alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Bukan Kewenangan Daerah, Pemkab Jember Menanti Kabar Pelaksanaan PPPK

Ajukan Ribuan Formasi PPPK

Mobile_AP_Rectangle 1

AMPEL, Radar Jember – Rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum jelas. Sejauh ini, Pemkab Jember belum mendapat undangan rapat atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan itu. Padahal, di lapangan sudah santer beredar kabar bakal diselenggarakan paling lambat akhir tahun ini.

BACA JUGA : Lima Pelajar Jadi Korban Oknum Perguruan Silat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengaku, pihaknya belum mendapat kabar apa pun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebab, pelaksanaan seleksi itu memang bukan kewenangan daerah, melainkan pemerintah pusat. “Masih belum ada kabar,” katanya, ketika menghadiri acara lepas pisah siswa SMPN 1 Wuluhan di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, belum lama ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Meski demikian, kata dia, pemkab telah mengajukan kebutuhan pegawai ke pusat. Jumlahnya ada 1.900-an formasi. Terbanyak adalah tenaga pendidik yang berjumlah seribu orang. Sisanya merupakan tenaga kesehatan serta pegawai teknis. “Pegawai teknis itu seperti penyuluh pertanian dan tenaga IT,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember itu mengungkapkan, khusus tenaga pendidikan, sebenarnya kebutuhan Jember cukup besar. Lebih dari 5.000 guru. Namun, yang diajukan tahun ini hanya 20 persen atau sekitar seribu formasi. Minimnya jumlah formasi yang diajukan lantaran terkendala anggaran untuk gaji mereka ketika sudah dilantik. “Karena anggarannya masih dibebankan ke pemerintah daerah. Belum ada penambahan DAU dari pusat,” terangnya.

DAU atau dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dana itu untuk membiayai kebutuhan daerah dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Umumnya, DAU juga digunakan untuk menggaji pegawai pemerintah. “Masalahnya, kekuatan keuangan daerah terbatas. Dan DAU tidak ada penambahan,” ujar Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember.

Menurut Ardi, Komisi D yang menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan memang belum menggelar rapat membahas soal rekrutmen guru PPPK. Sebab, saat ini pemerintah daerah masih fokus pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VII 2022. Apalagi, Jember menjadi salah satu tuan rumah. “Setelah Porprov selesai, kami akan agendakan rapat dengan Dinas Pendidikan, khusus berbicara soal rekrutmen guru,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu memperkirakan, kalaupun seleksi dilaksanakan pada 2022, bisa jadi pengangkatannya dilakukan pada 2023. Sebab, tahun ini Jember belum mempersiapkan porsi anggaran dan kemungkinan baru akan dirumuskan pada pembahasan APBD 2023 nanti. “Jangan sampai seperti tahun kemarin. Bingung karena ruang fiskal mepet. Jadi, harus dipersiapkan betul porsi anggarannya,” jelasnya.

- Advertisement -

AMPEL, Radar Jember – Rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum jelas. Sejauh ini, Pemkab Jember belum mendapat undangan rapat atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan itu. Padahal, di lapangan sudah santer beredar kabar bakal diselenggarakan paling lambat akhir tahun ini.

BACA JUGA : Lima Pelajar Jadi Korban Oknum Perguruan Silat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengaku, pihaknya belum mendapat kabar apa pun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebab, pelaksanaan seleksi itu memang bukan kewenangan daerah, melainkan pemerintah pusat. “Masih belum ada kabar,” katanya, ketika menghadiri acara lepas pisah siswa SMPN 1 Wuluhan di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, belum lama ini.

Meski demikian, kata dia, pemkab telah mengajukan kebutuhan pegawai ke pusat. Jumlahnya ada 1.900-an formasi. Terbanyak adalah tenaga pendidik yang berjumlah seribu orang. Sisanya merupakan tenaga kesehatan serta pegawai teknis. “Pegawai teknis itu seperti penyuluh pertanian dan tenaga IT,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember itu mengungkapkan, khusus tenaga pendidikan, sebenarnya kebutuhan Jember cukup besar. Lebih dari 5.000 guru. Namun, yang diajukan tahun ini hanya 20 persen atau sekitar seribu formasi. Minimnya jumlah formasi yang diajukan lantaran terkendala anggaran untuk gaji mereka ketika sudah dilantik. “Karena anggarannya masih dibebankan ke pemerintah daerah. Belum ada penambahan DAU dari pusat,” terangnya.

DAU atau dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dana itu untuk membiayai kebutuhan daerah dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Umumnya, DAU juga digunakan untuk menggaji pegawai pemerintah. “Masalahnya, kekuatan keuangan daerah terbatas. Dan DAU tidak ada penambahan,” ujar Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember.

Menurut Ardi, Komisi D yang menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan memang belum menggelar rapat membahas soal rekrutmen guru PPPK. Sebab, saat ini pemerintah daerah masih fokus pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VII 2022. Apalagi, Jember menjadi salah satu tuan rumah. “Setelah Porprov selesai, kami akan agendakan rapat dengan Dinas Pendidikan, khusus berbicara soal rekrutmen guru,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu memperkirakan, kalaupun seleksi dilaksanakan pada 2022, bisa jadi pengangkatannya dilakukan pada 2023. Sebab, tahun ini Jember belum mempersiapkan porsi anggaran dan kemungkinan baru akan dirumuskan pada pembahasan APBD 2023 nanti. “Jangan sampai seperti tahun kemarin. Bingung karena ruang fiskal mepet. Jadi, harus dipersiapkan betul porsi anggarannya,” jelasnya.

AMPEL, Radar Jember – Rencana seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum jelas. Sejauh ini, Pemkab Jember belum mendapat undangan rapat atau pemberitahuan mengenai pelaksanaan itu. Padahal, di lapangan sudah santer beredar kabar bakal diselenggarakan paling lambat akhir tahun ini.

BACA JUGA : Lima Pelajar Jadi Korban Oknum Perguruan Silat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengaku, pihaknya belum mendapat kabar apa pun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebab, pelaksanaan seleksi itu memang bukan kewenangan daerah, melainkan pemerintah pusat. “Masih belum ada kabar,” katanya, ketika menghadiri acara lepas pisah siswa SMPN 1 Wuluhan di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, belum lama ini.

Meski demikian, kata dia, pemkab telah mengajukan kebutuhan pegawai ke pusat. Jumlahnya ada 1.900-an formasi. Terbanyak adalah tenaga pendidik yang berjumlah seribu orang. Sisanya merupakan tenaga kesehatan serta pegawai teknis. “Pegawai teknis itu seperti penyuluh pertanian dan tenaga IT,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Jember itu mengungkapkan, khusus tenaga pendidikan, sebenarnya kebutuhan Jember cukup besar. Lebih dari 5.000 guru. Namun, yang diajukan tahun ini hanya 20 persen atau sekitar seribu formasi. Minimnya jumlah formasi yang diajukan lantaran terkendala anggaran untuk gaji mereka ketika sudah dilantik. “Karena anggarannya masih dibebankan ke pemerintah daerah. Belum ada penambahan DAU dari pusat,” terangnya.

DAU atau dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dana itu untuk membiayai kebutuhan daerah dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Umumnya, DAU juga digunakan untuk menggaji pegawai pemerintah. “Masalahnya, kekuatan keuangan daerah terbatas. Dan DAU tidak ada penambahan,” ujar Ardi Pujo Prabowo, anggota Komisi D DPRD Jember.

Menurut Ardi, Komisi D yang menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan memang belum menggelar rapat membahas soal rekrutmen guru PPPK. Sebab, saat ini pemerintah daerah masih fokus pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VII 2022. Apalagi, Jember menjadi salah satu tuan rumah. “Setelah Porprov selesai, kami akan agendakan rapat dengan Dinas Pendidikan, khusus berbicara soal rekrutmen guru,” ucapnya.

Politisi Partai Gerindra itu memperkirakan, kalaupun seleksi dilaksanakan pada 2022, bisa jadi pengangkatannya dilakukan pada 2023. Sebab, tahun ini Jember belum mempersiapkan porsi anggaran dan kemungkinan baru akan dirumuskan pada pembahasan APBD 2023 nanti. “Jangan sampai seperti tahun kemarin. Bingung karena ruang fiskal mepet. Jadi, harus dipersiapkan betul porsi anggarannya,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/