alexametrics
28.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Dua Tahun Laporan Keuangan Terpuruk, Kini Jember Dapat Predikat WDP

- Obat Pasca-APBD Dua Tahun Terpuruk

- PL Wastafel 107 M Momok Keuangan Daerah

Mobile_AP_Rectangle 1

SURABAYA, Radar Jember – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Kabupaten Jember dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Capaian di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman ini menjadi obat bagi pengelolaan keuangan di Kota Suwar-Suwir karena dua tahun sebelumnya sempat terpuruk.

BACA JUGA : Gugatan Wastafel Dimenangkan Kontraktor, Pemkab Jember Diminta Membayar

Predikat WDP dinilai sebagai ganjaran setimpal atas kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan di Jember. Predikat WDP itu diterima langsung Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati bersama Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Predikat itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di kantornya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kemarin (19/5).

Mobile_AP_Rectangle 2

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pemerintahan di Kota Tembakau ini mampu menunjukkan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan, khususnya APBD. Bagaimana tidak, sebelumnya Jember sempat terpuruk karena mendapat opini disclaimer dan tidak wajar (baca grafis). Sementara, laporan keuangan 2021 mendapatkan opini audit tertinggi kedua, setelah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Artinya, LKPD Pemkab Jember tahun anggaran 2021 yang telah diaudit BPK dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan menyisakan sejumlah catatan atau rekomendasi penting. “Setelah diberi kepercayaan masyarakat Jember dan dibantu anggota dewan serta jajaran OPD, Jember mampu naik satu peringkat,” seru Bupati Hendy seusai menerima predikat WDP.

Raihan WDP itu sekaligus menjadi bukti keberhasilan duet Hendy-Firjaun dari jeratan bayang-bayang opini audit buruk. Apalagi, dalam catatan BPK, ada utang pemkab yang belum terbayarkan. Predikat WDP itu pun seperti obat. Sebab, dua tahun sebelumnya opini yang didapat cukup mengecewakan dan tidak membuat warga Jember bangga.

Hendy mengutarakan, ada beberapa hal yang mendasari Jember tertahan di peringkat kedua atau menyandang WDP. Salah satunya terkait anggaran pengadaan wastafel Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang hingga saat ini belum rampung. Namun demikian, Hendy juga mengaku, raihan WDP itu bukanlah tujuan akhir. Sebab, ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan.

Namun pihaknya optimistis, di tahun 2022 ini harus bisa naik level lagi menuju opini audit tertinggi, yakni WTP. Lebih jauh, Hendy meyakini jika opini audit Jember mampu mendapatkan yang paling bagus, akan berdampak pada sehatnya iklim investasi di Jember. Para investor akan mudah datang dan berinvestasi di Jember. “Kami mengapresiasi semangat dan dukungan dewan dan jajaran OPD hingga hari ini. Dan tahun ini, kami optimistis untuk bisa WTP,” ungkap orang nomor satu di Jember itu.

Ketua DPRD M Itqon Syauqi menilai, pascaraihan WDP, pihaknya mengaku bakal terus mendorong kerja-kerja di semua lini, termasuk di OPD, agar berjalan semaksimal mungkin. Pihaknya akan melakukan pansus untuk mendalami OPD mana saja yang masih perlu didorong. Dengan begitu, selanjutnya Jember bisa meraih opini audit WTP. “Kami upayakan akan terus mendorong di Pansus LAPP-APBD nanti,” kata Itqon kala mendampingi Bupati Hendy, kemarin.

- Advertisement -

SURABAYA, Radar Jember – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Kabupaten Jember dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Capaian di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman ini menjadi obat bagi pengelolaan keuangan di Kota Suwar-Suwir karena dua tahun sebelumnya sempat terpuruk.

BACA JUGA : Gugatan Wastafel Dimenangkan Kontraktor, Pemkab Jember Diminta Membayar

Predikat WDP dinilai sebagai ganjaran setimpal atas kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan di Jember. Predikat WDP itu diterima langsung Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati bersama Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Predikat itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di kantornya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kemarin (19/5).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pemerintahan di Kota Tembakau ini mampu menunjukkan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan, khususnya APBD. Bagaimana tidak, sebelumnya Jember sempat terpuruk karena mendapat opini disclaimer dan tidak wajar (baca grafis). Sementara, laporan keuangan 2021 mendapatkan opini audit tertinggi kedua, setelah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Artinya, LKPD Pemkab Jember tahun anggaran 2021 yang telah diaudit BPK dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan menyisakan sejumlah catatan atau rekomendasi penting. “Setelah diberi kepercayaan masyarakat Jember dan dibantu anggota dewan serta jajaran OPD, Jember mampu naik satu peringkat,” seru Bupati Hendy seusai menerima predikat WDP.

Raihan WDP itu sekaligus menjadi bukti keberhasilan duet Hendy-Firjaun dari jeratan bayang-bayang opini audit buruk. Apalagi, dalam catatan BPK, ada utang pemkab yang belum terbayarkan. Predikat WDP itu pun seperti obat. Sebab, dua tahun sebelumnya opini yang didapat cukup mengecewakan dan tidak membuat warga Jember bangga.

Hendy mengutarakan, ada beberapa hal yang mendasari Jember tertahan di peringkat kedua atau menyandang WDP. Salah satunya terkait anggaran pengadaan wastafel Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang hingga saat ini belum rampung. Namun demikian, Hendy juga mengaku, raihan WDP itu bukanlah tujuan akhir. Sebab, ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan.

Namun pihaknya optimistis, di tahun 2022 ini harus bisa naik level lagi menuju opini audit tertinggi, yakni WTP. Lebih jauh, Hendy meyakini jika opini audit Jember mampu mendapatkan yang paling bagus, akan berdampak pada sehatnya iklim investasi di Jember. Para investor akan mudah datang dan berinvestasi di Jember. “Kami mengapresiasi semangat dan dukungan dewan dan jajaran OPD hingga hari ini. Dan tahun ini, kami optimistis untuk bisa WTP,” ungkap orang nomor satu di Jember itu.

Ketua DPRD M Itqon Syauqi menilai, pascaraihan WDP, pihaknya mengaku bakal terus mendorong kerja-kerja di semua lini, termasuk di OPD, agar berjalan semaksimal mungkin. Pihaknya akan melakukan pansus untuk mendalami OPD mana saja yang masih perlu didorong. Dengan begitu, selanjutnya Jember bisa meraih opini audit WTP. “Kami upayakan akan terus mendorong di Pansus LAPP-APBD nanti,” kata Itqon kala mendampingi Bupati Hendy, kemarin.

SURABAYA, Radar Jember – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Kabupaten Jember dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Capaian di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup MB Firjaun Barlaman ini menjadi obat bagi pengelolaan keuangan di Kota Suwar-Suwir karena dua tahun sebelumnya sempat terpuruk.

BACA JUGA : Gugatan Wastafel Dimenangkan Kontraktor, Pemkab Jember Diminta Membayar

Predikat WDP dinilai sebagai ganjaran setimpal atas kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan di Jember. Predikat WDP itu diterima langsung Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati bersama Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. Predikat itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di kantornya, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kemarin (19/5).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pemerintahan di Kota Tembakau ini mampu menunjukkan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan, khususnya APBD. Bagaimana tidak, sebelumnya Jember sempat terpuruk karena mendapat opini disclaimer dan tidak wajar (baca grafis). Sementara, laporan keuangan 2021 mendapatkan opini audit tertinggi kedua, setelah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Artinya, LKPD Pemkab Jember tahun anggaran 2021 yang telah diaudit BPK dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan menyisakan sejumlah catatan atau rekomendasi penting. “Setelah diberi kepercayaan masyarakat Jember dan dibantu anggota dewan serta jajaran OPD, Jember mampu naik satu peringkat,” seru Bupati Hendy seusai menerima predikat WDP.

Raihan WDP itu sekaligus menjadi bukti keberhasilan duet Hendy-Firjaun dari jeratan bayang-bayang opini audit buruk. Apalagi, dalam catatan BPK, ada utang pemkab yang belum terbayarkan. Predikat WDP itu pun seperti obat. Sebab, dua tahun sebelumnya opini yang didapat cukup mengecewakan dan tidak membuat warga Jember bangga.

Hendy mengutarakan, ada beberapa hal yang mendasari Jember tertahan di peringkat kedua atau menyandang WDP. Salah satunya terkait anggaran pengadaan wastafel Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang hingga saat ini belum rampung. Namun demikian, Hendy juga mengaku, raihan WDP itu bukanlah tujuan akhir. Sebab, ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan.

Namun pihaknya optimistis, di tahun 2022 ini harus bisa naik level lagi menuju opini audit tertinggi, yakni WTP. Lebih jauh, Hendy meyakini jika opini audit Jember mampu mendapatkan yang paling bagus, akan berdampak pada sehatnya iklim investasi di Jember. Para investor akan mudah datang dan berinvestasi di Jember. “Kami mengapresiasi semangat dan dukungan dewan dan jajaran OPD hingga hari ini. Dan tahun ini, kami optimistis untuk bisa WTP,” ungkap orang nomor satu di Jember itu.

Ketua DPRD M Itqon Syauqi menilai, pascaraihan WDP, pihaknya mengaku bakal terus mendorong kerja-kerja di semua lini, termasuk di OPD, agar berjalan semaksimal mungkin. Pihaknya akan melakukan pansus untuk mendalami OPD mana saja yang masih perlu didorong. Dengan begitu, selanjutnya Jember bisa meraih opini audit WTP. “Kami upayakan akan terus mendorong di Pansus LAPP-APBD nanti,” kata Itqon kala mendampingi Bupati Hendy, kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/