alexametrics
23.4 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Ombudsman Jatim Tagih Bupati Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menagih Bupati Jember Hendy Siswanto terkait persoalan layanan perizinan di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin beserta jajarannya saat berkunjung ke Jawa Pos Radar Jember, kemarin (17/3).

Agus mengungkapkan bahwa tagihan itu berupa beberapa saran yang ditujukan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto supaya memperbaiki proses penerbitan layanan perizinan di Jember. Pasalnya, proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang seharusnya cukup selesai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), harus mendapatkan tanda tangan kepala daerah.

Menurut dia, kepala daerah lama beralasan bahwa hal itu disebabkan belum adanya pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada Kepala DPMPTSP. “Padahal, kewajiban itu sudah tertuang dalam pasal 1 (4) Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota/wali kota, dapat memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi wewenang urusan pemerintah kabupaten/kota/wali kota kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Agus menyebut, akibat tak adanya pendelegasian itu, proses perizinan menjadi terhambat. “Akibatnya, membuat masyarakat atau pengusaha menjadi enggan untuk mengurus IMB,” paparnya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian berupa penggalian data di beberapa instansi dan pihak terkait. Di antaranya, anggota DPRD, Wakil Bupati Jember kala itu Drs KH Abdul Muqit Arief, Asisten Pemerintahan dan Plt Kepala Bagian Hukum Jember, Kepala DPMPTSP Jember, serta Real Estate Indonesia (REI) Jember.

“Pertama, terdapat penemuan Perbup Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kedinasan DPMPTSP, tetapi tidak mengatur tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan,” kata Agus. Kedua, terdapat bukti pada awal 2019 bahwa pihak yang menandatangani dan menyerahkan IMB adalah kepala DPMPTSP. Namun, setelah itu, Bupati Jember yang melakukan penandatanganan IMB. “Dengan alasan, menghindari pungli sehingga menarik kembali kewenangan itu dari Kepala DPMPTSP,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, penandatanganan yang dilakukan oleh bupati dinilai cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Padahal, jika terjadi maladministrasi, seharusnya ada upaya pemberian sanksi dari kepala daerah kepada oknum yang melakukan hal itu. “Bukan menarik kembali kewenangan perizinan,” imbuhnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menagih Bupati Jember Hendy Siswanto terkait persoalan layanan perizinan di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin beserta jajarannya saat berkunjung ke Jawa Pos Radar Jember, kemarin (17/3).

Agus mengungkapkan bahwa tagihan itu berupa beberapa saran yang ditujukan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto supaya memperbaiki proses penerbitan layanan perizinan di Jember. Pasalnya, proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang seharusnya cukup selesai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), harus mendapatkan tanda tangan kepala daerah.

Menurut dia, kepala daerah lama beralasan bahwa hal itu disebabkan belum adanya pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada Kepala DPMPTSP. “Padahal, kewajiban itu sudah tertuang dalam pasal 1 (4) Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota/wali kota, dapat memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi wewenang urusan pemerintah kabupaten/kota/wali kota kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Agus menyebut, akibat tak adanya pendelegasian itu, proses perizinan menjadi terhambat. “Akibatnya, membuat masyarakat atau pengusaha menjadi enggan untuk mengurus IMB,” paparnya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian berupa penggalian data di beberapa instansi dan pihak terkait. Di antaranya, anggota DPRD, Wakil Bupati Jember kala itu Drs KH Abdul Muqit Arief, Asisten Pemerintahan dan Plt Kepala Bagian Hukum Jember, Kepala DPMPTSP Jember, serta Real Estate Indonesia (REI) Jember.

“Pertama, terdapat penemuan Perbup Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kedinasan DPMPTSP, tetapi tidak mengatur tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan,” kata Agus. Kedua, terdapat bukti pada awal 2019 bahwa pihak yang menandatangani dan menyerahkan IMB adalah kepala DPMPTSP. Namun, setelah itu, Bupati Jember yang melakukan penandatanganan IMB. “Dengan alasan, menghindari pungli sehingga menarik kembali kewenangan itu dari Kepala DPMPTSP,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, penandatanganan yang dilakukan oleh bupati dinilai cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Padahal, jika terjadi maladministrasi, seharusnya ada upaya pemberian sanksi dari kepala daerah kepada oknum yang melakukan hal itu. “Bukan menarik kembali kewenangan perizinan,” imbuhnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menagih Bupati Jember Hendy Siswanto terkait persoalan layanan perizinan di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin beserta jajarannya saat berkunjung ke Jawa Pos Radar Jember, kemarin (17/3).

Agus mengungkapkan bahwa tagihan itu berupa beberapa saran yang ditujukan kepada Bupati Jember Hendy Siswanto supaya memperbaiki proses penerbitan layanan perizinan di Jember. Pasalnya, proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang seharusnya cukup selesai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), harus mendapatkan tanda tangan kepala daerah.

Menurut dia, kepala daerah lama beralasan bahwa hal itu disebabkan belum adanya pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada Kepala DPMPTSP. “Padahal, kewajiban itu sudah tertuang dalam pasal 1 (4) Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota/wali kota, dapat memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi wewenang urusan pemerintah kabupaten/kota/wali kota kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota. Agus menyebut, akibat tak adanya pendelegasian itu, proses perizinan menjadi terhambat. “Akibatnya, membuat masyarakat atau pengusaha menjadi enggan untuk mengurus IMB,” paparnya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian berupa penggalian data di beberapa instansi dan pihak terkait. Di antaranya, anggota DPRD, Wakil Bupati Jember kala itu Drs KH Abdul Muqit Arief, Asisten Pemerintahan dan Plt Kepala Bagian Hukum Jember, Kepala DPMPTSP Jember, serta Real Estate Indonesia (REI) Jember.

“Pertama, terdapat penemuan Perbup Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kedinasan DPMPTSP, tetapi tidak mengatur tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan,” kata Agus. Kedua, terdapat bukti pada awal 2019 bahwa pihak yang menandatangani dan menyerahkan IMB adalah kepala DPMPTSP. Namun, setelah itu, Bupati Jember yang melakukan penandatanganan IMB. “Dengan alasan, menghindari pungli sehingga menarik kembali kewenangan itu dari Kepala DPMPTSP,” jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, penandatanganan yang dilakukan oleh bupati dinilai cacat wewenang dan pengabaian kewajiban hukum. Padahal, jika terjadi maladministrasi, seharusnya ada upaya pemberian sanksi dari kepala daerah kepada oknum yang melakukan hal itu. “Bukan menarik kembali kewenangan perizinan,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/