alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Diklaim Sangat Membantu Pemerintah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan posko PPKM mikro di desa-desa yang melibatkan RT/RW terus diperpanjang. Sejauh ini, banyak orang yang belum memahami apa yang sebenarnya menjadi tugas mereka di balik upaya pencegahan penyebaran wabah korona.

Plt Kepala BPBD M Jamil menyampaikan, keberadaan posko PPKM, khususnya yang melibatkan RT/RW, sejatinya tidak secara langsung melakukan penanganan wabah. Keberadaan mereka lebih kepada membantu satgas dalam hal sosialisasi prokes, serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pandemi masih ada. “PPKM itu bertujuan agar ada keterlibatan dari seluruh pemangku. Nah, RT/RW itu adalah orang yang paling paham lingkungannya,” katanya.

Menurut dia, RT/RW yang terlibat dalam posko PPKM memiliki beberapa tugas untuk membantu Satgas Covid-19 tingkat desa. “Secara garis besar, tugas mereka membantu melakukan testing untuk mengetahui apakah ada yang diduga terpapar. Mereka juga membantu tracing dan treatment. Tujuannya untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam hal melakukan testing, tracing, dan treatment, menurutnya, RT/RW tidak secara langsung menemui warga yang diduga terpapar korona. Jika ada, maka mereka cukup memberikan informasi kepada Satgas Covid-19 tingkat desa. “Jadi, yang menangani kalau ada yang diketahui diduga terpapar, maka mereka cukup melaporkan ke desa atau ke puskesmas,” jelas Jamil.

Guna melakukan pencegahan dan pengurangan risiko, Jamil mengungkapkan, mereka juga diberi tugas untuk terus mengampanyekan prokes dengan minimal melakukan 5M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sementara, hal khusus yang dilakukan yaitu pembatasan yang disesuaikan dengan zona di desa masing-masing. Kalau zona merah, maka mereka juga menyosialisasikan bahwa tidak boleh ada kegiatan kumpul-kumpul. Kalau zona oranye, berarti maksimal 25 persen dari ketentuan. “Jika kuning, mereka harus meminta kepada warga agar kegiatan-kegiatan dibatasi 50 persen dari ketentuan,” ulasnya. Dengan demikian, RT/RW tidak secara otomatis mengurusi mereka yang terpapar. Melainkan lebih kepada penerapan prokesnya.

Terpisah, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Alfi Yudisianto menjelaskan, PPKM lebih bersifat pemberdayaan masyarakat untuk selalu patuh prokes. “PPKM itu memberi dampak yang baik. Semakin gencar sosialisasi, pencegahan semakin maksimal,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan posko PPKM mikro di desa-desa yang melibatkan RT/RW terus diperpanjang. Sejauh ini, banyak orang yang belum memahami apa yang sebenarnya menjadi tugas mereka di balik upaya pencegahan penyebaran wabah korona.

Plt Kepala BPBD M Jamil menyampaikan, keberadaan posko PPKM, khususnya yang melibatkan RT/RW, sejatinya tidak secara langsung melakukan penanganan wabah. Keberadaan mereka lebih kepada membantu satgas dalam hal sosialisasi prokes, serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pandemi masih ada. “PPKM itu bertujuan agar ada keterlibatan dari seluruh pemangku. Nah, RT/RW itu adalah orang yang paling paham lingkungannya,” katanya.

Menurut dia, RT/RW yang terlibat dalam posko PPKM memiliki beberapa tugas untuk membantu Satgas Covid-19 tingkat desa. “Secara garis besar, tugas mereka membantu melakukan testing untuk mengetahui apakah ada yang diduga terpapar. Mereka juga membantu tracing dan treatment. Tujuannya untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko,” paparnya.

