alexametrics
32.2 C
Jember
Monday, 16 May 2022

Mulai Rancang Program Pembangunan

Dapat Bantuan dari KemenPUPR

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di balik ruangan berkaca hitam itu, tampak bayangan orang-orang sedang berbincang-bincang. Bupati Jember Hendy Siswanto tampak menggunakan tangannya untuk bergestur saat menjelaskan sesuatu. Mengingat, agenda pada saat itu, pihaknya dijadwalkan berembuk bersama Tim Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Dikonfirmasi setelah kegiatan usai, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II BPPW Jawa Timur Farid Dibyo Mayangkoro menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa program terkait dengan pembangunan infrastruktur kepada pimpinan baru Jember, Hendy Siswanto. “Khususnya, infrastruktur padat karya yang bakal diprioritaskan di Jember tahun ini,” paparnya.

Mulai Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). “Sedangkan tahun lalu, kami sudah menggarap sanitasi pedesaan padat karya (sandes),” lanjutnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Farid mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penggarapan Pisew dilakukan di tiga kecamatan. Sedangkan Kotaku di sembilan kelurahan pada tiga kecamatan tersebut. Sementara itu, pembangunan Pamsimas akan digarap di 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk anggaran, Pisew dijatah sekitar Rp 600 juta per kecamatan, sehingga total Rp 1,8 miliar. Kotaku dianggarkan sekitar Rp 300 juta, sehingga total senilai Rp 2,7 Miliar. “Sedangkan Pamsimas, satu desa sekitar Rp 245 juta, ada 10 desa. Jadi, sekitar Rp 2,4 miliar,” imbuhnya. Rencananya, kegiatan harus dilakukan tahun ini dengan kurasi pembangunan minimal enam bulan per program.

Seperti diketahui, Jember saat ini belum mempunyai APBD. Meski begitu, keterbatasan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan yang bakal digarap. “Tapi, ada dua desa yang mungkin perlu menunggu. Soalnya perlu mendapatkan anggaran APBD,” tuturnya. Sementara itu, Farid menuturkan bahwa delapan desa lain bersumber dari APBN.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pola penggarapannya juga berdasar pada pemberdayaan masyarakat. “Jadi, dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan begitu, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” terangnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di balik ruangan berkaca hitam itu, tampak bayangan orang-orang sedang berbincang-bincang. Bupati Jember Hendy Siswanto tampak menggunakan tangannya untuk bergestur saat menjelaskan sesuatu. Mengingat, agenda pada saat itu, pihaknya dijadwalkan berembuk bersama Tim Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Dikonfirmasi setelah kegiatan usai, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II BPPW Jawa Timur Farid Dibyo Mayangkoro menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa program terkait dengan pembangunan infrastruktur kepada pimpinan baru Jember, Hendy Siswanto. “Khususnya, infrastruktur padat karya yang bakal diprioritaskan di Jember tahun ini,” paparnya.

Mulai Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). “Sedangkan tahun lalu, kami sudah menggarap sanitasi pedesaan padat karya (sandes),” lanjutnya.

Farid mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penggarapan Pisew dilakukan di tiga kecamatan. Sedangkan Kotaku di sembilan kelurahan pada tiga kecamatan tersebut. Sementara itu, pembangunan Pamsimas akan digarap di 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk anggaran, Pisew dijatah sekitar Rp 600 juta per kecamatan, sehingga total Rp 1,8 miliar. Kotaku dianggarkan sekitar Rp 300 juta, sehingga total senilai Rp 2,7 Miliar. “Sedangkan Pamsimas, satu desa sekitar Rp 245 juta, ada 10 desa. Jadi, sekitar Rp 2,4 miliar,” imbuhnya. Rencananya, kegiatan harus dilakukan tahun ini dengan kurasi pembangunan minimal enam bulan per program.

Seperti diketahui, Jember saat ini belum mempunyai APBD. Meski begitu, keterbatasan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan yang bakal digarap. “Tapi, ada dua desa yang mungkin perlu menunggu. Soalnya perlu mendapatkan anggaran APBD,” tuturnya. Sementara itu, Farid menuturkan bahwa delapan desa lain bersumber dari APBN.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pola penggarapannya juga berdasar pada pemberdayaan masyarakat. “Jadi, dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan begitu, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” terangnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di balik ruangan berkaca hitam itu, tampak bayangan orang-orang sedang berbincang-bincang. Bupati Jember Hendy Siswanto tampak menggunakan tangannya untuk bergestur saat menjelaskan sesuatu. Mengingat, agenda pada saat itu, pihaknya dijadwalkan berembuk bersama Tim Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Dikonfirmasi setelah kegiatan usai, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II BPPW Jawa Timur Farid Dibyo Mayangkoro menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa program terkait dengan pembangunan infrastruktur kepada pimpinan baru Jember, Hendy Siswanto. “Khususnya, infrastruktur padat karya yang bakal diprioritaskan di Jember tahun ini,” paparnya.

Mulai Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). “Sedangkan tahun lalu, kami sudah menggarap sanitasi pedesaan padat karya (sandes),” lanjutnya.

Farid mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penggarapan Pisew dilakukan di tiga kecamatan. Sedangkan Kotaku di sembilan kelurahan pada tiga kecamatan tersebut. Sementara itu, pembangunan Pamsimas akan digarap di 10 desa yang tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk anggaran, Pisew dijatah sekitar Rp 600 juta per kecamatan, sehingga total Rp 1,8 miliar. Kotaku dianggarkan sekitar Rp 300 juta, sehingga total senilai Rp 2,7 Miliar. “Sedangkan Pamsimas, satu desa sekitar Rp 245 juta, ada 10 desa. Jadi, sekitar Rp 2,4 miliar,” imbuhnya. Rencananya, kegiatan harus dilakukan tahun ini dengan kurasi pembangunan minimal enam bulan per program.

Seperti diketahui, Jember saat ini belum mempunyai APBD. Meski begitu, keterbatasan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan yang bakal digarap. “Tapi, ada dua desa yang mungkin perlu menunggu. Soalnya perlu mendapatkan anggaran APBD,” tuturnya. Sementara itu, Farid menuturkan bahwa delapan desa lain bersumber dari APBN.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pola penggarapannya juga berdasar pada pemberdayaan masyarakat. “Jadi, dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan begitu, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/