alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Ribuan Sapi Tumbang, Dewan Nilai Pemkab Jember Gagap Tangani Wabah PMK

Pandangan Umum Fraksi terhadap LPP APBD 2021

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Estafet pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun 2021 sepertinya dikebut. Selang sehari dari penyampaian nota pengantar oleh Bupati Jember, Senin (18/7), langsung disusul dengan agenda pandangan umum fraksi, siang kemarin.

Penyampaian diawali dari Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Fraksi ini menyoroti dana Rp 107 miliar yang menjadi utang pemkab karena pertanggungjawabannya tidak melalui pengesahan.

Juru Bicara (Jubir) Pandekar, Agusta Jaka Purwana, meminta bupati dan wabup segera membereskan polemik tersebut agar tidak terus-terusan menyandera berjalannya birokrasi. “Bola sudah ada di tangan bupati dan wabup, dan sekarang mau di bawa ke mana bola ini,” kata Agusta. Dia pun memberikan penekanan hingga diulangi dua kali.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Vaksinator Minim, Dinas Peternakan Jember Mulai Kewalahan Tangani PMK

Dia juga menyinggung soal penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dinilai masih gagap. Padahal, sudah menjadi zona merah PMK dan ribuan hewan ternak sapi tumbang. Namun, pemerintah belum juga melakukan langkah penanganan. “Peternak sapi kita tengah berduka karena PMK. Sudah seharusnya ada kebijakan penanganan dan pengendalian,” harapnya.

Berikutnya, disusul Fraksi PKS yang disampaikan jubir Mashuri Harianto. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah lumbung ternak terbesar di Jatim dengan jumlah hewan ternak sapi dan kambing mencapai sekitar 417 ribu. Sementara, vaksinasi hewan ternak hanya mendapat jatah 11.200 dosis.

Kondisi itu timpang dengan fakta di lapangan. Karena itu, Jember sepatutnya merogoh anggaran belanja tidak terduga (BTT). “Pemprov Jatim sudah mencairkan BTT untuk menangani PMK, awal Juli kemarin. Kami berharap Jember segera memberikan BTT untuk bansos kematian ternak yang ditemukan bergelimpangan di kandang-kandang,” pintanya.

Juru Bicara Fraksi PKB Mufid kian menilai lebih jauh mengenai PMK tersebut. Menurut dia, PMK sudah membuat peternak dalam kondisi terjepit. Harganya ternak terjun bebas. Bahkan beberapa di antaranya kehilangan pendapatan dari susu perah sapi karena produksinya menurun.

Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah tidak ragu atau bertele-tele mengeksekusi BTT. PKB juga menekankan pada persoalan Rp 107 miliar yang menjadi salah satu biang Jember hanya tertahan pada opini audit wajar dengan pengecualian (WDP). “Jangan ragu-ragu bertindak cepat demi kemaslahatan rakyat. Asalkan semua dilakukan secara transparan dan taat asas,” kata Mufid.

Hampir senada dengan yang diutarakan oleh jubir Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), Alfian Andri Wijaya. Jember pada opini audit untuk 2022 diharapkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). GIB mendesak bupati dan wabup segera mengusut tuntas, untuk kepentingan masyarakat atau warga Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Estafet pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun 2021 sepertinya dikebut. Selang sehari dari penyampaian nota pengantar oleh Bupati Jember, Senin (18/7), langsung disusul dengan agenda pandangan umum fraksi, siang kemarin.

Penyampaian diawali dari Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Fraksi ini menyoroti dana Rp 107 miliar yang menjadi utang pemkab karena pertanggungjawabannya tidak melalui pengesahan.

Juru Bicara (Jubir) Pandekar, Agusta Jaka Purwana, meminta bupati dan wabup segera membereskan polemik tersebut agar tidak terus-terusan menyandera berjalannya birokrasi. “Bola sudah ada di tangan bupati dan wabup, dan sekarang mau di bawa ke mana bola ini,” kata Agusta. Dia pun memberikan penekanan hingga diulangi dua kali.

BACA JUGA: Vaksinator Minim, Dinas Peternakan Jember Mulai Kewalahan Tangani PMK

Dia juga menyinggung soal penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dinilai masih gagap. Padahal, sudah menjadi zona merah PMK dan ribuan hewan ternak sapi tumbang. Namun, pemerintah belum juga melakukan langkah penanganan. “Peternak sapi kita tengah berduka karena PMK. Sudah seharusnya ada kebijakan penanganan dan pengendalian,” harapnya.