Dalam hal melakukan testing, tracing, dan treatment, menurutnya, RT/RW tidak secara langsung menemui warga yang diduga terpapar korona. Jika ada, maka mereka cukup memberikan informasi kepada Satgas Covid-19 tingkat desa. “Jadi, yang menangani kalau ada yang diketahui diduga terpapar, maka mereka cukup melaporkan ke desa atau ke puskesmas,” jelas Jamil.

Guna melakukan pencegahan dan pengurangan risiko, Jamil mengungkapkan, mereka juga diberi tugas untuk terus mengampanyekan prokes dengan minimal melakukan 5M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sementara, hal khusus yang dilakukan yaitu pembatasan yang disesuaikan dengan zona di desa masing-masing. Kalau zona merah, maka mereka juga menyosialisasikan bahwa tidak boleh ada kegiatan kumpul-kumpul. Kalau zona oranye, berarti maksimal 25 persen dari ketentuan. “Jika kuning, mereka harus meminta kepada warga agar kegiatan-kegiatan dibatasi 50 persen dari ketentuan,” ulasnya. Dengan demikian, RT/RW tidak secara otomatis mengurusi mereka yang terpapar. Melainkan lebih kepada penerapan prokesnya.

Terpisah, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Alfi Yudisianto menjelaskan, PPKM lebih bersifat pemberdayaan masyarakat untuk selalu patuh prokes. “PPKM itu memberi dampak yang baik. Semakin gencar sosialisasi, pencegahan semakin maksimal,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keberadaan posko PPKM mikro di desa-desa yang melibatkan RT/RW terus diperpanjang. Sejauh ini, banyak orang yang belum memahami apa yang sebenarnya menjadi tugas mereka di balik upaya pencegahan penyebaran wabah korona.

Plt Kepala BPBD M Jamil menyampaikan, keberadaan posko PPKM, khususnya yang melibatkan RT/RW, sejatinya tidak secara langsung melakukan penanganan wabah. Keberadaan mereka lebih kepada membantu satgas dalam hal sosialisasi prokes, serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pandemi masih ada. “PPKM itu bertujuan agar ada keterlibatan dari seluruh pemangku. Nah, RT/RW itu adalah orang yang paling paham lingkungannya,” katanya.

Menurut dia, RT/RW yang terlibat dalam posko PPKM memiliki beberapa tugas untuk membantu Satgas Covid-19 tingkat desa. “Secara garis besar, tugas mereka membantu melakukan testing untuk mengetahui apakah ada yang diduga terpapar. Mereka juga membantu tracing dan treatment. Tujuannya untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko,” paparnya.

Dalam hal melakukan testing, tracing, dan treatment, menurutnya, RT/RW tidak secara langsung menemui warga yang diduga terpapar korona. Jika ada, maka mereka cukup memberikan informasi kepada Satgas Covid-19 tingkat desa. “Jadi, yang menangani kalau ada yang diketahui diduga terpapar, maka mereka cukup melaporkan ke desa atau ke puskesmas,” jelas Jamil.

Guna melakukan pencegahan dan pengurangan risiko, Jamil mengungkapkan, mereka juga diberi tugas untuk terus mengampanyekan prokes dengan minimal melakukan 5M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sementara, hal khusus yang dilakukan yaitu pembatasan yang disesuaikan dengan zona di desa masing-masing. Kalau zona merah, maka mereka juga menyosialisasikan bahwa tidak boleh ada kegiatan kumpul-kumpul. Kalau zona oranye, berarti maksimal 25 persen dari ketentuan. “Jika kuning, mereka harus meminta kepada warga agar kegiatan-kegiatan dibatasi 50 persen dari ketentuan,” ulasnya. Dengan demikian, RT/RW tidak secara otomatis mengurusi mereka yang terpapar. Melainkan lebih kepada penerapan prokesnya.

Terpisah, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember dr Alfi Yudisianto menjelaskan, PPKM lebih bersifat pemberdayaan masyarakat untuk selalu patuh prokes. “PPKM itu memberi dampak yang baik. Semakin gencar sosialisasi, pencegahan semakin maksimal,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/