alexametrics
26.8 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Mirfano Sekda, Fauzi Bagaimana?

Plh Bupati Ajari ASN Melek Aturan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Alur cerita panjang tentang pecah kongsi di tubuh Pemkab Jember mulai terurai. Pun demikian dengan dualisme pejabat yang membuat banyak orang bingung, juga telah diluruskan. Siapa pejabat yang sah dan siapa yang tidak sudah terjawab.

Keabsahan para pejabat di Jember terungkap setelah Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo menyampaikan beberapa rencananya selama menjabat Plh bupati beberapa hari ke depan. Dikatakannya, selain akan menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas Plh, dirinya juga mendapat amanah khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyelesaikan serangkaian kegaduhan di Kota Pesantren ini.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan.” Hadi Sulistyo, Plh Bupati Jember.

Tugas khusus dimaksud yakni mempersatukan insiden pecah kongsi akibat kebijakan kontroversi, beberapa waktu lalu. Tujuannya agar segala perbedaan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) tidak terus-terusan terjadi. Dan ASN kembali bekerja melayani masyarakat sebagai abdi negara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seperti diketahui, pecah kongsi yang terjadi yakni adanya pencopotan sejumlah pejabat dan pengisian pejabat baru. Salah satu yang menjadi sorotan publik, yaitu penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano, yang selanjutnya digantikan oleh Plt Sekda Edy Budi Susilo. Tak lama setelah itu, diganti lagi oleh Plh Sekda Ahmad Imam Fauzi. Selain sekda, sejumlah kepala dinas, camat, dan jabatan-jabatan ASN lain juga banyak yang dicopot dan diisi pejabat berbeda.

Tugas khusus Gubernur Khofifah kepada Hadi inilah yang dalam beberapa hari ke depan akan dituntaskan. Ini agar tidak ada lagi gejolak dualisme di tubuh pemkab. Cara penuntasan pun dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Sekda Pemkab Jember yang sah adalah Mirfano, bukan Ahmad Imam Fauzi.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan,” terang Hadi, di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (17/2) malam.

Kegaduhan dan pecah kongsi di Jember selayaknya tidak berlangsung lama jika seluruh pejabat mau membaca dan kembali pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, banyak pejabat yang ingkar pada peraturan hukum, sehingga kebijakan yang tidak benar pun tetap diikuti. Hal ini, bukan saja dialami oleh ASN yang bertugas menjadi staf, melainkan juga banyak dilakukan oleh para pejabat elite.

Untuk itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan mutasi jabatan, khususnya pasca-Pilkada Jember, seluruhnya tidak sah. Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021 yang tidak diusulkan, serta tidak mendapat persetujuan dari pemerintah di atasnya, juga tidak sah. “Saya tentunya akan berpedoman kepada surat gubernur, bahwa ini harus kembali ke KSOTK 2016. Kuncinya di situ. Gubernur membuat surat sudah dengan pertimbangan yang matang, tidak ngawur, dan sudah ada dasarnya, ada pasalnya,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Alur cerita panjang tentang pecah kongsi di tubuh Pemkab Jember mulai terurai. Pun demikian dengan dualisme pejabat yang membuat banyak orang bingung, juga telah diluruskan. Siapa pejabat yang sah dan siapa yang tidak sudah terjawab.

Keabsahan para pejabat di Jember terungkap setelah Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo menyampaikan beberapa rencananya selama menjabat Plh bupati beberapa hari ke depan. Dikatakannya, selain akan menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas Plh, dirinya juga mendapat amanah khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyelesaikan serangkaian kegaduhan di Kota Pesantren ini.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan.” Hadi Sulistyo, Plh Bupati Jember.

Tugas khusus dimaksud yakni mempersatukan insiden pecah kongsi akibat kebijakan kontroversi, beberapa waktu lalu. Tujuannya agar segala perbedaan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) tidak terus-terusan terjadi. Dan ASN kembali bekerja melayani masyarakat sebagai abdi negara.

Seperti diketahui, pecah kongsi yang terjadi yakni adanya pencopotan sejumlah pejabat dan pengisian pejabat baru. Salah satu yang menjadi sorotan publik, yaitu penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano, yang selanjutnya digantikan oleh Plt Sekda Edy Budi Susilo. Tak lama setelah itu, diganti lagi oleh Plh Sekda Ahmad Imam Fauzi. Selain sekda, sejumlah kepala dinas, camat, dan jabatan-jabatan ASN lain juga banyak yang dicopot dan diisi pejabat berbeda.

