alexametrics
26.4 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Segera Evaluasi Pengecualian

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, Radar JemberRaihan predikat WDP cukup menggambarkan performa kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan Wabup MB Firjaun Barlaman di tahun pertama lebih baik. Kendati begitu, masih ada temuan oleh BPK yang dikecualikan. Belum jelas apa saja rentetan keuangan yang dikecualikan itu. Bisa jadi, soal utang wastafel Rp 107 miliar atau laporan lain.

“Kita bersyukur dapat WDP. Setidaknya ada peningkatan daripada tahun sebelumnya (tahun 2019 mendapat opini disclaimer, dan tahun 2020 mendapat opini tidak wajar, Red),” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan, kemarin.

Dedy menilai, raihan WDP berarti masih ada temuan BPK yang dikecualikan. Namun, Dedi mengaku belum bisa membeberkan secara persis setiap temuan audit, lantaran masih proses acara serah terima dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP), kemarin.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, Dedi mengaku, ketika menerima LHP, DPRD juga akan terbuka kepada publik. Apalagi, legislatif juga menggunakan LHP sebagai bahan untuk meningkatkan tugas pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sampai detik ini laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) belum diparipurnakan. “Hasil audit BPK ini bisa kita teruskan ke LKPJ. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, dari WDP menuju ke WTP,” seru politisi Partai NasDem itu.

- Advertisement -

KEPATIHAN, Radar JemberRaihan predikat WDP cukup menggambarkan performa kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan Wabup MB Firjaun Barlaman di tahun pertama lebih baik. Kendati begitu, masih ada temuan oleh BPK yang dikecualikan. Belum jelas apa saja rentetan keuangan yang dikecualikan itu. Bisa jadi, soal utang wastafel Rp 107 miliar atau laporan lain.

“Kita bersyukur dapat WDP. Setidaknya ada peningkatan daripada tahun sebelumnya (tahun 2019 mendapat opini disclaimer, dan tahun 2020 mendapat opini tidak wajar, Red),” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan, kemarin.

Dedy menilai, raihan WDP berarti masih ada temuan BPK yang dikecualikan. Namun, Dedi mengaku belum bisa membeberkan secara persis setiap temuan audit, lantaran masih proses acara serah terima dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP), kemarin.

Namun, Dedi mengaku, ketika menerima LHP, DPRD juga akan terbuka kepada publik. Apalagi, legislatif juga menggunakan LHP sebagai bahan untuk meningkatkan tugas pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sampai detik ini laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) belum diparipurnakan. “Hasil audit BPK ini bisa kita teruskan ke LKPJ. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, dari WDP menuju ke WTP,” seru politisi Partai NasDem itu.

KEPATIHAN, Radar JemberRaihan predikat WDP cukup menggambarkan performa kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dengan Wabup MB Firjaun Barlaman di tahun pertama lebih baik. Kendati begitu, masih ada temuan oleh BPK yang dikecualikan. Belum jelas apa saja rentetan keuangan yang dikecualikan itu. Bisa jadi, soal utang wastafel Rp 107 miliar atau laporan lain.

“Kita bersyukur dapat WDP. Setidaknya ada peningkatan daripada tahun sebelumnya (tahun 2019 mendapat opini disclaimer, dan tahun 2020 mendapat opini tidak wajar, Red),” kata Wakil Ketua DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan, kemarin.

Dedy menilai, raihan WDP berarti masih ada temuan BPK yang dikecualikan. Namun, Dedi mengaku belum bisa membeberkan secara persis setiap temuan audit, lantaran masih proses acara serah terima dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP), kemarin.

Namun, Dedi mengaku, ketika menerima LHP, DPRD juga akan terbuka kepada publik. Apalagi, legislatif juga menggunakan LHP sebagai bahan untuk meningkatkan tugas pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Sampai detik ini laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) belum diparipurnakan. “Hasil audit BPK ini bisa kita teruskan ke LKPJ. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, dari WDP menuju ke WTP,” seru politisi Partai NasDem itu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/