alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pembagian Dana Pokir Anggota Dewan Rp 100 Miliar Dinilai Jomplang

Bappeda Jember Akan Lakukan Kroscek

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Porsi proyek melalui usulan anggota dewan yang biasa disebut pokok-pokok pikiran atau pokir, belakangan mencuat ke publik. Masalahnya, ada pembagian yang tidak merata. Kondisi itu membuat suasana di internal DPRD Jember diterpa isu pilih kasih.

Baca Juga : THR ASN Jember Tembus Rp 54 Miliar

Data yang terhimpun, total anggaran pokir untuk tahun 2022 ini sekitar Rp 100 miliar. Namun, dari 50 orang anggota wakil rakyat di Jember ini, ternyata menuai anggaran yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Malah ada yang tidak kebagian sama sekali. “Punya saya, usul Rp 1,5 miliar terdiri atas sekitar 12 paket atau program. Tapi zonk (hangus, Red), tentu ini sangat merugikan saya,” kata Sunardi, anggota Komisi A DPRD Jember, ketika dikonfirmasi (18/4).

Mobile_AP_Rectangle 2

Legislator dari Partai Gerindra itu mengakui kondisi tersebut sempat ada perdebatan dalam grup internal DPRD. Sebab, proyek pokir untuk masing-masing legislator terjadi ketimpangan dari sisi nominal anggarannya. Sunardi sendiri sebelumnya telah mengajukan 12 paket dari usulan masyarakat sebagai hasil kegiatan reses. Namun, dia juga yang tidak kebagian. “Ada yang diistimewakan. Contohnya itu ada yang sampai berapa miliar,” sesal Sunardi.

Dia menduga, komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD itu kurang saklek. Karenanya, ketika usulan itu diajukan tahun 2021 lalu, tidak ada konfirmasi apakah diterima masuk atau tidak. Justru diketahui setelah tahun 2022 dan sudah ditetapkan, berikut usulan yang disetujui. Hal itu dinilainya sangat merugikan anggota dewan. “Ini yang disebut tidak kooperatifnya pemerintah daerah dengan DPRD. Pertanyaan saya, mengapa ada yang masuk justru over nilainya? Itu pun tidak ada teguran,” sambung Sunardi.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, usulan terbanyak pertama yakni dari anggota Komisi A DPRD Jember Try Sandi Apriana. Dari 53 paket yang diajukan, disetujui 27 paket. Politisi Partai Demokrat itu bakal mendulang dana pokir keseluruhan sebesar Rp 4,4 miliar. Berikutnya, disusul politisi PKS Mashuri Harianto dengan 25 paket senilai Rp 2 miliar, lalu politisi NasDem Dedy Dwi Setiawan juga 25 paket senilai Rp 2,6 miliar, politisi Gerindra Hasan Basuki 22 paket senilai Rp 6,1 miliar. Dan politisi PPP Sugiyono Yongki Wibowo 21 paket senilai Rp 1,5 miliar.

Di bawahnya, politisi PDIP Edi Cahyo Purnomo 19 paket senilai Rp 3 miliar, politisi PKB Itqon Syauqi 19 paket senilai Rp 6 miliar; politisi NasDem Retno Asih Juwitasari 16 paket senilai Rp 4,9 miliar. Selanjutnya, politisi PKS Ahmad Dhafir Syah 14 paket senilai Rp 2,7 miliar, politisi PKB Mufid 13 paket senilai Rp 1,8 miliar; politisi Gerindra Ahmad Halim 11 paket senilai Rp 2,4 miliar, politisi PAN Nyoman Aribowo 11 paket senilai Rp 1,5 miliar, politisi Gerindra Suharyatik senilai Rp 2,1 miliar, dan politisi Berkarya Ghofir 11 paket senilai Rp 1,7 miliar.

Sementara, untuk proyek pokir dengan jumlah antara 1-10 paket, nominal anggarannya justru ada yang mencolok. Seperti politisi PPP Imron Baihaqi dengan 9 paket senilai Rp 6,8 miliar, politisi NasDem Kristian Andi Kurniawan dengan 9 paket senilai Rp 3,9 miliar, politisi PKB Ghufron 5 paket senilai Rp 3,6 miliar, politisi PDIP Danang Kurniawan 10 paket senilai Rp 2,6 miliar, dan politisi Golkar Mujiburrahman Sucipto 7 paket senilai Rp 2,2 miliar.

Selain menimpa Sunardi, nasib apes juga dialami wakil rakyat yang hanya kebagian dana pokir antara Rp 200–500 juta. Yakni Siswono dan Alfian Andri Wijaya, yang merupakan koleganya di Gerindra. Berikutnya politisi NasDem Gembong Konsul Alam dan David Handoko Seto, politisi PKB Muhammad Hafidi dan Mohamad Alwi, politisi PAN Agus Khoironi, serta politisi Demokrat Agusta Jaka Purwana.

Sunardi menambahkan, dampak dari pokir yang tidak proporsional akan membuat publik curiga, termasuk merugikan dewan karena dirasa telah mencederai konstituennya. Sebab, pokir berasal dari permintaan masyarakat sewaktu reses bersama anggota dewan. Dia memperkirakan, Pemkab Jember sengaja berlaku tidak adil karena ingin memberi perlakuan secara berbeda. “Nanti dianggap bohong, bisa tidak percaya lagi. Kami dinilai tidak mempertanggungjawabkan aspirasi saat reses kami,” sambatnya.

Mengenai pergeseran anggaran itu, dari ratusan juta ke miliaran, dan ada yang miliaran turun ke ratusan juta, Kepala Bappeda Jember Hadi Mulyono sempat angkat bicara, kemarin. Bappeda yang semestinya bertugas memverifikasi pokir, belum begitu yakin ketika dana pokir disetujui total keseluruhan sekitar Rp 100 miliar. “Makanya, kalau bulat Rp 100 miliar itu, kok belum yakin. Makanya ini temen-temen tak suruh kroscek itu,” kata Hadi, kemarin.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Porsi proyek melalui usulan anggota dewan yang biasa disebut pokok-pokok pikiran atau pokir, belakangan mencuat ke publik. Masalahnya, ada pembagian yang tidak merata. Kondisi itu membuat suasana di internal DPRD Jember diterpa isu pilih kasih.

Baca Juga : THR ASN Jember Tembus Rp 54 Miliar

Data yang terhimpun, total anggaran pokir untuk tahun 2022 ini sekitar Rp 100 miliar. Namun, dari 50 orang anggota wakil rakyat di Jember ini, ternyata menuai anggaran yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Malah ada yang tidak kebagian sama sekali. “Punya saya, usul Rp 1,5 miliar terdiri atas sekitar 12 paket atau program. Tapi zonk (hangus, Red), tentu ini sangat merugikan saya,” kata Sunardi, anggota Komisi A DPRD Jember, ketika dikonfirmasi (18/4).

Legislator dari Partai Gerindra itu mengakui kondisi tersebut sempat ada perdebatan dalam grup internal DPRD. Sebab, proyek pokir untuk masing-masing legislator terjadi ketimpangan dari sisi nominal anggarannya. Sunardi sendiri sebelumnya telah mengajukan 12 paket dari usulan masyarakat sebagai hasil kegiatan reses. Namun, dia juga yang tidak kebagian. “Ada yang diistimewakan. Contohnya itu ada yang sampai berapa miliar,” sesal Sunardi.

Dia menduga, komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD itu kurang saklek. Karenanya, ketika usulan itu diajukan tahun 2021 lalu, tidak ada konfirmasi apakah diterima masuk atau tidak. Justru diketahui setelah tahun 2022 dan sudah ditetapkan, berikut usulan yang disetujui. Hal itu dinilainya sangat merugikan anggota dewan. “Ini yang disebut tidak kooperatifnya pemerintah daerah dengan DPRD. Pertanyaan saya, mengapa ada yang masuk justru over nilainya? Itu pun tidak ada teguran,” sambung Sunardi.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, usulan terbanyak pertama yakni dari anggota Komisi A DPRD Jember Try Sandi Apriana. Dari 53 paket yang diajukan, disetujui 27 paket. Politisi Partai Demokrat itu bakal mendulang dana pokir keseluruhan sebesar Rp 4,4 miliar. Berikutnya, disusul politisi PKS Mashuri Harianto dengan 25 paket senilai Rp 2 miliar, lalu politisi NasDem Dedy Dwi Setiawan juga 25 paket senilai Rp 2,6 miliar, politisi Gerindra Hasan Basuki 22 paket senilai Rp 6,1 miliar. Dan politisi PPP Sugiyono Yongki Wibowo 21 paket senilai Rp 1,5 miliar.

Di bawahnya, politisi PDIP Edi Cahyo Purnomo 19 paket senilai Rp 3 miliar, politisi PKB Itqon Syauqi 19 paket senilai Rp 6 miliar; politisi NasDem Retno Asih Juwitasari 16 paket senilai Rp 4,9 miliar. Selanjutnya, politisi PKS Ahmad Dhafir Syah 14 paket senilai Rp 2,7 miliar, politisi PKB Mufid 13 paket senilai Rp 1,8 miliar; politisi Gerindra Ahmad Halim 11 paket senilai Rp 2,4 miliar, politisi PAN Nyoman Aribowo 11 paket senilai Rp 1,5 miliar, politisi Gerindra Suharyatik senilai Rp 2,1 miliar, dan politisi Berkarya Ghofir 11 paket senilai Rp 1,7 miliar.

Sementara, untuk proyek pokir dengan jumlah antara 1-10 paket, nominal anggarannya justru ada yang mencolok. Seperti politisi PPP Imron Baihaqi dengan 9 paket senilai Rp 6,8 miliar, politisi NasDem Kristian Andi Kurniawan dengan 9 paket senilai Rp 3,9 miliar, politisi PKB Ghufron 5 paket senilai Rp 3,6 miliar, politisi PDIP Danang Kurniawan 10 paket senilai Rp 2,6 miliar, dan politisi Golkar Mujiburrahman Sucipto 7 paket senilai Rp 2,2 miliar.

Selain menimpa Sunardi, nasib apes juga dialami wakil rakyat yang hanya kebagian dana pokir antara Rp 200–500 juta. Yakni Siswono dan Alfian Andri Wijaya, yang merupakan koleganya di Gerindra. Berikutnya politisi NasDem Gembong Konsul Alam dan David Handoko Seto, politisi PKB Muhammad Hafidi dan Mohamad Alwi, politisi PAN Agus Khoironi, serta politisi Demokrat Agusta Jaka Purwana.

Sunardi menambahkan, dampak dari pokir yang tidak proporsional akan membuat publik curiga, termasuk merugikan dewan karena dirasa telah mencederai konstituennya. Sebab, pokir berasal dari permintaan masyarakat sewaktu reses bersama anggota dewan. Dia memperkirakan, Pemkab Jember sengaja berlaku tidak adil karena ingin memberi perlakuan secara berbeda. “Nanti dianggap bohong, bisa tidak percaya lagi. Kami dinilai tidak mempertanggungjawabkan aspirasi saat reses kami,” sambatnya.

Mengenai pergeseran anggaran itu, dari ratusan juta ke miliaran, dan ada yang miliaran turun ke ratusan juta, Kepala Bappeda Jember Hadi Mulyono sempat angkat bicara, kemarin. Bappeda yang semestinya bertugas memverifikasi pokir, belum begitu yakin ketika dana pokir disetujui total keseluruhan sekitar Rp 100 miliar. “Makanya, kalau bulat Rp 100 miliar itu, kok belum yakin. Makanya ini temen-temen tak suruh kroscek itu,” kata Hadi, kemarin.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Porsi proyek melalui usulan anggota dewan yang biasa disebut pokok-pokok pikiran atau pokir, belakangan mencuat ke publik. Masalahnya, ada pembagian yang tidak merata. Kondisi itu membuat suasana di internal DPRD Jember diterpa isu pilih kasih.

Baca Juga : THR ASN Jember Tembus Rp 54 Miliar

Data yang terhimpun, total anggaran pokir untuk tahun 2022 ini sekitar Rp 100 miliar. Namun, dari 50 orang anggota wakil rakyat di Jember ini, ternyata menuai anggaran yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Malah ada yang tidak kebagian sama sekali. “Punya saya, usul Rp 1,5 miliar terdiri atas sekitar 12 paket atau program. Tapi zonk (hangus, Red), tentu ini sangat merugikan saya,” kata Sunardi, anggota Komisi A DPRD Jember, ketika dikonfirmasi (18/4).

Legislator dari Partai Gerindra itu mengakui kondisi tersebut sempat ada perdebatan dalam grup internal DPRD. Sebab, proyek pokir untuk masing-masing legislator terjadi ketimpangan dari sisi nominal anggarannya. Sunardi sendiri sebelumnya telah mengajukan 12 paket dari usulan masyarakat sebagai hasil kegiatan reses. Namun, dia juga yang tidak kebagian. “Ada yang diistimewakan. Contohnya itu ada yang sampai berapa miliar,” sesal Sunardi.