Berikutnya, disusul Fraksi PKS yang disampaikan jubir Mashuri Harianto. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah lumbung ternak terbesar di Jatim dengan jumlah hewan ternak sapi dan kambing mencapai sekitar 417 ribu. Sementara, vaksinasi hewan ternak hanya mendapat jatah 11.200 dosis.

Kondisi itu timpang dengan fakta di lapangan. Karena itu, Jember sepatutnya merogoh anggaran belanja tidak terduga (BTT). “Pemprov Jatim sudah mencairkan BTT untuk menangani PMK, awal Juli kemarin. Kami berharap Jember segera memberikan BTT untuk bansos kematian ternak yang ditemukan bergelimpangan di kandang-kandang,” pintanya.

Juru Bicara Fraksi PKB Mufid kian menilai lebih jauh mengenai PMK tersebut. Menurut dia, PMK sudah membuat peternak dalam kondisi terjepit. Harganya ternak terjun bebas. Bahkan beberapa di antaranya kehilangan pendapatan dari susu perah sapi karena produksinya menurun.

Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah tidak ragu atau bertele-tele mengeksekusi BTT. PKB juga menekankan pada persoalan Rp 107 miliar yang menjadi salah satu biang Jember hanya tertahan pada opini audit wajar dengan pengecualian (WDP). “Jangan ragu-ragu bertindak cepat demi kemaslahatan rakyat. Asalkan semua dilakukan secara transparan dan taat asas,” kata Mufid.

Hampir senada dengan yang diutarakan oleh jubir Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), Alfian Andri Wijaya. Jember pada opini audit untuk 2022 diharapkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). GIB mendesak bupati dan wabup segera mengusut tuntas, untuk kepentingan masyarakat atau warga Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Estafet pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun 2021 sepertinya dikebut. Selang sehari dari penyampaian nota pengantar oleh Bupati Jember, Senin (18/7), langsung disusul dengan agenda pandangan umum fraksi, siang kemarin.

Penyampaian diawali dari Fraksi Gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar (Pandekar). Fraksi ini menyoroti dana Rp 107 miliar yang menjadi utang pemkab karena pertanggungjawabannya tidak melalui pengesahan.

Juru Bicara (Jubir) Pandekar, Agusta Jaka Purwana, meminta bupati dan wabup segera membereskan polemik tersebut agar tidak terus-terusan menyandera berjalannya birokrasi. “Bola sudah ada di tangan bupati dan wabup, dan sekarang mau di bawa ke mana bola ini,” kata Agusta. Dia pun memberikan penekanan hingga diulangi dua kali.

BACA JUGA: Vaksinator Minim, Dinas Peternakan Jember Mulai Kewalahan Tangani PMK

Dia juga menyinggung soal penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dinilai masih gagap. Padahal, sudah menjadi zona merah PMK dan ribuan hewan ternak sapi tumbang. Namun, pemerintah belum juga melakukan langkah penanganan. “Peternak sapi kita tengah berduka karena PMK. Sudah seharusnya ada kebijakan penanganan dan pengendalian,” harapnya.

Berikutnya, disusul Fraksi PKS yang disampaikan jubir Mashuri Harianto. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah lumbung ternak terbesar di Jatim dengan jumlah hewan ternak sapi dan kambing mencapai sekitar 417 ribu. Sementara, vaksinasi hewan ternak hanya mendapat jatah 11.200 dosis.

Kondisi itu timpang dengan fakta di lapangan. Karena itu, Jember sepatutnya merogoh anggaran belanja tidak terduga (BTT). “Pemprov Jatim sudah mencairkan BTT untuk menangani PMK, awal Juli kemarin. Kami berharap Jember segera memberikan BTT untuk bansos kematian ternak yang ditemukan bergelimpangan di kandang-kandang,” pintanya.

Juru Bicara Fraksi PKB Mufid kian menilai lebih jauh mengenai PMK tersebut. Menurut dia, PMK sudah membuat peternak dalam kondisi terjepit. Harganya ternak terjun bebas. Bahkan beberapa di antaranya kehilangan pendapatan dari susu perah sapi karena produksinya menurun.

Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah tidak ragu atau bertele-tele mengeksekusi BTT. PKB juga menekankan pada persoalan Rp 107 miliar yang menjadi salah satu biang Jember hanya tertahan pada opini audit wajar dengan pengecualian (WDP). “Jangan ragu-ragu bertindak cepat demi kemaslahatan rakyat. Asalkan semua dilakukan secara transparan dan taat asas,” kata Mufid.

Hampir senada dengan yang diutarakan oleh jubir Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), Alfian Andri Wijaya. Jember pada opini audit untuk 2022 diharapkan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). GIB mendesak bupati dan wabup segera mengusut tuntas, untuk kepentingan masyarakat atau warga Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/