alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Pembagian Dana Pokir Anggota Dewan Rp 100 Miliar Dinilai Jomplang

Bappeda Jember Akan Lakukan Kroscek

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam data juga diketahui, hasil verifikasi Bappeda dan OPD teknis, dari sekitar 537 usulan itu, mayoritas melekat di OPD teknis Bina Marga dan Cipta Karya. Para wakil rakyat sepertinya banyak menjaring aspirasi konstituen dalam bentuk program atau proyek infrastruktur.

Kendati begitu, Hadi mengakui, mengenai pergeseran anggaran yang jomplang antara usulan dewan itu, pihaknya tidak sampai mengurusi ke sana. “Kita tidak sampai ke sana (pergeseran, Red), yang penting yang sudah diajukan, diinput anggota dewan, divalidasi OPD, ya itu sudah jadi dari OPD. Tapi, kalau dapatnya plafon, itu di KUAPPAS, ke BPKAD wilayahnya itu. Jadi, saya utuh usulan dewan,” aku Hadi.

Ketimpangan Nominal Pokir Wajar Dicurigai

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B DPRD Jember, menyampaikan, daftar pokir yang tersebar tidak diketahui datang dari mana. “Dalam daftar ini (yang tersebar, Red) jumlah wakil rakyat hanya 27 orang anggota dewan. Padahal yang menginput pokir DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) totalnya ada 50 orang anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Dia pun menanyakan ke mana nama 23 orang, sehingga tidak dicantumkan. “Patut diduga ada upaya pembunuhan karakter kepada sebagian anggota dewan yang dicantumkan namanya. Padahal total input ke akun SIPD Pemkab Jember ada 50 anggota DPRD Jember, dan itu legal atau sah secara peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dia pun menyebut, unggahan sebuah akun di media sosial bertujuan untuk menggiring opini, seolah-olah pokir dikesankan permufakatan jahat. Dengan kata lain, ada hal politis karena yang ditampilkan hanya 27 orang, sementara sisanya 23 orang tidak ditampilkan. “Semua daerah di seluruh NKRI ini ada nomenklatur pokir yang memang ada dasar hukumnya,” imbuh Alfian.

Dikatakan, mengenai ketidakadilan perihal kuota pokir bagi setiap konstituen anggota dewan, menurutnya, juga perlu dicurigai ada yang kurang wajar. “Wajar jika banyak yang menduga ada perlakuan khusus dari Pemkab Jember kepada anggota dewan tertentu, karena kuotanya jomplang. Ada yang dapat Rp 4 miliar dan ada yang mendapatkan pokir ratusan juta saja. Ada ketidakadilan proporsional dan jomplang, inilah yang wajar membuat kecurigaan-kecurigaan,” tegasnya.

Alfian memandang, pokir tidak bisa disebut “bancakan” karena hakikatnya adalah perjuangan DPRD yang diatur oleh Pasal 104 dan  157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau konstituen yang diwakili anggota dewan.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Nur Hariri

- Advertisement -

Dalam data juga diketahui, hasil verifikasi Bappeda dan OPD teknis, dari sekitar 537 usulan itu, mayoritas melekat di OPD teknis Bina Marga dan Cipta Karya. Para wakil rakyat sepertinya banyak menjaring aspirasi konstituen dalam bentuk program atau proyek infrastruktur.

Kendati begitu, Hadi mengakui, mengenai pergeseran anggaran yang jomplang antara usulan dewan itu, pihaknya tidak sampai mengurusi ke sana. “Kita tidak sampai ke sana (pergeseran, Red), yang penting yang sudah diajukan, diinput anggota dewan, divalidasi OPD, ya itu sudah jadi dari OPD. Tapi, kalau dapatnya plafon, itu di KUAPPAS, ke BPKAD wilayahnya itu. Jadi, saya utuh usulan dewan,” aku Hadi.