Tugas khusus Gubernur Khofifah kepada Hadi inilah yang dalam beberapa hari ke depan akan dituntaskan. Ini agar tidak ada lagi gejolak dualisme di tubuh pemkab. Cara penuntasan pun dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Sekda Pemkab Jember yang sah adalah Mirfano, bukan Ahmad Imam Fauzi.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan,” terang Hadi, di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (17/2) malam.

Kegaduhan dan pecah kongsi di Jember selayaknya tidak berlangsung lama jika seluruh pejabat mau membaca dan kembali pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, banyak pejabat yang ingkar pada peraturan hukum, sehingga kebijakan yang tidak benar pun tetap diikuti. Hal ini, bukan saja dialami oleh ASN yang bertugas menjadi staf, melainkan juga banyak dilakukan oleh para pejabat elite.

Untuk itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan mutasi jabatan, khususnya pasca-Pilkada Jember, seluruhnya tidak sah. Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021 yang tidak diusulkan, serta tidak mendapat persetujuan dari pemerintah di atasnya, juga tidak sah. “Saya tentunya akan berpedoman kepada surat gubernur, bahwa ini harus kembali ke KSOTK 2016. Kuncinya di situ. Gubernur membuat surat sudah dengan pertimbangan yang matang, tidak ngawur, dan sudah ada dasarnya, ada pasalnya,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Alur cerita panjang tentang pecah kongsi di tubuh Pemkab Jember mulai terurai. Pun demikian dengan dualisme pejabat yang membuat banyak orang bingung, juga telah diluruskan. Siapa pejabat yang sah dan siapa yang tidak sudah terjawab.

Keabsahan para pejabat di Jember terungkap setelah Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo menyampaikan beberapa rencananya selama menjabat Plh bupati beberapa hari ke depan. Dikatakannya, selain akan menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas Plh, dirinya juga mendapat amanah khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menyelesaikan serangkaian kegaduhan di Kota Pesantren ini.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan.” Hadi Sulistyo, Plh Bupati Jember.

Tugas khusus dimaksud yakni mempersatukan insiden pecah kongsi akibat kebijakan kontroversi, beberapa waktu lalu. Tujuannya agar segala perbedaan di tubuh aparatur sipil negara (ASN) tidak terus-terusan terjadi. Dan ASN kembali bekerja melayani masyarakat sebagai abdi negara.

Seperti diketahui, pecah kongsi yang terjadi yakni adanya pencopotan sejumlah pejabat dan pengisian pejabat baru. Salah satu yang menjadi sorotan publik, yaitu penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano, yang selanjutnya digantikan oleh Plt Sekda Edy Budi Susilo. Tak lama setelah itu, diganti lagi oleh Plh Sekda Ahmad Imam Fauzi. Selain sekda, sejumlah kepala dinas, camat, dan jabatan-jabatan ASN lain juga banyak yang dicopot dan diisi pejabat berbeda.

Tugas khusus Gubernur Khofifah kepada Hadi inilah yang dalam beberapa hari ke depan akan dituntaskan. Ini agar tidak ada lagi gejolak dualisme di tubuh pemkab. Cara penuntasan pun dilakukan berdasar peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Sekda Pemkab Jember yang sah adalah Mirfano, bukan Ahmad Imam Fauzi.

“Mengenai siapa sekda yang nanti difungsikan, saya berpedoman kepada surat gubernur yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Saya akan menerapkan itu, karena itu adalah surat gubernur yang sesuai dengan ketentuan,” terang Hadi, di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (17/2) malam.

Kegaduhan dan pecah kongsi di Jember selayaknya tidak berlangsung lama jika seluruh pejabat mau membaca dan kembali pada peraturan yang berlaku. Namun demikian, banyak pejabat yang ingkar pada peraturan hukum, sehingga kebijakan yang tidak benar pun tetap diikuti. Hal ini, bukan saja dialami oleh ASN yang bertugas menjadi staf, melainkan juga banyak dilakukan oleh para pejabat elite.

Untuk itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan mutasi jabatan, khususnya pasca-Pilkada Jember, seluruhnya tidak sah. Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021 yang tidak diusulkan, serta tidak mendapat persetujuan dari pemerintah di atasnya, juga tidak sah. “Saya tentunya akan berpedoman kepada surat gubernur, bahwa ini harus kembali ke KSOTK 2016. Kuncinya di situ. Gubernur membuat surat sudah dengan pertimbangan yang matang, tidak ngawur, dan sudah ada dasarnya, ada pasalnya,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/