alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Ribuan Data Warga Miskin Invalid

Perbaikan Dilakukan hingga Akhir Juli

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bantuan rutin dari pemerintah pusat, sejak April hingga pertengahan Juli 2021 ini, tak kunjung cair. Penyebabnya big data berupa Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) masih dalam masa perbaikan. Ada temuan data warga miskin dalam DTKS itu yang invalid. Hal itu bukan saja terjadi di Jember, melainkan di seluruh Indonesia.

Alhasil, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). “Masa perbaikan DTKS sampai 31 Juli mendatang,” kata Widy Prasetyo, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Jember, kemarin (15/7).

Perbaikan DTKS sebagai induk data penerima PKH dan BPNT dilakukan setelah data KPM yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) diketahui banyak yang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, nomor induk kependudukan (NIK) tidak ada, serta beberapa hal lain. Data tidak valid itu ditemukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil). “Setelah dimasukkan aplikasi, Dirjendukcapil menemukan ribuan DTKS yang tidak valid. Sehingga harus dilakukan perbaikan,” papar Widy.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, khusus di Jember, DTKS tengah diperbaiki oleh Dinsos. Data yang diperbaiki telah dikirim ke Kemensos, beberapa waktu lalu. “Data yang diperbaiki sebanyak 426.679 ribu KPM. Per hari ini, sebanyak 265.727 ribu KPM belum diperbaiki,” jelasnya. Masa pandemi korona sekarang ini diakui menjadi salah satu penghambat, tetapi Dinsos terus melakukan perbaikan DTKS hingga akhir bulan nanti.

Widy mengungkapkan, Kemensos memiliki kalender perbaikan DTKS. Selama DTKS belum selesai, maka KPM dari PKH dan BPNT belum bisa menerima bantuan rutin. “Semua penerima PKH juga menjadi penerima BPNT. Sementara, penerima BPNT tidak semua menjadi penerima PKH. KPM penerima PKH dan BPNT semuanya masuk ke DTKS,” ungkapnya.

Apabila nanti DTKS itu selesai, lanjut Widy, maka Kemensos akan menentukan jumlah penerima PKH, serta jumlah penerima BPNT. “Jadi, jumlah KPM PKH dan BPNT setelah perbaikan DTKS diputuskan Kemensos karena ada perbaikan itu,” bebernya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bantuan rutin dari pemerintah pusat, sejak April hingga pertengahan Juli 2021 ini, tak kunjung cair. Penyebabnya big data berupa Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) masih dalam masa perbaikan. Ada temuan data warga miskin dalam DTKS itu yang invalid. Hal itu bukan saja terjadi di Jember, melainkan di seluruh Indonesia.

Alhasil, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). “Masa perbaikan DTKS sampai 31 Juli mendatang,” kata Widy Prasetyo, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Jember, kemarin (15/7).

Perbaikan DTKS sebagai induk data penerima PKH dan BPNT dilakukan setelah data KPM yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) diketahui banyak yang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, nomor induk kependudukan (NIK) tidak ada, serta beberapa hal lain. Data tidak valid itu ditemukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil). “Setelah dimasukkan aplikasi, Dirjendukcapil menemukan ribuan DTKS yang tidak valid. Sehingga harus dilakukan perbaikan,” papar Widy.

Menurutnya, khusus di Jember, DTKS tengah diperbaiki oleh Dinsos. Data yang diperbaiki telah dikirim ke Kemensos, beberapa waktu lalu. “Data yang diperbaiki sebanyak 426.679 ribu KPM. Per hari ini, sebanyak 265.727 ribu KPM belum diperbaiki,” jelasnya. Masa pandemi korona sekarang ini diakui menjadi salah satu penghambat, tetapi Dinsos terus melakukan perbaikan DTKS hingga akhir bulan nanti.

Widy mengungkapkan, Kemensos memiliki kalender perbaikan DTKS. Selama DTKS belum selesai, maka KPM dari PKH dan BPNT belum bisa menerima bantuan rutin. “Semua penerima PKH juga menjadi penerima BPNT. Sementara, penerima BPNT tidak semua menjadi penerima PKH. KPM penerima PKH dan BPNT semuanya masuk ke DTKS,” ungkapnya.

Apabila nanti DTKS itu selesai, lanjut Widy, maka Kemensos akan menentukan jumlah penerima PKH, serta jumlah penerima BPNT. “Jadi, jumlah KPM PKH dan BPNT setelah perbaikan DTKS diputuskan Kemensos karena ada perbaikan itu,” bebernya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bantuan rutin dari pemerintah pusat, sejak April hingga pertengahan Juli 2021 ini, tak kunjung cair. Penyebabnya big data berupa Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) masih dalam masa perbaikan. Ada temuan data warga miskin dalam DTKS itu yang invalid. Hal itu bukan saja terjadi di Jember, melainkan di seluruh Indonesia.

Alhasil, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). “Masa perbaikan DTKS sampai 31 Juli mendatang,” kata Widy Prasetyo, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Jember, kemarin (15/7).

Perbaikan DTKS sebagai induk data penerima PKH dan BPNT dilakukan setelah data KPM yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) diketahui banyak yang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, nomor induk kependudukan (NIK) tidak ada, serta beberapa hal lain. Data tidak valid itu ditemukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil). “Setelah dimasukkan aplikasi, Dirjendukcapil menemukan ribuan DTKS yang tidak valid. Sehingga harus dilakukan perbaikan,” papar Widy.

Menurutnya, khusus di Jember, DTKS tengah diperbaiki oleh Dinsos. Data yang diperbaiki telah dikirim ke Kemensos, beberapa waktu lalu. “Data yang diperbaiki sebanyak 426.679 ribu KPM. Per hari ini, sebanyak 265.727 ribu KPM belum diperbaiki,” jelasnya. Masa pandemi korona sekarang ini diakui menjadi salah satu penghambat, tetapi Dinsos terus melakukan perbaikan DTKS hingga akhir bulan nanti.

Widy mengungkapkan, Kemensos memiliki kalender perbaikan DTKS. Selama DTKS belum selesai, maka KPM dari PKH dan BPNT belum bisa menerima bantuan rutin. “Semua penerima PKH juga menjadi penerima BPNT. Sementara, penerima BPNT tidak semua menjadi penerima PKH. KPM penerima PKH dan BPNT semuanya masuk ke DTKS,” ungkapnya.

Apabila nanti DTKS itu selesai, lanjut Widy, maka Kemensos akan menentukan jumlah penerima PKH, serta jumlah penerima BPNT. “Jadi, jumlah KPM PKH dan BPNT setelah perbaikan DTKS diputuskan Kemensos karena ada perbaikan itu,” bebernya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/