alexametrics
26.8 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

Muncul Dugaan Penggunaan Dana Melebihi Pagu di APBD Jember 2021

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Pascapenetapan perubahan APBD Jember tahun 2021, mencuat dugaan kelebihan penggunaan anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan di 23 organisasi perangkat daerah (OPD). Besaran selisih anggaran yang diduga terpakai itu diketahui dalam penelusuran instansi terkait, kemarin (15/10).

Adanya dugaan lebihnya penggunaan anggaran itu membuat Komisi A DPRD Jember mengambil sikap. Salah satu yang disampaikan yakni pentingnya transparansi penggunaan anggaran di seluruh OPD. “Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban. Tanpa dipertanyakan, selayaknya dibuka ke publik,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

Menurut dia, dugaan kelebihan penggunaan anggaran di 23 OPD semestinya diselesaikan sebelum PAPBD disepakati. Namun, kini PAPBD telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi pos anggaran yang telah ditetapkan. “Kami khawatir soal kelebihan realisasi di banyak kegiatan akan berimplikasi pada penjabaran anggaran. Apalagi PAPBD sudah disepakati bersama,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tabroni meminta agar Pemkab Jember dan seluruh OPD mengedepankan transparansi penggunaan anggaran. “Ke depan, perlu semangat bersama bahwa dana yang dikelola OPD harus transparan. Kemudian, standar yang dipakai sebaiknya mengikuti ketentuan terbaru,” ungkapnya.

Sebanyak 23 OPD itu pun diundang ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember untuk melakukan klarifikasi, kemarin (15/10). Kepada Jawa Pos Radar Jember, Kepala BPKAD Tita Fajar Aryatiningsih menyampaikan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk melihat apakah ada selisih atau ada yang tidak pas. “Jadi, kita cek mengonfirmasi apakah ada kelebihan,” jelasnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Pascapenetapan perubahan APBD Jember tahun 2021, mencuat dugaan kelebihan penggunaan anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan di 23 organisasi perangkat daerah (OPD). Besaran selisih anggaran yang diduga terpakai itu diketahui dalam penelusuran instansi terkait, kemarin (15/10).

Adanya dugaan lebihnya penggunaan anggaran itu membuat Komisi A DPRD Jember mengambil sikap. Salah satu yang disampaikan yakni pentingnya transparansi penggunaan anggaran di seluruh OPD. “Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban. Tanpa dipertanyakan, selayaknya dibuka ke publik,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

Menurut dia, dugaan kelebihan penggunaan anggaran di 23 OPD semestinya diselesaikan sebelum PAPBD disepakati. Namun, kini PAPBD telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi pos anggaran yang telah ditetapkan. “Kami khawatir soal kelebihan realisasi di banyak kegiatan akan berimplikasi pada penjabaran anggaran. Apalagi PAPBD sudah disepakati bersama,” jelasnya.

Tabroni meminta agar Pemkab Jember dan seluruh OPD mengedepankan transparansi penggunaan anggaran. “Ke depan, perlu semangat bersama bahwa dana yang dikelola OPD harus transparan. Kemudian, standar yang dipakai sebaiknya mengikuti ketentuan terbaru,” ungkapnya.

Sebanyak 23 OPD itu pun diundang ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember untuk melakukan klarifikasi, kemarin (15/10). Kepada Jawa Pos Radar Jember, Kepala BPKAD Tita Fajar Aryatiningsih menyampaikan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk melihat apakah ada selisih atau ada yang tidak pas. “Jadi, kita cek mengonfirmasi apakah ada kelebihan,” jelasnya.

SUMBERSARI, Radar Jember – Pascapenetapan perubahan APBD Jember tahun 2021, mencuat dugaan kelebihan penggunaan anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan di 23 organisasi perangkat daerah (OPD). Besaran selisih anggaran yang diduga terpakai itu diketahui dalam penelusuran instansi terkait, kemarin (15/10).

Adanya dugaan lebihnya penggunaan anggaran itu membuat Komisi A DPRD Jember mengambil sikap. Salah satu yang disampaikan yakni pentingnya transparansi penggunaan anggaran di seluruh OPD. “Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban. Tanpa dipertanyakan, selayaknya dibuka ke publik,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni.

Menurut dia, dugaan kelebihan penggunaan anggaran di 23 OPD semestinya diselesaikan sebelum PAPBD disepakati. Namun, kini PAPBD telah ditetapkan, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi pos anggaran yang telah ditetapkan. “Kami khawatir soal kelebihan realisasi di banyak kegiatan akan berimplikasi pada penjabaran anggaran. Apalagi PAPBD sudah disepakati bersama,” jelasnya.

Tabroni meminta agar Pemkab Jember dan seluruh OPD mengedepankan transparansi penggunaan anggaran. “Ke depan, perlu semangat bersama bahwa dana yang dikelola OPD harus transparan. Kemudian, standar yang dipakai sebaiknya mengikuti ketentuan terbaru,” ungkapnya.

Sebanyak 23 OPD itu pun diundang ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember untuk melakukan klarifikasi, kemarin (15/10). Kepada Jawa Pos Radar Jember, Kepala BPKAD Tita Fajar Aryatiningsih menyampaikan bahwa pemanggilan ini dilakukan untuk melihat apakah ada selisih atau ada yang tidak pas. “Jadi, kita cek mengonfirmasi apakah ada kelebihan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca