Lambatnya Data Kependudukan Jadi Penyebab Adanya Lebih 14 Ribu NIK Ganda

RADARJEMBER.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember melakukan pencermatan terhadap data pemilih di Jember. Hasilnya, mereka menemukan data nomor induk kependudukan (NIK) ganda yang jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data yang disampaikan Bawaslu RI. Ini menjadi PR bagi penyelenggara pemilu di Jember.

IKLAN

Andika Firmansyah, Ketua Bawaslu Jember menuturkan, hasil pencermatan daftar pemilih secara nasional Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah menemukan kegandaan data sebanyak 2,5 juta. “Dari hasil pencermatan Bawaslu RI di Jember, terdapat kegandaan NIK dan nama sekitar 13.592,” jelas Andika.

Dari hasil tersebut, Bawaslu Jember melakukan tindak lanjut dengan pencermatan tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Bawaslu melalui kepanjangan tangan di bawah melalui panwascam dan pengawas lapangan pun turun langsung melakukan kroscek data ini.

Hasilnya, diakuinya cukup mencengangkan. Sebab, dari data yang mereka himpun, ternyata jumlah data NIK ganda lebih banyak dibandingkan yang dilakukan Bawaslu RI. “Hasil percermatan Bawaslu Jember, ada sekitar 14.782 yang memiliki kegandaan NIK dan nama,” jelas Andika kermarin.

Selain kegandaan NIK dan nama ini, di tingkat kecamatan juga dilakukan pencermatan data tidak memenuhi syarat (TMS) dan memenuhi syarat (MS), agar hak suara bisa tersalurkan semuanya. Diakui Andika, hal ini juga penting, sehingga seluruh rakyat bisa memberikan suaranya dalam pemilu 2019 mendatang.

Dirinya menuturkan, banyaknya data ganda ini menjadi PR bagi penyelenggara pemilu. Apalagi, dari hasil keputusan KPU RI diketahui bahwa daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT HP) diperpanjang hingga dua bulan ke depan. “Jadi, masih ada kesempatan bagi penyelenggara untuk memperbaikinya,” jelasnya.

Apalagi, nantinya data ini memang perlu dilakukan pencermatan kembali terkait daftar pemilih dan hasil pencermatan akan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember untuk ditindaklanjuti. “Ini menjadi masalah klasik, namun kami selalu berusaha untuk bisa terus diperbaiki,” tegas Andika.

Oleh karena itu, dalam dua bulan ini pihaknya akan meminta kepada seluruh petugas pengawas pemilu hingga jaringan bawah untuk memantau kinerja KPU. “Nanti akan dilakukan pengawasan melekat kepada PPK dan PPS di lapangan,” jelasnya. Dengan demikian, pengawasan bisa dilakukan secara maksimal.

Pihaknya berharap, nantinya data yang dihasilkan juga lebih baik dan berkualitas. Hal ini akan mendukung terciptanya pemilu yang juga lebih baik. Sementara itu, dalam penjelasannya, Andika menuturkan bahwa banyaknya data ganda ini disebabkan oleh banyak faktor.

Salah satunya yang paling mencolok yakni banyaknya masyarakat Jember yang berpindah domisili. “Sehingga, mereka tercatat di dua tempat sekaligus,” jelasnya. Hal ini ditambah dengan lamanya proses pengurusan pindah di dinas terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

“Makanya tercatat ganda. Dan ini sangat banyak jumlahnya,” terang Andika. Oleh karena itu, dalam hal ini pihaknya pun tidak sepenuhnya menyalahkan pihak KPU. Di lain pihak, Andika juga menuturkan bahwa banyaknya data NIK ganda ini karena banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP.

“Ada yang sudah perekaman namun belum keluar e-KTP-nya. Makanya, kadang diisi NIK sekenanya,” jelasnya. Hal inilah yang harus diperbaiki oleh semua stakeholder yang ada di Jember. Termasuk juga pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak dispendukcapil untuk hal ini. Pihaknya pun akan melakukan MoU dengan pihak dispendukcapil untuk melakukan perbaikan masalah ini.

Pasalnya, untuk Pemilu 2019 sudah ditegaskan bahwa pemilih wajib menggunakan e-KTP. Oleh karena itu, butuh percepatan untuk memastikan semua masyarakat memiliki hak pilih. “Semoga saja nanti sebelum pemilu 2019, semuanya sudah tuntas,” pungkasnya.

Reporter : Rangga Mahardika
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :