alexametrics
24.6 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Penyelenggara Pilkada Tersandung Kasus Etik

Komisioner KPU dan Bawaslu Jalani Sidang KEPP

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Meski Pilkada Jember telah usai, tapi masih ada persoalan yang tersisa dan belum kelar. Sebab, ada warga yang mengadukan Komisioner KPU dan Bawaslu Jember ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemarin (19/2), DKPP menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di kantor KPU Jember.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 tersebut melakukan pemeriksaan kepada anggota KPU Kabupaten Jember Achmad Susanto. Selain itu, juga Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka, beserta empat anggotanya. Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A Firmansyah.

Achmad Susanto tersandung kasus katebelece. Surat tertanggal 25 Juni 2020 yang hanya ditandatangani dirinya selaku Divisi Teknik dan Penyelenggara KPU Jember dinilai janggal. Sebab, surat berjudul resume rapat koordinasi daring verfak dukungan bakal paslon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab Jember tahun 2020 tersebut tidak memiliki kop surat dari KPU Jember. Bahkan, juga tidak distempel seperti surat resmi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Diduga, surat itu disebarkan melalui grup WA kepada jajaran penyelenggara pemilu ke bawah. Sehingga surat itu jadi pedoman penyelenggara ad hoc dalam melakukan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Kuasa hukum dua pengadu, M Husni Thamrin, mengatakan, laporan yang ditujukan kepada Susanto tersebut tidak lain karena adanya surat yang dikeluarkan tanpa kop KPU. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa petugas penghubung (liaison officer/LO) bakal pasangan calon perseorangan tidak diperbolehkan masuk rumah ketika petugas panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa melakukan verfak. “Dalam PKPU tidak ada larangan. Sehingga, Susanto sebagai Komisioner KPU bertindak di luar peraturan yang ada,” kata Thamrin.

Sementara itu, Bawaslu diadukan terkait berita acara penundaan Pilkada Jember yang telat disampaikan. “Tanda tangan surat itu pada 22 Maret, tapi diberikan 24 Juni. Ada rentang waktu 92 hari,” jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, waktu itu pihaknya telah melaporkan lambatnya penyampaian berita acara penundaan pelaksanaan pilkada, tapi sudah tidak bisa. Sebab, Bawaslu menilai, waktu pelaporannya sudah keluar dari tenggat pengaduan, yakni tiga hari setelah kejadian. “Apa sih repotnya surat itu diserahkan,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Meski Pilkada Jember telah usai, tapi masih ada persoalan yang tersisa dan belum kelar. Sebab, ada warga yang mengadukan Komisioner KPU dan Bawaslu Jember ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemarin (19/2), DKPP menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di kantor KPU Jember.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 tersebut melakukan pemeriksaan kepada anggota KPU Kabupaten Jember Achmad Susanto. Selain itu, juga Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka, beserta empat anggotanya. Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A Firmansyah.

Achmad Susanto tersandung kasus katebelece. Surat tertanggal 25 Juni 2020 yang hanya ditandatangani dirinya selaku Divisi Teknik dan Penyelenggara KPU Jember dinilai janggal. Sebab, surat berjudul resume rapat koordinasi daring verfak dukungan bakal paslon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab Jember tahun 2020 tersebut tidak memiliki kop surat dari KPU Jember. Bahkan, juga tidak distempel seperti surat resmi.

Diduga, surat itu disebarkan melalui grup WA kepada jajaran penyelenggara pemilu ke bawah. Sehingga surat itu jadi pedoman penyelenggara ad hoc dalam melakukan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Kuasa hukum dua pengadu, M Husni Thamrin, mengatakan, laporan yang ditujukan kepada Susanto tersebut tidak lain karena adanya surat yang dikeluarkan tanpa kop KPU. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa petugas penghubung (liaison officer/LO) bakal pasangan calon perseorangan tidak diperbolehkan masuk rumah ketika petugas panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa melakukan verfak. “Dalam PKPU tidak ada larangan. Sehingga, Susanto sebagai Komisioner KPU bertindak di luar peraturan yang ada,” kata Thamrin.

Sementara itu, Bawaslu diadukan terkait berita acara penundaan Pilkada Jember yang telat disampaikan. “Tanda tangan surat itu pada 22 Maret, tapi diberikan 24 Juni. Ada rentang waktu 92 hari,” jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, waktu itu pihaknya telah melaporkan lambatnya penyampaian berita acara penundaan pelaksanaan pilkada, tapi sudah tidak bisa. Sebab, Bawaslu menilai, waktu pelaporannya sudah keluar dari tenggat pengaduan, yakni tiga hari setelah kejadian. “Apa sih repotnya surat itu diserahkan,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Meski Pilkada Jember telah usai, tapi masih ada persoalan yang tersisa dan belum kelar. Sebab, ada warga yang mengadukan Komisioner KPU dan Bawaslu Jember ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemarin (19/2), DKPP menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di kantor KPU Jember.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 tersebut melakukan pemeriksaan kepada anggota KPU Kabupaten Jember Achmad Susanto. Selain itu, juga Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka, beserta empat anggotanya. Devi Aulia, Dwi Endah Prasetyowati, Ali Rahmad Yanuardi, dan Andhika A Firmansyah.

Achmad Susanto tersandung kasus katebelece. Surat tertanggal 25 Juni 2020 yang hanya ditandatangani dirinya selaku Divisi Teknik dan Penyelenggara KPU Jember dinilai janggal. Sebab, surat berjudul resume rapat koordinasi daring verfak dukungan bakal paslon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab Jember tahun 2020 tersebut tidak memiliki kop surat dari KPU Jember. Bahkan, juga tidak distempel seperti surat resmi.

Diduga, surat itu disebarkan melalui grup WA kepada jajaran penyelenggara pemilu ke bawah. Sehingga surat itu jadi pedoman penyelenggara ad hoc dalam melakukan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember.

Kuasa hukum dua pengadu, M Husni Thamrin, mengatakan, laporan yang ditujukan kepada Susanto tersebut tidak lain karena adanya surat yang dikeluarkan tanpa kop KPU. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa petugas penghubung (liaison officer/LO) bakal pasangan calon perseorangan tidak diperbolehkan masuk rumah ketika petugas panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa melakukan verfak. “Dalam PKPU tidak ada larangan. Sehingga, Susanto sebagai Komisioner KPU bertindak di luar peraturan yang ada,” kata Thamrin.

Sementara itu, Bawaslu diadukan terkait berita acara penundaan Pilkada Jember yang telat disampaikan. “Tanda tangan surat itu pada 22 Maret, tapi diberikan 24 Juni. Ada rentang waktu 92 hari,” jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, waktu itu pihaknya telah melaporkan lambatnya penyampaian berita acara penundaan pelaksanaan pilkada, tapi sudah tidak bisa. Sebab, Bawaslu menilai, waktu pelaporannya sudah keluar dari tenggat pengaduan, yakni tiga hari setelah kejadian. “Apa sih repotnya surat itu diserahkan,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/