alexametrics
30.2 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Perda Mandul, Perkuat Kemitraan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Julukan Kota Tembakau yang begitu melekat dan membalut Jember, seolah menyibakkan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Banyaknya petani tembakau dan areal tembakau selama ini, juga belum begitu menjadi prioritas utama dalam mengembangkan potensi daun emas itu.

BACA JUGA : Raih Enam Emas Sesuai Target, PDBI Jember Hadiahi Pelatih ke Singapura

Salah satu fakta yang kerap dikeluhkan petani adalah sulitnya jaminan harga pasar, terutama saat panen raya tembakau. Padahal, Pemkab Jember telah memiliki Perda 7 Tahun 2003 tentang Pertembakauan atau Pengusahaan Tembakau. Namun, regulasi yang dibangun dengan tujuan memberdayakan petani tembakau itu, hingga kini belum diketahui tajinya. Bahkan terkesan mandul.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Sebenarnya kita telah memiliki perda tentang pertembakauan. Namun sepertinya belum begitu dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau,” kata Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember.

Dalam beberapa kesempatan bertemu petani ataupun melalui rapat dengar pendapat (RDP) dewan bersama petani tembakau, hal itu dinilainya kerap diutarakan. Salah satu poin penting dari perda tersebut, urai Nyoman, adalah membangun kemitraan yang memberikan jaminan dan kepastian keterserapan tembakau petani Jember. Namun pola semacam itu yang diatur dalam perda, diakuinya belum begitu masif. Justru fakta yang kerap kali dijumpai di lapangan, petani tembakau kesulitan menjangkau akses kemitraan. Alhasil, mereka menjual tembakau-tembakau mereka, dengan harga sesuai mekanisme pasar. “Yang seringkali terjadi, ketika panen raya, suplai tembakau sampai lebih-lebih. Kurang terukur dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga petani menjual murah daripada tidak laku,” urai wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Jember, yang membidangi pertanian ini.

Hal itu bisa sangat dimungkinkan terjadi mengingat tidak sebandingnya suplai dan kebutuhan perusahaan tembakau dalam menyerap tembakau. Selain itu, belum semua petani tembakau tergabung dalam dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang menyerap tembakau petani. Nyoman menilai, beberapa sebab itu juga karena lemah di regulasi yang terkesan dikawal setengah hati.

Lebih jauh, Politisi PAN Jember ini menilai, harga jual tembakau yang tak kunjung stabil, juga menjadi ironi ketika melihat pajak dari cukai rokok yang hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah bisa mendulang cuan dari cukai hingga Rp 173 triliun dalam setahun. Sementara harga tembakau dari petani-petani di arus bawah, seperti penyakit kambuhan atau kumat-kumatan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Julukan Kota Tembakau yang begitu melekat dan membalut Jember, seolah menyibakkan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Banyaknya petani tembakau dan areal tembakau selama ini, juga belum begitu menjadi prioritas utama dalam mengembangkan potensi daun emas itu.

BACA JUGA : Raih Enam Emas Sesuai Target, PDBI Jember Hadiahi Pelatih ke Singapura

Salah satu fakta yang kerap dikeluhkan petani adalah sulitnya jaminan harga pasar, terutama saat panen raya tembakau. Padahal, Pemkab Jember telah memiliki Perda 7 Tahun 2003 tentang Pertembakauan atau Pengusahaan Tembakau. Namun, regulasi yang dibangun dengan tujuan memberdayakan petani tembakau itu, hingga kini belum diketahui tajinya. Bahkan terkesan mandul.

“Sebenarnya kita telah memiliki perda tentang pertembakauan. Namun sepertinya belum begitu dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau,” kata Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember.

