alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

Pemkab dan DPRD Jember Sepakat Tancap Gas Bahas LPP APBD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif dan legislatif tampaknya langsung tancap gas melakukan percepatan. Setelah sepekan lalu DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, kemarin disusul pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD dengan agenda penyampaian nota pengantar LPP APBD tahun anggaran 2021.

Sidang itu merupakan tindak lanjut dari LKPj 2021 maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Sebelumnya, diketahui telah diaudit oleh BPK RI dan menghasilkan opini audit wajar dengan pengecualian (WDP).

Dimulainya pembahasan LPP APBD itu juga menjadi amanat konstitusi (UU 33/2004) tentang kewajiban kepala daerah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui anggota legislatif.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Jangan Lewatkan Imunisasi Anak

Dalam paparannya, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelentrehkan capaian realisasi APBD 2021. Di antaranya pada pendapatan daerah (PAD) terealisasi 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun dari APBD Rp 3,68 triliun. Sementara, belanja daerah terealisasi 84,4 persen atau Rp 3,73 triliun dari APBD Rp 4,41 triliun.

Sementara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 tercatat sebesar Rp 676,61 miliar. Di antaranya Rp 107,09 miliar merupakan dana BTT tahun 2020 yang masih tercatat sebagai kas di Bendahara Pengeluaran, hingga berbuah jadi temuan BPK dan menjadi salah satu penyebab Jember tertahan di opini audit WDP. Hal ini pun rencananya akan dibahas lagi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif dan legislatif tampaknya langsung tancap gas melakukan percepatan. Setelah sepekan lalu DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, kemarin disusul pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD dengan agenda penyampaian nota pengantar LPP APBD tahun anggaran 2021.

Sidang itu merupakan tindak lanjut dari LKPj 2021 maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Sebelumnya, diketahui telah diaudit oleh BPK RI dan menghasilkan opini audit wajar dengan pengecualian (WDP).

Dimulainya pembahasan LPP APBD itu juga menjadi amanat konstitusi (UU 33/2004) tentang kewajiban kepala daerah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui anggota legislatif.

BACA JUGA: Jangan Lewatkan Imunisasi Anak

Dalam paparannya, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelentrehkan capaian realisasi APBD 2021. Di antaranya pada pendapatan daerah (PAD) terealisasi 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun dari APBD Rp 3,68 triliun. Sementara, belanja daerah terealisasi 84,4 persen atau Rp 3,73 triliun dari APBD Rp 4,41 triliun.

Sementara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 tercatat sebesar Rp 676,61 miliar. Di antaranya Rp 107,09 miliar merupakan dana BTT tahun 2020 yang masih tercatat sebagai kas di Bendahara Pengeluaran, hingga berbuah jadi temuan BPK dan menjadi salah satu penyebab Jember tertahan di opini audit WDP. Hal ini pun rencananya akan dibahas lagi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Eksekutif dan legislatif tampaknya langsung tancap gas melakukan percepatan. Setelah sepekan lalu DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, kemarin disusul pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD dengan agenda penyampaian nota pengantar LPP APBD tahun anggaran 2021.

Sidang itu merupakan tindak lanjut dari LKPj 2021 maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021. Sebelumnya, diketahui telah diaudit oleh BPK RI dan menghasilkan opini audit wajar dengan pengecualian (WDP).

Dimulainya pembahasan LPP APBD itu juga menjadi amanat konstitusi (UU 33/2004) tentang kewajiban kepala daerah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat melalui anggota legislatif.

BACA JUGA: Jangan Lewatkan Imunisasi Anak

Dalam paparannya, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelentrehkan capaian realisasi APBD 2021. Di antaranya pada pendapatan daerah (PAD) terealisasi 96,8 persen atau Rp 3,56 triliun dari APBD Rp 3,68 triliun. Sementara, belanja daerah terealisasi 84,4 persen atau Rp 3,73 triliun dari APBD Rp 4,41 triliun.

Sementara, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 tercatat sebesar Rp 676,61 miliar. Di antaranya Rp 107,09 miliar merupakan dana BTT tahun 2020 yang masih tercatat sebagai kas di Bendahara Pengeluaran, hingga berbuah jadi temuan BPK dan menjadi salah satu penyebab Jember tertahan di opini audit WDP. Hal ini pun rencananya akan dibahas lagi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/