alexametrics
22.4 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Bahas RPJMD, Sektor Sosial Jadi Sorotan

AKI/AKB Masih Menjadi Perhatian

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam proses penyusunan RPJMD, pemerintah diminta menampung semua masukan dari elemen masyarakat. Pada proses inilah semua elemen masyarakat yang terwakili oleh non government organization (NGO) urun rembuk dengan pemerintah setempat. Tak hanya usulan, NGO juga berhak untuk memberikan evaluasi terhadap program-program sebelumnya.

Selain permasalahan AKI/AKB, sektor pendidikan dan sosial yang masih belum terintegrasi secara baik juga turut diulas. Banyaknya program pendidikan dan sosial yang telah dikampanyekan tidak berkelanjutan. Hal inilah yang menyebabkan masalah-masalah sosial di masyarakat tidak teratasi.

Founder Komunitas Tanoker Ledokombo, Farha Ciciek, menyebut bahwa sebelumnya banyak program yang telah digagas pada sektor pendidikan dan sosial tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. “Selama ini program macam-macam, tapi tidak ada keberlanjutannya. Ini yang menjadi tantangan kita. Jika tidak ada sustainable-nya, maka program ini akan menjadi program semusim,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berkenaan dengan pendidikan, Ciciek juga mengungkapkan bahwa pendidikan tidak hanya mengacu pada anak-anak. Namun, orang dewasa juga berhak mendapatkan pendidikan. Dengan acuan, memiliki pemahaman tentang mendidik anak yang baik.

“Sesuai dengan program SDGs one left behind, maka pendidikan orang dewasa juga harus diperhatikan. Tujuannya juga bisa mengikis angka pernikahan dini dan mendukung tingkat pendidikan anak yang lebih tinggi,” jelentrehnya.

Direktur Stapa Center Ari Andriana mengungkapkan bahwa adanya program Desa Layak Anak yang saat ini sudah berlangsung di 60 persen tak menimbulkan dampak yang signifikan. Sebabnya, program tersebut hanya on paper.

Karena itu, pihaknya meminta hal yang penting adalah upaya untuk mentransformasi program secara nyata dan berkelanjutan. Bukan sekadar formalitas saja. “Perspektifnya belum masuk dalam pemahaman pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Sehingga tingkat kepedulian pada isu anak, pekerja anak, dan kaitannya dengan pendidikan anak, masih kecil,” ungkapnya lagi.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani, Mahrus Sholih
Fotografer : Dian Cahyani
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -

Dalam proses penyusunan RPJMD, pemerintah diminta menampung semua masukan dari elemen masyarakat. Pada proses inilah semua elemen masyarakat yang terwakili oleh non government organization (NGO) urun rembuk dengan pemerintah setempat. Tak hanya usulan, NGO juga berhak untuk memberikan evaluasi terhadap program-program sebelumnya.

Selain permasalahan AKI/AKB, sektor pendidikan dan sosial yang masih belum terintegrasi secara baik juga turut diulas. Banyaknya program pendidikan dan sosial yang telah dikampanyekan tidak berkelanjutan. Hal inilah yang menyebabkan masalah-masalah sosial di masyarakat tidak teratasi.

Founder Komunitas Tanoker Ledokombo, Farha Ciciek, menyebut bahwa sebelumnya banyak program yang telah digagas pada sektor pendidikan dan sosial tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. “Selama ini program macam-macam, tapi tidak ada keberlanjutannya. Ini yang menjadi tantangan kita. Jika tidak ada sustainable-nya, maka program ini akan menjadi program semusim,” ujarnya.

Berkenaan dengan pendidikan, Ciciek juga mengungkapkan bahwa pendidikan tidak hanya mengacu pada anak-anak. Namun, orang dewasa juga berhak mendapatkan pendidikan. Dengan acuan, memiliki pemahaman tentang mendidik anak yang baik.

“Sesuai dengan program SDGs one left behind, maka pendidikan orang dewasa juga harus diperhatikan. Tujuannya juga bisa mengikis angka pernikahan dini dan mendukung tingkat pendidikan anak yang lebih tinggi,” jelentrehnya.

Direktur Stapa Center Ari Andriana mengungkapkan bahwa adanya program Desa Layak Anak yang saat ini sudah berlangsung di 60 persen tak menimbulkan dampak yang signifikan. Sebabnya, program tersebut hanya on paper.

Karena itu, pihaknya meminta hal yang penting adalah upaya untuk mentransformasi program secara nyata dan berkelanjutan. Bukan sekadar formalitas saja. “Perspektifnya belum masuk dalam pemahaman pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Sehingga tingkat kepedulian pada isu anak, pekerja anak, dan kaitannya dengan pendidikan anak, masih kecil,” ungkapnya lagi.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani, Mahrus Sholih
Fotografer : Dian Cahyani
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Dalam proses penyusunan RPJMD, pemerintah diminta menampung semua masukan dari elemen masyarakat. Pada proses inilah semua elemen masyarakat yang terwakili oleh non government organization (NGO) urun rembuk dengan pemerintah setempat. Tak hanya usulan, NGO juga berhak untuk memberikan evaluasi terhadap program-program sebelumnya.

Selain permasalahan AKI/AKB, sektor pendidikan dan sosial yang masih belum terintegrasi secara baik juga turut diulas. Banyaknya program pendidikan dan sosial yang telah dikampanyekan tidak berkelanjutan. Hal inilah yang menyebabkan masalah-masalah sosial di masyarakat tidak teratasi.

Founder Komunitas Tanoker Ledokombo, Farha Ciciek, menyebut bahwa sebelumnya banyak program yang telah digagas pada sektor pendidikan dan sosial tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. “Selama ini program macam-macam, tapi tidak ada keberlanjutannya. Ini yang menjadi tantangan kita. Jika tidak ada sustainable-nya, maka program ini akan menjadi program semusim,” ujarnya.

Berkenaan dengan pendidikan, Ciciek juga mengungkapkan bahwa pendidikan tidak hanya mengacu pada anak-anak. Namun, orang dewasa juga berhak mendapatkan pendidikan. Dengan acuan, memiliki pemahaman tentang mendidik anak yang baik.

“Sesuai dengan program SDGs one left behind, maka pendidikan orang dewasa juga harus diperhatikan. Tujuannya juga bisa mengikis angka pernikahan dini dan mendukung tingkat pendidikan anak yang lebih tinggi,” jelentrehnya.

Direktur Stapa Center Ari Andriana mengungkapkan bahwa adanya program Desa Layak Anak yang saat ini sudah berlangsung di 60 persen tak menimbulkan dampak yang signifikan. Sebabnya, program tersebut hanya on paper.

Karena itu, pihaknya meminta hal yang penting adalah upaya untuk mentransformasi program secara nyata dan berkelanjutan. Bukan sekadar formalitas saja. “Perspektifnya belum masuk dalam pemahaman pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Sehingga tingkat kepedulian pada isu anak, pekerja anak, dan kaitannya dengan pendidikan anak, masih kecil,” ungkapnya lagi.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani, Mahrus Sholih
Fotografer : Dian Cahyani
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/