menanggapi upaya konfirmasi awak media secara door stop.

Selain Fitri, Harifin, dan Mat Satuki, terdapat empat pejabat lainnya yang kabarnya juga dipanggil penyidik Polres Jember. Namun, keempatnya tidak terlihat datang, kemarin. Keempat pejabat itu antara lain dua orang mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti. Lalu, mantan kasubbag perundang-undangan Pemkab Jember bernama Laksmi, dan seorang pejabat lain bernama Sahrul.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dana penanganan Covid-19 tahun 2020 sempat menjadi perbincangan hangat khalayak luas di Jember. Gara-garanya, surat pertanggungjawaban uang APBD Rp 107 miliar tidak disertai pengesahan. Demi memperjelas status penggunaan dana, sejumlah pejabat dipanggil polisi dan diperiksa sampai sepuluh jam lebih, kemarin (21/3).

Baca Juga : Guru Ngaji dan Les Privat Cabul di Jember, Akhirnya Ditangkap

Kasus dugaan korupsi di balik dana yang habis dipakai untuk proyek penunjukan langsung (PL) ini sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kuat dugaan bahwa pemanggilan para pejabat oleh penyidik Polres Jember itu mengarah pada aroma ketidakberesan kinerja sejumlah pejabat, alias ada dugaan korupsinya. Namun, polisi juga belum secara gamblang menyebut apakah ada dugaan korupsi atau tidak, hingga berita ini ditulis pukul 19.00 kemarin.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil dimintai keterangan oleh penyidik seputar dana Rp 107 M. Diketahui bahwa penyidik yang memeriksa para pejabat itu datang dari Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, para pejabat yang berada di ruang penyidik lantai dua Mapolres Jember terlihat ada tiga orang. Masing-masing adalah Harifin, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020, yang kini menjabat Kasi Trantib Kecamatan Arjasa. Ada Mat Satuki, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) saat itu dan kini menjadi Sekdis Satpol PP Jember. Satu lagi, Fitri, mantan bendahara BPBD Jember tahun 2020 lalu. “Nanti, saya mau ke luar bentar, salat,” jawab Fitri ketika ditanya perihal maksud kedatangannya menghadap penyidik di Polres Jember.

Ketiga pejabat itu dimintai keterangan sejak pukul 09.30 hingga pukul 19.00 petang kemarin. Di hadapan penyidik, mereka memberikan keterangan berikut sejumlah dokumen yang diminta. Fitri dan Harifin diperiksa dalam satu ruangan, di Ruang Rapat dan Gelar Perkara Dharma Ksatria Mapolres Jember. Sementara itu, Mat Satuki berada di ruangan terpisah atau tepatnya di belakang Ruang Tipidter Mapolres Jember.

“Nanti kalau sudah saja, atau ke penyidiknya kalau mau wawancara,” sebut Satuki, saat dikonfirmasi perihal kedatangannya ke Mapolres Jember, petang kemarin.

Baik Satuki maupun Fitri enggan menjelaskan ihwal kedatangan mereka menghadap penyidik. Begitu pula dengan Harifin. “Salat dulu,” kata Harifin, sambil melambaikan tangan kanannya, ketika menanggapi upaya konfirmasi awak media secara door stop.

Selain Fitri, Harifin, dan Mat Satuki, terdapat empat pejabat lainnya yang kabarnya juga dipanggil penyidik Polres Jember. Namun, keempatnya tidak terlihat datang, kemarin. Keempat pejabat itu antara lain dua orang mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti. Lalu, mantan kasubbag perundang-undangan Pemkab Jember bernama Laksmi, dan seorang pejabat lain bernama Sahrul.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/