Dalam beberapa kesempatan bertemu petani ataupun melalui rapat dengar pendapat (RDP) dewan bersama petani tembakau, hal itu dinilainya kerap diutarakan. Salah satu poin penting dari perda tersebut, urai Nyoman, adalah membangun kemitraan yang memberikan jaminan dan kepastian keterserapan tembakau petani Jember. Namun pola semacam itu yang diatur dalam perda, diakuinya belum begitu masif. Justru fakta yang kerap kali dijumpai di lapangan, petani tembakau kesulitan menjangkau akses kemitraan. Alhasil, mereka menjual tembakau-tembakau mereka, dengan harga sesuai mekanisme pasar. “Yang seringkali terjadi, ketika panen raya, suplai tembakau sampai lebih-lebih. Kurang terukur dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga petani menjual murah daripada tidak laku,” urai wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Jember, yang membidangi pertanian ini.

Hal itu bisa sangat dimungkinkan terjadi mengingat tidak sebandingnya suplai dan kebutuhan perusahaan tembakau dalam menyerap tembakau. Selain itu, belum semua petani tembakau tergabung dalam dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang menyerap tembakau petani. Nyoman menilai, beberapa sebab itu juga karena lemah di regulasi yang terkesan dikawal setengah hati.

Lebih jauh, Politisi PAN Jember ini menilai, harga jual tembakau yang tak kunjung stabil, juga menjadi ironi ketika melihat pajak dari cukai rokok yang hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah bisa mendulang cuan dari cukai hingga Rp 173 triliun dalam setahun. Sementara harga tembakau dari petani-petani di arus bawah, seperti penyakit kambuhan atau kumat-kumatan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID  – Julukan Kota Tembakau yang begitu melekat dan membalut Jember, seolah menyibakkan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Banyaknya petani tembakau dan areal tembakau selama ini, juga belum begitu menjadi prioritas utama dalam mengembangkan potensi daun emas itu.

BACA JUGA : Raih Enam Emas Sesuai Target, PDBI Jember Hadiahi Pelatih ke Singapura

Salah satu fakta yang kerap dikeluhkan petani adalah sulitnya jaminan harga pasar, terutama saat panen raya tembakau. Padahal, Pemkab Jember telah memiliki Perda 7 Tahun 2003 tentang Pertembakauan atau Pengusahaan Tembakau. Namun, regulasi yang dibangun dengan tujuan memberdayakan petani tembakau itu, hingga kini belum diketahui tajinya. Bahkan terkesan mandul.

“Sebenarnya kita telah memiliki perda tentang pertembakauan. Namun sepertinya belum begitu dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau,” kata Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember.

Dalam beberapa kesempatan bertemu petani ataupun melalui rapat dengar pendapat (RDP) dewan bersama petani tembakau, hal itu dinilainya kerap diutarakan. Salah satu poin penting dari perda tersebut, urai Nyoman, adalah membangun kemitraan yang memberikan jaminan dan kepastian keterserapan tembakau petani Jember. Namun pola semacam itu yang diatur dalam perda, diakuinya belum begitu masif. Justru fakta yang kerap kali dijumpai di lapangan, petani tembakau kesulitan menjangkau akses kemitraan. Alhasil, mereka menjual tembakau-tembakau mereka, dengan harga sesuai mekanisme pasar. “Yang seringkali terjadi, ketika panen raya, suplai tembakau sampai lebih-lebih. Kurang terukur dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga petani menjual murah daripada tidak laku,” urai wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Jember, yang membidangi pertanian ini.

Hal itu bisa sangat dimungkinkan terjadi mengingat tidak sebandingnya suplai dan kebutuhan perusahaan tembakau dalam menyerap tembakau. Selain itu, belum semua petani tembakau tergabung dalam dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang menyerap tembakau petani. Nyoman menilai, beberapa sebab itu juga karena lemah di regulasi yang terkesan dikawal setengah hati.

Lebih jauh, Politisi PAN Jember ini menilai, harga jual tembakau yang tak kunjung stabil, juga menjadi ironi ketika melihat pajak dari cukai rokok yang hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Pemerintah bisa mendulang cuan dari cukai hingga Rp 173 triliun dalam setahun. Sementara harga tembakau dari petani-petani di arus bawah, seperti penyakit kambuhan atau kumat-kumatan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/