alexametrics
29.3 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

AKD Jember Tunggu Bupati Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki 2021, sejumlah desa di Jember masih harus menahan diri untuk bisa melakukan kegiatan. Baik berbentuk program fisik maupun sejenisnya. Ini menyusul tersendatnya pembahasan APBD Jember 2021.

Hal itu juga merembet terhadap kepengurusan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember yang sudah sejak 2020 lalu vakum. Padahal keberadaan AKD itu dianggap cukup efektif. Utamanya sebagai keran komunikasi dan informasi berbagai program dan kegiatan desa.

Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember Sunardi Hadi mengatakan, keberadaan AKD mulai kurang aktif sejak adanya pandemi, Maret tahun lalu. Sebab, sejak itu APBD Jember dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. “Bukan tidak ada anggaran. Anggaran ada, tapi penggunanya fokus ke pandemi, pemulihan ekonomi, dan pemberdayaan,” jelasnya.

“Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur.”

Sunardi Hadi, Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember

Mobile_AP_Rectangle 2

Sunardi, yang ditunjuk sebagai Korwil AKD Jember oleh AKD Jawa Timur, juga mengakui, penggunaan anggaran hanya bisa dikeluarkan untuk yang bersifat mengikat dan wajib semata. Misalnya operasional dan honor atau gaji. “Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur,” tambahnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki 2021, sejumlah desa di Jember masih harus menahan diri untuk bisa melakukan kegiatan. Baik berbentuk program fisik maupun sejenisnya. Ini menyusul tersendatnya pembahasan APBD Jember 2021.

Hal itu juga merembet terhadap kepengurusan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember yang sudah sejak 2020 lalu vakum. Padahal keberadaan AKD itu dianggap cukup efektif. Utamanya sebagai keran komunikasi dan informasi berbagai program dan kegiatan desa.

Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember Sunardi Hadi mengatakan, keberadaan AKD mulai kurang aktif sejak adanya pandemi, Maret tahun lalu. Sebab, sejak itu APBD Jember dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. “Bukan tidak ada anggaran. Anggaran ada, tapi penggunanya fokus ke pandemi, pemulihan ekonomi, dan pemberdayaan,” jelasnya.

“Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur.”

Sunardi Hadi, Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember

Sunardi, yang ditunjuk sebagai Korwil AKD Jember oleh AKD Jawa Timur, juga mengakui, penggunaan anggaran hanya bisa dikeluarkan untuk yang bersifat mengikat dan wajib semata. Misalnya operasional dan honor atau gaji. “Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur,” tambahnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki 2021, sejumlah desa di Jember masih harus menahan diri untuk bisa melakukan kegiatan. Baik berbentuk program fisik maupun sejenisnya. Ini menyusul tersendatnya pembahasan APBD Jember 2021.

Hal itu juga merembet terhadap kepengurusan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jember yang sudah sejak 2020 lalu vakum. Padahal keberadaan AKD itu dianggap cukup efektif. Utamanya sebagai keran komunikasi dan informasi berbagai program dan kegiatan desa.

Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember Sunardi Hadi mengatakan, keberadaan AKD mulai kurang aktif sejak adanya pandemi, Maret tahun lalu. Sebab, sejak itu APBD Jember dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. “Bukan tidak ada anggaran. Anggaran ada, tapi penggunanya fokus ke pandemi, pemulihan ekonomi, dan pemberdayaan,” jelasnya.

“Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur.”

Sunardi Hadi, Kordinator Wilayah (Korwil) AKD Jember

Sunardi, yang ditunjuk sebagai Korwil AKD Jember oleh AKD Jawa Timur, juga mengakui, penggunaan anggaran hanya bisa dikeluarkan untuk yang bersifat mengikat dan wajib semata. Misalnya operasional dan honor atau gaji. “Sementara, untuk program-program desa atau program tahunan, desa memang belum diperbolehkan mengadakan kegiatan fisik atau infrastruktur,” tambahnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/