alexametrics
26 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Muncul Dugaan Penggunaan Dana Melebihi Pagu di APBD Jember 2021

Mobile_AP_Rectangle 1

Sementara itu, besaran dugaan penggunaan anggaran belum diketahui secara pasti. BPKAD juga tengah melakukan pengecekan akan dugaan tersebut. Tita pun menjelaskan, dugaan lebihnya penggunaan anggaran dimungkinkan terjadi karena penggunaan sistem belum sepenuhnya merata.

Diketahui, Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) kini menjadi aplikasi untuk proses penganggaran sekaligus penatausahaan. Tetapi, masih ada OPD yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penatausahaan, sedangkan penganggarannya memakai SIPD.

“SIPD program aplikasi baru yang belum familier, meski Kemendagri sudah memfasilitasi. Penganggaran sudah pakai SIPD, tapi penatausahaannya kami kesulitan. Ke depan, perlu adanya evaluasi terhadap 23 OPD yang menggunakan standar ganda tersebut agar tidak membingungkan,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk diketahui, 23 OPD yang diduga mengalami kelebihan anggaran yaitu OPD yang menggunakan sistem ganda. Dalam hal penganggaran memakai SIPD, sementara penatausahaan memakai SIMDA. Masing-masing OPD itu adalah Bagian Hukum, DPUBMSDA, Dinsos, Disnaker, Dispendukcapil, Dispora, Dinas Perpustakaan, dan Bagian Kesra. Selain itu, ada Dinas Pendidikan, DPRKPCK, DP3AKB, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.

Penggunaan sistem ganda juga diduga masih dilakukan Pemerintah Kecamatan Gumukmas, Mumbulsari, Patrang, Puger, Semboro, Sukorambi, Sumberjambe, Sumbersari, Umbulsari, serta Kecamatan Wuluhan. (nur/c2/lin)

- Advertisement -

Sementara itu, besaran dugaan penggunaan anggaran belum diketahui secara pasti. BPKAD juga tengah melakukan pengecekan akan dugaan tersebut. Tita pun menjelaskan, dugaan lebihnya penggunaan anggaran dimungkinkan terjadi karena penggunaan sistem belum sepenuhnya merata.

Diketahui, Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) kini menjadi aplikasi untuk proses penganggaran sekaligus penatausahaan. Tetapi, masih ada OPD yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penatausahaan, sedangkan penganggarannya memakai SIPD.

“SIPD program aplikasi baru yang belum familier, meski Kemendagri sudah memfasilitasi. Penganggaran sudah pakai SIPD, tapi penatausahaannya kami kesulitan. Ke depan, perlu adanya evaluasi terhadap 23 OPD yang menggunakan standar ganda tersebut agar tidak membingungkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 23 OPD yang diduga mengalami kelebihan anggaran yaitu OPD yang menggunakan sistem ganda. Dalam hal penganggaran memakai SIPD, sementara penatausahaan memakai SIMDA. Masing-masing OPD itu adalah Bagian Hukum, DPUBMSDA, Dinsos, Disnaker, Dispendukcapil, Dispora, Dinas Perpustakaan, dan Bagian Kesra. Selain itu, ada Dinas Pendidikan, DPRKPCK, DP3AKB, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.

Penggunaan sistem ganda juga diduga masih dilakukan Pemerintah Kecamatan Gumukmas, Mumbulsari, Patrang, Puger, Semboro, Sukorambi, Sumberjambe, Sumbersari, Umbulsari, serta Kecamatan Wuluhan. (nur/c2/lin)

Sementara itu, besaran dugaan penggunaan anggaran belum diketahui secara pasti. BPKAD juga tengah melakukan pengecekan akan dugaan tersebut. Tita pun menjelaskan, dugaan lebihnya penggunaan anggaran dimungkinkan terjadi karena penggunaan sistem belum sepenuhnya merata.

Diketahui, Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) kini menjadi aplikasi untuk proses penganggaran sekaligus penatausahaan. Tetapi, masih ada OPD yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penatausahaan, sedangkan penganggarannya memakai SIPD.

“SIPD program aplikasi baru yang belum familier, meski Kemendagri sudah memfasilitasi. Penganggaran sudah pakai SIPD, tapi penatausahaannya kami kesulitan. Ke depan, perlu adanya evaluasi terhadap 23 OPD yang menggunakan standar ganda tersebut agar tidak membingungkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 23 OPD yang diduga mengalami kelebihan anggaran yaitu OPD yang menggunakan sistem ganda. Dalam hal penganggaran memakai SIPD, sementara penatausahaan memakai SIMDA. Masing-masing OPD itu adalah Bagian Hukum, DPUBMSDA, Dinsos, Disnaker, Dispendukcapil, Dispora, Dinas Perpustakaan, dan Bagian Kesra. Selain itu, ada Dinas Pendidikan, DPRKPCK, DP3AKB, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.

Penggunaan sistem ganda juga diduga masih dilakukan Pemerintah Kecamatan Gumukmas, Mumbulsari, Patrang, Puger, Semboro, Sukorambi, Sumberjambe, Sumbersari, Umbulsari, serta Kecamatan Wuluhan. (nur/c2/lin)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca