alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Lima Tahun Terakhir, DLH Melempem

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya aktivitas tambak dan tambang liar sejak beberapa tahun belakangan ini, kian menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, hampir sebagian besar tidak memiliki izin dan dinilai mengancam kerusakan lingkungan.

Berkaitan hal itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disebut bertanggung jawab terhadap aktivitas tambak dan tambang liar tersebut. Baik dari perizinan maupun pengawasan. Utamanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebab, banyaknya aktivitas tambak dan tambang ilegal itu menjadi salah satu indikasi bahwa kinerja DLH melempem.

Plt Kepala DLH Jember Eko Heru Sunarso membenarkan. Pria yang baru menjabat beberapa bulan kemarin ini mengaku, apa yang kerap dikeluhkan para warga, aktivis, maupun LSM terkait tambak dan tambang itu benar adanya. “Soal limbah cair atau limbah B3, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, Red), sampai perizinan, itu semuanya benar. Kami sempat turun melihat sendiri, beberapa waktu lalu,” terang Heru, saat menghadiri monitoring Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur di Kantor Pemkab Jember, baru-baru ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, semua pengelolaan atau eksploitasi lingkungan itu harus selaras dengan ketentuan yang diamanahkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, beberapa tahun belakangan ini, DLH diakui tidak memiliki taji menjalankan amanat tersebut. “Selama lima tahun terakhir ini, DLH mati suri,” sebutnya, dalam forum tersebut.

Karenanya, tak heran, begitu banyak aktivitas tambak maupun tambang galian C yang lolos dari pengawasan DLH. Jika meminjam jargon kepemimpinan Bupati Jember hari ini, seharusnya wes wayahe DLH kenceng. Tidak lagi melempem.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya aktivitas tambak dan tambang liar sejak beberapa tahun belakangan ini, kian menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, hampir sebagian besar tidak memiliki izin dan dinilai mengancam kerusakan lingkungan.

Berkaitan hal itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disebut bertanggung jawab terhadap aktivitas tambak dan tambang liar tersebut. Baik dari perizinan maupun pengawasan. Utamanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebab, banyaknya aktivitas tambak dan tambang ilegal itu menjadi salah satu indikasi bahwa kinerja DLH melempem.

Plt Kepala DLH Jember Eko Heru Sunarso membenarkan. Pria yang baru menjabat beberapa bulan kemarin ini mengaku, apa yang kerap dikeluhkan para warga, aktivis, maupun LSM terkait tambak dan tambang itu benar adanya. “Soal limbah cair atau limbah B3, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, Red), sampai perizinan, itu semuanya benar. Kami sempat turun melihat sendiri, beberapa waktu lalu,” terang Heru, saat menghadiri monitoring Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur di Kantor Pemkab Jember, baru-baru ini.

Menurut dia, semua pengelolaan atau eksploitasi lingkungan itu harus selaras dengan ketentuan yang diamanahkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, beberapa tahun belakangan ini, DLH diakui tidak memiliki taji menjalankan amanat tersebut. “Selama lima tahun terakhir ini, DLH mati suri,” sebutnya, dalam forum tersebut.

Karenanya, tak heran, begitu banyak aktivitas tambak maupun tambang galian C yang lolos dari pengawasan DLH. Jika meminjam jargon kepemimpinan Bupati Jember hari ini, seharusnya wes wayahe DLH kenceng. Tidak lagi melempem.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Banyaknya aktivitas tambak dan tambang liar sejak beberapa tahun belakangan ini, kian menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, hampir sebagian besar tidak memiliki izin dan dinilai mengancam kerusakan lingkungan.

Berkaitan hal itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disebut bertanggung jawab terhadap aktivitas tambak dan tambang liar tersebut. Baik dari perizinan maupun pengawasan. Utamanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebab, banyaknya aktivitas tambak dan tambang ilegal itu menjadi salah satu indikasi bahwa kinerja DLH melempem.

Plt Kepala DLH Jember Eko Heru Sunarso membenarkan. Pria yang baru menjabat beberapa bulan kemarin ini mengaku, apa yang kerap dikeluhkan para warga, aktivis, maupun LSM terkait tambak dan tambang itu benar adanya. “Soal limbah cair atau limbah B3, amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, Red), sampai perizinan, itu semuanya benar. Kami sempat turun melihat sendiri, beberapa waktu lalu,” terang Heru, saat menghadiri monitoring Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur di Kantor Pemkab Jember, baru-baru ini.

Menurut dia, semua pengelolaan atau eksploitasi lingkungan itu harus selaras dengan ketentuan yang diamanahkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, beberapa tahun belakangan ini, DLH diakui tidak memiliki taji menjalankan amanat tersebut. “Selama lima tahun terakhir ini, DLH mati suri,” sebutnya, dalam forum tersebut.

Karenanya, tak heran, begitu banyak aktivitas tambak maupun tambang galian C yang lolos dari pengawasan DLH. Jika meminjam jargon kepemimpinan Bupati Jember hari ini, seharusnya wes wayahe DLH kenceng. Tidak lagi melempem.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/