alexametrics
24.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Bakal Kejar Perbaikan dengan Smart Cut

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tahun 2020 lalu, banyak catatan penting di Kabupaten Jember. Mulai dari Jember tanpa Perda APBD, tidak adanya pembangunan yang signifikan, hingga kemunculan pandemi Covid-19.

Salah satu yang terparah adalah eksekutif dan legislatif yang kala itu berseberangan. Pemakzulan terhadap bupati juga terjadi pada tahun itu. Bahkan, bukan saja bupati dan dewan yang tidak harmonis. Barisan ASN di tubuh Pemkab Jember jadi lelucon karena terjadi dualisme jabatan.

Sebagian insiden selama tahun 2020 setidaknya telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2020. Baik dari segi anggaran yang dipakai pemerintah, maupun kegiatan yang dilakukan di era Kepemimpinan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH Abdul Muqit Arief.

Mobile_AP_Rectangle 2

DPRD Jember memberi tanggapan dengan mengeluarkan empat rekomendasi untuk menyikapi hal-hal besar yang terjadi di Jember. Nyoman Aribowo, salah satu anggota DPRD Jember, mengatakan, ada empat catatan besar yang direkomendasikan. Pertama adalah tidak adanya Perda APBD tahun 2020, sehingga menyebabkan Jember tidak bisa melakukan pembangunan yang signifikan. Banyak anggaran tidak bisa diserap sehingga serapan anggaran rendah. “Celakanya, banyak program yang gagal dilakukan. Ke depan, jangan sampai Jember tidak punya Perda APBD. Rakyat yang paling dirugikan,” ucapnya.

Akar problem itu, menurutnya, terjadi karena kebijakan yang cenderung tersentral. Banyak kegiatan yang harus didasarkan pada desk, petunjuk, dan kebijakan bupati. Akibatnya, ASN tidak bisa berkembang dan hanya mampu menjalankan program-program yang bersifat rutin. Sementara, terobosan program maupun realisasi program tidak bisa dilahirkan akibat ASN tidak diberi kebebasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Problem inilah yang menjadi rekomendasi dewan agar Pemkab Jember ke depan lebih terbuka dan percaya kepada ASN. “Semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui surat keputusan bupati. Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin,” ujar Nyoman.

Selanjutnya, yakni tatanan birokrasi yang semrawut. Banyak pejabat yang ditempatkan pada posisi jabatan tanpa didasarkan pada skill dan kemampuannya. Bahkan, karir di tubuh ASN tidak teratur akibat penempatan mutasi terkesan asal comot.

Pada kasus ini pun, dualisme jabatan di tubuh ASN menjadi puncak kebijakan yang dilaksanakan tanpa ada cita-cita memperbaiki birokrasi sesuai aturan yang ada. “Akibatnya kinerja ASN rendah,” cetusnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tahun 2020 lalu, banyak catatan penting di Kabupaten Jember. Mulai dari Jember tanpa Perda APBD, tidak adanya pembangunan yang signifikan, hingga kemunculan pandemi Covid-19.

Salah satu yang terparah adalah eksekutif dan legislatif yang kala itu berseberangan. Pemakzulan terhadap bupati juga terjadi pada tahun itu. Bahkan, bukan saja bupati dan dewan yang tidak harmonis. Barisan ASN di tubuh Pemkab Jember jadi lelucon karena terjadi dualisme jabatan.

Sebagian insiden selama tahun 2020 setidaknya telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2020. Baik dari segi anggaran yang dipakai pemerintah, maupun kegiatan yang dilakukan di era Kepemimpinan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH Abdul Muqit Arief.

DPRD Jember memberi tanggapan dengan mengeluarkan empat rekomendasi untuk menyikapi hal-hal besar yang terjadi di Jember. Nyoman Aribowo, salah satu anggota DPRD Jember, mengatakan, ada empat catatan besar yang direkomendasikan. Pertama adalah tidak adanya Perda APBD tahun 2020, sehingga menyebabkan Jember tidak bisa melakukan pembangunan yang signifikan. Banyak anggaran tidak bisa diserap sehingga serapan anggaran rendah. “Celakanya, banyak program yang gagal dilakukan. Ke depan, jangan sampai Jember tidak punya Perda APBD. Rakyat yang paling dirugikan,” ucapnya.

Akar problem itu, menurutnya, terjadi karena kebijakan yang cenderung tersentral. Banyak kegiatan yang harus didasarkan pada desk, petunjuk, dan kebijakan bupati. Akibatnya, ASN tidak bisa berkembang dan hanya mampu menjalankan program-program yang bersifat rutin. Sementara, terobosan program maupun realisasi program tidak bisa dilahirkan akibat ASN tidak diberi kebebasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Problem inilah yang menjadi rekomendasi dewan agar Pemkab Jember ke depan lebih terbuka dan percaya kepada ASN. “Semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui surat keputusan bupati. Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin,” ujar Nyoman.

Selanjutnya, yakni tatanan birokrasi yang semrawut. Banyak pejabat yang ditempatkan pada posisi jabatan tanpa didasarkan pada skill dan kemampuannya. Bahkan, karir di tubuh ASN tidak teratur akibat penempatan mutasi terkesan asal comot.

Pada kasus ini pun, dualisme jabatan di tubuh ASN menjadi puncak kebijakan yang dilaksanakan tanpa ada cita-cita memperbaiki birokrasi sesuai aturan yang ada. “Akibatnya kinerja ASN rendah,” cetusnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tahun 2020 lalu, banyak catatan penting di Kabupaten Jember. Mulai dari Jember tanpa Perda APBD, tidak adanya pembangunan yang signifikan, hingga kemunculan pandemi Covid-19.

Salah satu yang terparah adalah eksekutif dan legislatif yang kala itu berseberangan. Pemakzulan terhadap bupati juga terjadi pada tahun itu. Bahkan, bukan saja bupati dan dewan yang tidak harmonis. Barisan ASN di tubuh Pemkab Jember jadi lelucon karena terjadi dualisme jabatan.

Sebagian insiden selama tahun 2020 setidaknya telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2020. Baik dari segi anggaran yang dipakai pemerintah, maupun kegiatan yang dilakukan di era Kepemimpinan Bupati Faida dan Wakil Bupati KH Abdul Muqit Arief.

DPRD Jember memberi tanggapan dengan mengeluarkan empat rekomendasi untuk menyikapi hal-hal besar yang terjadi di Jember. Nyoman Aribowo, salah satu anggota DPRD Jember, mengatakan, ada empat catatan besar yang direkomendasikan. Pertama adalah tidak adanya Perda APBD tahun 2020, sehingga menyebabkan Jember tidak bisa melakukan pembangunan yang signifikan. Banyak anggaran tidak bisa diserap sehingga serapan anggaran rendah. “Celakanya, banyak program yang gagal dilakukan. Ke depan, jangan sampai Jember tidak punya Perda APBD. Rakyat yang paling dirugikan,” ucapnya.

Akar problem itu, menurutnya, terjadi karena kebijakan yang cenderung tersentral. Banyak kegiatan yang harus didasarkan pada desk, petunjuk, dan kebijakan bupati. Akibatnya, ASN tidak bisa berkembang dan hanya mampu menjalankan program-program yang bersifat rutin. Sementara, terobosan program maupun realisasi program tidak bisa dilahirkan akibat ASN tidak diberi kebebasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Problem inilah yang menjadi rekomendasi dewan agar Pemkab Jember ke depan lebih terbuka dan percaya kepada ASN. “Semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui surat keputusan bupati. Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin,” ujar Nyoman.

Selanjutnya, yakni tatanan birokrasi yang semrawut. Banyak pejabat yang ditempatkan pada posisi jabatan tanpa didasarkan pada skill dan kemampuannya. Bahkan, karir di tubuh ASN tidak teratur akibat penempatan mutasi terkesan asal comot.

Pada kasus ini pun, dualisme jabatan di tubuh ASN menjadi puncak kebijakan yang dilaksanakan tanpa ada cita-cita memperbaiki birokrasi sesuai aturan yang ada. “Akibatnya kinerja ASN rendah,” cetusnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/