Dia menduga, komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD itu kurang saklek. Karenanya, ketika usulan itu diajukan tahun 2021 lalu, tidak ada konfirmasi apakah diterima masuk atau tidak. Justru diketahui setelah tahun 2022 dan sudah ditetapkan, berikut usulan yang disetujui. Hal itu dinilainya sangat merugikan anggota dewan. “Ini yang disebut tidak kooperatifnya pemerintah daerah dengan DPRD. Pertanyaan saya, mengapa ada yang masuk justru over nilainya? Itu pun tidak ada teguran,” sambung Sunardi.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, usulan terbanyak pertama yakni dari anggota Komisi A DPRD Jember Try Sandi Apriana. Dari 53 paket yang diajukan, disetujui 27 paket. Politisi Partai Demokrat itu bakal mendulang dana pokir keseluruhan sebesar Rp 4,4 miliar. Berikutnya, disusul politisi PKS Mashuri Harianto dengan 25 paket senilai Rp 2 miliar, lalu politisi NasDem Dedy Dwi Setiawan juga 25 paket senilai Rp 2,6 miliar, politisi Gerindra Hasan Basuki 22 paket senilai Rp 6,1 miliar. Dan politisi PPP Sugiyono Yongki Wibowo 21 paket senilai Rp 1,5 miliar.

Di bawahnya, politisi PDIP Edi Cahyo Purnomo 19 paket senilai Rp 3 miliar, politisi PKB Itqon Syauqi 19 paket senilai Rp 6 miliar; politisi NasDem Retno Asih Juwitasari 16 paket senilai Rp 4,9 miliar. Selanjutnya, politisi PKS Ahmad Dhafir Syah 14 paket senilai Rp 2,7 miliar, politisi PKB Mufid 13 paket senilai Rp 1,8 miliar; politisi Gerindra Ahmad Halim 11 paket senilai Rp 2,4 miliar, politisi PAN Nyoman Aribowo 11 paket senilai Rp 1,5 miliar, politisi Gerindra Suharyatik senilai Rp 2,1 miliar, dan politisi Berkarya Ghofir 11 paket senilai Rp 1,7 miliar.

Sementara, untuk proyek pokir dengan jumlah antara 1-10 paket, nominal anggarannya justru ada yang mencolok. Seperti politisi PPP Imron Baihaqi dengan 9 paket senilai Rp 6,8 miliar, politisi NasDem Kristian Andi Kurniawan dengan 9 paket senilai Rp 3,9 miliar, politisi PKB Ghufron 5 paket senilai Rp 3,6 miliar, politisi PDIP Danang Kurniawan 10 paket senilai Rp 2,6 miliar, dan politisi Golkar Mujiburrahman Sucipto 7 paket senilai Rp 2,2 miliar.

Selain menimpa Sunardi, nasib apes juga dialami wakil rakyat yang hanya kebagian dana pokir antara Rp 200–500 juta. Yakni Siswono dan Alfian Andri Wijaya, yang merupakan koleganya di Gerindra. Berikutnya politisi NasDem Gembong Konsul Alam dan David Handoko Seto, politisi PKB Muhammad Hafidi dan Mohamad Alwi, politisi PAN Agus Khoironi, serta politisi Demokrat Agusta Jaka Purwana.

Sunardi menambahkan, dampak dari pokir yang tidak proporsional akan membuat publik curiga, termasuk merugikan dewan karena dirasa telah mencederai konstituennya. Sebab, pokir berasal dari permintaan masyarakat sewaktu reses bersama anggota dewan. Dia memperkirakan, Pemkab Jember sengaja berlaku tidak adil karena ingin memberi perlakuan secara berbeda. “Nanti dianggap bohong, bisa tidak percaya lagi. Kami dinilai tidak mempertanggungjawabkan aspirasi saat reses kami,” sambatnya.

Mengenai pergeseran anggaran itu, dari ratusan juta ke miliaran, dan ada yang miliaran turun ke ratusan juta, Kepala Bappeda Jember Hadi Mulyono sempat angkat bicara, kemarin. Bappeda yang semestinya bertugas memverifikasi pokir, belum begitu yakin ketika dana pokir disetujui total keseluruhan sekitar Rp 100 miliar. “Makanya, kalau bulat Rp 100 miliar itu, kok belum yakin. Makanya ini temen-temen tak suruh kroscek itu,” kata Hadi, kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/