alexametrics
28.7 C
Jember
Monday, 16 May 2022

LPPD Jadi Sarana Pengukuran Pelayanan Masyarakat

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masih Lemah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Hendy Siswanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih serius memperhatikan dan mendongkrak kualitas pelaporan yang baik, sebagai bentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya melalui kehadiran OPD dalam mendukung keberhasilan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Hal ini dia sampaikan kepada sejumlah kepala dinas di aula Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (20/5) siang. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut fokus membahas tentang peningkatan nilai LPPD Kabupaten Jember pada 2021.

Selain meningkatkan kualitas LPPD, lanjut Hendy, keterbatasan database di tiap OPD juga menjadi kendala. Di antaranya, dokumen pendukung yang tidak tersedia dan adanya data yang tidak konsisten. Lalu, kurang optimalnya pencapaian kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Hendy, keterlambatan OPD dalam menyampaikan dokumen pendukung dinilai menjadi penyebab keterlambatan proses verifikasi oleh tim review. Akibatnya, berpotensi mengakibatkan penyampaian LPPD kabupaten kepada provinsi menjadi tidak tepat waktu. Karena itu, Hendy berharap proses itu bisa ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hendy menuturkan bahwa laporan itu paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dia menambahkan, jika kepala daerah tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Hendy Siswanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih serius memperhatikan dan mendongkrak kualitas pelaporan yang baik, sebagai bentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya melalui kehadiran OPD dalam mendukung keberhasilan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Hal ini dia sampaikan kepada sejumlah kepala dinas di aula Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (20/5) siang. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut fokus membahas tentang peningkatan nilai LPPD Kabupaten Jember pada 2021.

Selain meningkatkan kualitas LPPD, lanjut Hendy, keterbatasan database di tiap OPD juga menjadi kendala. Di antaranya, dokumen pendukung yang tidak tersedia dan adanya data yang tidak konsisten. Lalu, kurang optimalnya pencapaian kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Menurut Hendy, keterlambatan OPD dalam menyampaikan dokumen pendukung dinilai menjadi penyebab keterlambatan proses verifikasi oleh tim review. Akibatnya, berpotensi mengakibatkan penyampaian LPPD kabupaten kepada provinsi menjadi tidak tepat waktu. Karena itu, Hendy berharap proses itu bisa ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hendy menuturkan bahwa laporan itu paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dia menambahkan, jika kepala daerah tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Hendy Siswanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih serius memperhatikan dan mendongkrak kualitas pelaporan yang baik, sebagai bentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya melalui kehadiran OPD dalam mendukung keberhasilan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Hal ini dia sampaikan kepada sejumlah kepala dinas di aula Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (20/5) siang. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut fokus membahas tentang peningkatan nilai LPPD Kabupaten Jember pada 2021.

Selain meningkatkan kualitas LPPD, lanjut Hendy, keterbatasan database di tiap OPD juga menjadi kendala. Di antaranya, dokumen pendukung yang tidak tersedia dan adanya data yang tidak konsisten. Lalu, kurang optimalnya pencapaian kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Menurut Hendy, keterlambatan OPD dalam menyampaikan dokumen pendukung dinilai menjadi penyebab keterlambatan proses verifikasi oleh tim review. Akibatnya, berpotensi mengakibatkan penyampaian LPPD kabupaten kepada provinsi menjadi tidak tepat waktu. Karena itu, Hendy berharap proses itu bisa ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hendy menuturkan bahwa laporan itu paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dia menambahkan, jika kepala daerah tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/