alexametrics
28.4 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Karena Pokir, Legislator Makin Mikir

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya soal Rp 100 miliar sebagai dana yang akan dibelanjakan untuk membiayai proyek-proyek usulan anggota DPRD Jember memicu hubungan yang tidak harmonis antaranggota dewan. Sebab, porsi proyek yang disebut pokok pikiran atau pokir itu terjadi ketimpangan hingga diindikasikan ada penggelembungan nominal.

Baca Juga : Sungai Curah Menjangan Meluap, Ratusan Rumah di Lumajang Tergenang Banjir

Perolehan dana pokir yang tidak merata itu disebut-sebut juga membuat gaduh di internal dewan. Lantaran pembagian hanya diperuntukkan sejumlah figur tertentu dengan nilai hingga miliaran. Sementara, anggota dewan lainnya hanya mendapat jatah kisaran Rp 200–400 juta.

Mobile_AP_Rectangle 2

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dana Rp100 miliar itu merupakan akumulasi atau jumlah total dari seluruh anggaran yang bakal dipergunakan untuk mendanai proyek pokir DPRD. Datanya termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan terpantau langsung oleh pemerintah pusat.

Soal kegaduhan yang mencuat ke publik itu, Halim mengakui, itu karena Jember satu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum mengadopsi pokir. Karenanya, publik berspekulasi seolah-olah pokir ini hasil pemufakatan jahat. “Pokir tidaklah seburuk yang dipersepsikan. Pokir difungsikan sebagai saluran aspirasi masyarakat melalui anggota dewan. Telah lama juga diterapkan oleh semua daerah se-Indonesia sejak bertahun-tahun silam,” jelas legislator Partai Gerindra itu.

Sebenarnya, pokir merupakan sarana bagi legislatif menampung dan meneruskan kepentingan konstituen agar mudah terwujud. Pokir juga dianggap menjadi kewajiban yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan APBD. “Pokir halal dan wajib, karena amanah PP 16 Tahun 2010 Pasal 55 huruf (a) dan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2) bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat,” tambah Halim.

Dalam realisasinya, terdapat beragam bentuk dan jenis pokir. Mulai dari kegiatan, bantuan, serta pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Jika telah masuk sebagai program yang disepakati DPRD dengan kepala daerah, maka dibiayai oleh dana APBD dengan pelaksana melalui instansi pemerintah daerah. “DPRD hanya mengusulkan lewat jalur pokir. Kami sama sekali tidak pegang uangnya. Pelaksana maupun pemegang anggaran dari pihak eksekutif,” tegas Halim.

Ada hal yang sedikit janggal dan drama yang tersaji di pokir, yaitu 50 anggota dewan memohon 526 paket proyek pokir senilai total Rp 58,8 miliar. Namun, dalam verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) versi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember justru memuat 511 usulan senilai total Rp 60,5 miliar. Berbeda lagi hasil validasi OPD teknis yang justru membuat turun jumlah usulan menjadi 461 paket, tetapi nominal anggaran justru membengkak hingga Rp100,4 miliar.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) misalnya, kebagian jatah terbesar senilai Rp17,3 miliar; Fraksi NasDem senilai Rp16 miliar; Fraksi PKB senilai Rp15,7 miliar; Fraksi PDIP senilai Rp13,7 miliar; Fraksi PPP senilai Rp13,5 miliar; Fraksi PKS senilai Rp13 miliar; dan Fraksi Pandekar (PAN dan Demokrat) senilai Rp11,2 miliar.

Sejumlah anggota DPRD melayangkan protes karena porsi pembagian dana pokir yang timpang. Anggota Komisi A DPRD Jember Sunardi misalnya. Dia kebagian hanya Rp 200 juta anggaran pokir yang tergolong paling minimalis. Meski sebelumnya telah mengajukan sekitar Rp1,5 miliar atas 12 paket usulan masyarakat melalui reses.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya soal Rp 100 miliar sebagai dana yang akan dibelanjakan untuk membiayai proyek-proyek usulan anggota DPRD Jember memicu hubungan yang tidak harmonis antaranggota dewan. Sebab, porsi proyek yang disebut pokok pikiran atau pokir itu terjadi ketimpangan hingga diindikasikan ada penggelembungan nominal.

Baca Juga : Sungai Curah Menjangan Meluap, Ratusan Rumah di Lumajang Tergenang Banjir

Perolehan dana pokir yang tidak merata itu disebut-sebut juga membuat gaduh di internal dewan. Lantaran pembagian hanya diperuntukkan sejumlah figur tertentu dengan nilai hingga miliaran. Sementara, anggota dewan lainnya hanya mendapat jatah kisaran Rp 200–400 juta.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dana Rp100 miliar itu merupakan akumulasi atau jumlah total dari seluruh anggaran yang bakal dipergunakan untuk mendanai proyek pokir DPRD. Datanya termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan terpantau langsung oleh pemerintah pusat.

Soal kegaduhan yang mencuat ke publik itu, Halim mengakui, itu karena Jember satu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum mengadopsi pokir. Karenanya, publik berspekulasi seolah-olah pokir ini hasil pemufakatan jahat. “Pokir tidaklah seburuk yang dipersepsikan. Pokir difungsikan sebagai saluran aspirasi masyarakat melalui anggota dewan. Telah lama juga diterapkan oleh semua daerah se-Indonesia sejak bertahun-tahun silam,” jelas legislator Partai Gerindra itu.

Sebenarnya, pokir merupakan sarana bagi legislatif menampung dan meneruskan kepentingan konstituen agar mudah terwujud. Pokir juga dianggap menjadi kewajiban yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan APBD. “Pokir halal dan wajib, karena amanah PP 16 Tahun 2010 Pasal 55 huruf (a) dan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2) bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat,” tambah Halim.