Ketimpangan Nominal Pokir Wajar Dicurigai

Sementara itu, Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B DPRD Jember, menyampaikan, daftar pokir yang tersebar tidak diketahui datang dari mana. “Dalam daftar ini (yang tersebar, Red) jumlah wakil rakyat hanya 27 orang anggota dewan. Padahal yang menginput pokir DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) totalnya ada 50 orang anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Dia pun menanyakan ke mana nama 23 orang, sehingga tidak dicantumkan. “Patut diduga ada upaya pembunuhan karakter kepada sebagian anggota dewan yang dicantumkan namanya. Padahal total input ke akun SIPD Pemkab Jember ada 50 anggota DPRD Jember, dan itu legal atau sah secara peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dia pun menyebut, unggahan sebuah akun di media sosial bertujuan untuk menggiring opini, seolah-olah pokir dikesankan permufakatan jahat. Dengan kata lain, ada hal politis karena yang ditampilkan hanya 27 orang, sementara sisanya 23 orang tidak ditampilkan. “Semua daerah di seluruh NKRI ini ada nomenklatur pokir yang memang ada dasar hukumnya,” imbuh Alfian.

Dikatakan, mengenai ketidakadilan perihal kuota pokir bagi setiap konstituen anggota dewan, menurutnya, juga perlu dicurigai ada yang kurang wajar. “Wajar jika banyak yang menduga ada perlakuan khusus dari Pemkab Jember kepada anggota dewan tertentu, karena kuotanya jomplang. Ada yang dapat Rp 4 miliar dan ada yang mendapatkan pokir ratusan juta saja. Ada ketidakadilan proporsional dan jomplang, inilah yang wajar membuat kecurigaan-kecurigaan,” tegasnya.

Alfian memandang, pokir tidak bisa disebut “bancakan” karena hakikatnya adalah perjuangan DPRD yang diatur oleh Pasal 104 dan  157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau konstituen yang diwakili anggota dewan.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Nur Hariri

Dalam data juga diketahui, hasil verifikasi Bappeda dan OPD teknis, dari sekitar 537 usulan itu, mayoritas melekat di OPD teknis Bina Marga dan Cipta Karya. Para wakil rakyat sepertinya banyak menjaring aspirasi konstituen dalam bentuk program atau proyek infrastruktur.

Kendati begitu, Hadi mengakui, mengenai pergeseran anggaran yang jomplang antara usulan dewan itu, pihaknya tidak sampai mengurusi ke sana. “Kita tidak sampai ke sana (pergeseran, Red), yang penting yang sudah diajukan, diinput anggota dewan, divalidasi OPD, ya itu sudah jadi dari OPD. Tapi, kalau dapatnya plafon, itu di KUAPPAS, ke BPKAD wilayahnya itu. Jadi, saya utuh usulan dewan,” aku Hadi.

Ketimpangan Nominal Pokir Wajar Dicurigai

Sementara itu, Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi B DPRD Jember, menyampaikan, daftar pokir yang tersebar tidak diketahui datang dari mana. “Dalam daftar ini (yang tersebar, Red) jumlah wakil rakyat hanya 27 orang anggota dewan. Padahal yang menginput pokir DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) totalnya ada 50 orang anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Dia pun menanyakan ke mana nama 23 orang, sehingga tidak dicantumkan. “Patut diduga ada upaya pembunuhan karakter kepada sebagian anggota dewan yang dicantumkan namanya. Padahal total input ke akun SIPD Pemkab Jember ada 50 anggota DPRD Jember, dan itu legal atau sah secara peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dia pun menyebut, unggahan sebuah akun di media sosial bertujuan untuk menggiring opini, seolah-olah pokir dikesankan permufakatan jahat. Dengan kata lain, ada hal politis karena yang ditampilkan hanya 27 orang, sementara sisanya 23 orang tidak ditampilkan. “Semua daerah di seluruh NKRI ini ada nomenklatur pokir yang memang ada dasar hukumnya,” imbuh Alfian.

Dikatakan, mengenai ketidakadilan perihal kuota pokir bagi setiap konstituen anggota dewan, menurutnya, juga perlu dicurigai ada yang kurang wajar. “Wajar jika banyak yang menduga ada perlakuan khusus dari Pemkab Jember kepada anggota dewan tertentu, karena kuotanya jomplang. Ada yang dapat Rp 4 miliar dan ada yang mendapatkan pokir ratusan juta saja. Ada ketidakadilan proporsional dan jomplang, inilah yang wajar membuat kecurigaan-kecurigaan,” tegasnya.

Alfian memandang, pokir tidak bisa disebut “bancakan” karena hakikatnya adalah perjuangan DPRD yang diatur oleh Pasal 104 dan  157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau konstituen yang diwakili anggota dewan.

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/