Dalam realisasinya, terdapat beragam bentuk dan jenis pokir. Mulai dari kegiatan, bantuan, serta pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Jika telah masuk sebagai program yang disepakati DPRD dengan kepala daerah, maka dibiayai oleh dana APBD dengan pelaksana melalui instansi pemerintah daerah. “DPRD hanya mengusulkan lewat jalur pokir. Kami sama sekali tidak pegang uangnya. Pelaksana maupun pemegang anggaran dari pihak eksekutif,” tegas Halim.

Ada hal yang sedikit janggal dan drama yang tersaji di pokir, yaitu 50 anggota dewan memohon 526 paket proyek pokir senilai total Rp 58,8 miliar. Namun, dalam verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) versi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember justru memuat 511 usulan senilai total Rp 60,5 miliar. Berbeda lagi hasil validasi OPD teknis yang justru membuat turun jumlah usulan menjadi 461 paket, tetapi nominal anggaran justru membengkak hingga Rp100,4 miliar.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) misalnya, kebagian jatah terbesar senilai Rp17,3 miliar; Fraksi NasDem senilai Rp16 miliar; Fraksi PKB senilai Rp15,7 miliar; Fraksi PDIP senilai Rp13,7 miliar; Fraksi PPP senilai Rp13,5 miliar; Fraksi PKS senilai Rp13 miliar; dan Fraksi Pandekar (PAN dan Demokrat) senilai Rp11,2 miliar.

Sejumlah anggota DPRD melayangkan protes karena porsi pembagian dana pokir yang timpang. Anggota Komisi A DPRD Jember Sunardi misalnya. Dia kebagian hanya Rp 200 juta anggaran pokir yang tergolong paling minimalis. Meski sebelumnya telah mengajukan sekitar Rp1,5 miliar atas 12 paket usulan masyarakat melalui reses.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Mencuatnya soal Rp 100 miliar sebagai dana yang akan dibelanjakan untuk membiayai proyek-proyek usulan anggota DPRD Jember memicu hubungan yang tidak harmonis antaranggota dewan. Sebab, porsi proyek yang disebut pokok pikiran atau pokir itu terjadi ketimpangan hingga diindikasikan ada penggelembungan nominal.

Baca Juga : Sungai Curah Menjangan Meluap, Ratusan Rumah di Lumajang Tergenang Banjir

Perolehan dana pokir yang tidak merata itu disebut-sebut juga membuat gaduh di internal dewan. Lantaran pembagian hanya diperuntukkan sejumlah figur tertentu dengan nilai hingga miliaran. Sementara, anggota dewan lainnya hanya mendapat jatah kisaran Rp 200–400 juta.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, dana Rp100 miliar itu merupakan akumulasi atau jumlah total dari seluruh anggaran yang bakal dipergunakan untuk mendanai proyek pokir DPRD. Datanya termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan terpantau langsung oleh pemerintah pusat.

Soal kegaduhan yang mencuat ke publik itu, Halim mengakui, itu karena Jember satu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum mengadopsi pokir. Karenanya, publik berspekulasi seolah-olah pokir ini hasil pemufakatan jahat. “Pokir tidaklah seburuk yang dipersepsikan. Pokir difungsikan sebagai saluran aspirasi masyarakat melalui anggota dewan. Telah lama juga diterapkan oleh semua daerah se-Indonesia sejak bertahun-tahun silam,” jelas legislator Partai Gerindra itu.

Sebenarnya, pokir merupakan sarana bagi legislatif menampung dan meneruskan kepentingan konstituen agar mudah terwujud. Pokir juga dianggap menjadi kewajiban yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan dalam pembahasan APBD. “Pokir halal dan wajib, karena amanah PP 16 Tahun 2010 Pasal 55 huruf (a) dan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2) bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat,” tambah Halim.

Dalam realisasinya, terdapat beragam bentuk dan jenis pokir. Mulai dari kegiatan, bantuan, serta pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Jika telah masuk sebagai program yang disepakati DPRD dengan kepala daerah, maka dibiayai oleh dana APBD dengan pelaksana melalui instansi pemerintah daerah. “DPRD hanya mengusulkan lewat jalur pokir. Kami sama sekali tidak pegang uangnya. Pelaksana maupun pemegang anggaran dari pihak eksekutif,” tegas Halim.

Ada hal yang sedikit janggal dan drama yang tersaji di pokir, yaitu 50 anggota dewan memohon 526 paket proyek pokir senilai total Rp 58,8 miliar. Namun, dalam verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) versi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jember justru memuat 511 usulan senilai total Rp 60,5 miliar. Berbeda lagi hasil validasi OPD teknis yang justru membuat turun jumlah usulan menjadi 461 paket, tetapi nominal anggaran justru membengkak hingga Rp100,4 miliar.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) misalnya, kebagian jatah terbesar senilai Rp17,3 miliar; Fraksi NasDem senilai Rp16 miliar; Fraksi PKB senilai Rp15,7 miliar; Fraksi PDIP senilai Rp13,7 miliar; Fraksi PPP senilai Rp13,5 miliar; Fraksi PKS senilai Rp13 miliar; dan Fraksi Pandekar (PAN dan Demokrat) senilai Rp11,2 miliar.

Sejumlah anggota DPRD melayangkan protes karena porsi pembagian dana pokir yang timpang. Anggota Komisi A DPRD Jember Sunardi misalnya. Dia kebagian hanya Rp 200 juta anggaran pokir yang tergolong paling minimalis. Meski sebelumnya telah mengajukan sekitar Rp1,5 miliar atas 12 paket usulan masyarakat melalui reses.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/