alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Sikap Pemkab Jember Masih Ngambang Soal Tambak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Polemik aktivitas tambak di sepanjang pesisir pantai selatan Jember masih belum jelas. Meski beberapa kali dilakukan hearing, inspeksi mendadak (sidak), hingga protes dari berbagai lapisan masyarakat, namun masalah perizinan dan dugaan menyalahi ketentuan pengelolaan limbah belum juga mendapat solusi. Sikap Pemkab Jember dinilai masih ngambang. Sebab, belum ada pernyataan tegas apakah bakal menjatuhkan sanksi bagi perusahaan tambak yang diketahui melanggar.

Kemarin (15/9), Pemkab Jember mengundang 18 pengusaha tambak yang beroperasi di pesisir pantai selatan Jember. Mereka dihadirkan untuk berembuk bersama tentang masalah itu di Pendapa Wahyawibawagraha. Dikabarkan, dalam pertemuan itu pemerintah daerah ingin mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi aspirasi para pengusaha tambak, hingga yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar tambak.

“Tambak-tambak di sekitar Kepanjen itu ditanyakan legalitasnya, termasuk perizinan bagaimana. Dan tambak-tambak rakyat itu juga tidak memiliki izin sama sekali,” kata M Zainuddin, kuasa hukum warga dan nelayan terkait persoalan tambak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, jika tambak-tambak itu sudah jelas menyalahi aturan, maka pemerintah wajib menertibkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat atau warga setempat. Dia menilai, masyarakat sekitar pesisir itu, utamanya di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, sebenarnya tidak anti terhadap investor. “Selama mereka taat aturan, perizinan, dan tidak merusak lingkungan, kami oke-oke saja. Karena adanya investor itu juga bisa membantu masyarakat,” imbuh Zainuddin.

Sementara itu, dari pihak pengusaha tambak menganggap, persoalan perizinan itu sudah ada. Hanya, pada awal pembukaan tambak dulunya, izin hanya diberikan oleh kepala desa setempat. Alasan ini janggal, karena pemerintah desa tidak memiliki kewenangan memberikan izin usaha tambak. Sebab, yang berwenang adalah kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Tapi jika kemudian muncul regulasi yang diwacanakan bupati atau Dinas Perikanan dan Kelautan, kami akan ikuti itu. Biar tidak ada permasalahan-permasalahan,” kata Yuli, pengurus tambak Pasedang di Gumukmas.

Setelah mencuatnya isu tambak di pesisir selatan, banyak warga yang mengeluhkan soal instalasi limbah yang langsung dibuang ke laut. Warga juga memprotes tentang alih fungsi sempadan pantai, karena dianggap merugikan aktivitas nelayan saat melaut. Warga juga menyoroti tentang banyaknya usaha tambak yang tak berizin alias bodong.

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Polemik aktivitas tambak di sepanjang pesisir pantai selatan Jember masih belum jelas. Meski beberapa kali dilakukan hearing, inspeksi mendadak (sidak), hingga protes dari berbagai lapisan masyarakat, namun masalah perizinan dan dugaan menyalahi ketentuan pengelolaan limbah belum juga mendapat solusi. Sikap Pemkab Jember dinilai masih ngambang. Sebab, belum ada pernyataan tegas apakah bakal menjatuhkan sanksi bagi perusahaan tambak yang diketahui melanggar.

Kemarin (15/9), Pemkab Jember mengundang 18 pengusaha tambak yang beroperasi di pesisir pantai selatan Jember. Mereka dihadirkan untuk berembuk bersama tentang masalah itu di Pendapa Wahyawibawagraha. Dikabarkan, dalam pertemuan itu pemerintah daerah ingin mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi aspirasi para pengusaha tambak, hingga yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar tambak.

“Tambak-tambak di sekitar Kepanjen itu ditanyakan legalitasnya, termasuk perizinan bagaimana. Dan tambak-tambak rakyat itu juga tidak memiliki izin sama sekali,” kata M Zainuddin, kuasa hukum warga dan nelayan terkait persoalan tambak.

Menurutnya, jika tambak-tambak itu sudah jelas menyalahi aturan, maka pemerintah wajib menertibkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat atau warga setempat. Dia menilai, masyarakat sekitar pesisir itu, utamanya di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, sebenarnya tidak anti terhadap investor. “Selama mereka taat aturan, perizinan, dan tidak merusak lingkungan, kami oke-oke saja. Karena adanya investor itu juga bisa membantu masyarakat,” imbuh Zainuddin.

Sementara itu, dari pihak pengusaha tambak menganggap, persoalan perizinan itu sudah ada. Hanya, pada awal pembukaan tambak dulunya, izin hanya diberikan oleh kepala desa setempat. Alasan ini janggal, karena pemerintah desa tidak memiliki kewenangan memberikan izin usaha tambak. Sebab, yang berwenang adalah kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Tapi jika kemudian muncul regulasi yang diwacanakan bupati atau Dinas Perikanan dan Kelautan, kami akan ikuti itu. Biar tidak ada permasalahan-permasalahan,” kata Yuli, pengurus tambak Pasedang di Gumukmas.

Setelah mencuatnya isu tambak di pesisir selatan, banyak warga yang mengeluhkan soal instalasi limbah yang langsung dibuang ke laut. Warga juga memprotes tentang alih fungsi sempadan pantai, karena dianggap merugikan aktivitas nelayan saat melaut. Warga juga menyoroti tentang banyaknya usaha tambak yang tak berizin alias bodong.

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Polemik aktivitas tambak di sepanjang pesisir pantai selatan Jember masih belum jelas. Meski beberapa kali dilakukan hearing, inspeksi mendadak (sidak), hingga protes dari berbagai lapisan masyarakat, namun masalah perizinan dan dugaan menyalahi ketentuan pengelolaan limbah belum juga mendapat solusi. Sikap Pemkab Jember dinilai masih ngambang. Sebab, belum ada pernyataan tegas apakah bakal menjatuhkan sanksi bagi perusahaan tambak yang diketahui melanggar.

Kemarin (15/9), Pemkab Jember mengundang 18 pengusaha tambak yang beroperasi di pesisir pantai selatan Jember. Mereka dihadirkan untuk berembuk bersama tentang masalah itu di Pendapa Wahyawibawagraha. Dikabarkan, dalam pertemuan itu pemerintah daerah ingin mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi aspirasi para pengusaha tambak, hingga yang sering kali dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar tambak.

“Tambak-tambak di sekitar Kepanjen itu ditanyakan legalitasnya, termasuk perizinan bagaimana. Dan tambak-tambak rakyat itu juga tidak memiliki izin sama sekali,” kata M Zainuddin, kuasa hukum warga dan nelayan terkait persoalan tambak.

Menurutnya, jika tambak-tambak itu sudah jelas menyalahi aturan, maka pemerintah wajib menertibkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat atau warga setempat. Dia menilai, masyarakat sekitar pesisir itu, utamanya di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, sebenarnya tidak anti terhadap investor. “Selama mereka taat aturan, perizinan, dan tidak merusak lingkungan, kami oke-oke saja. Karena adanya investor itu juga bisa membantu masyarakat,” imbuh Zainuddin.

Sementara itu, dari pihak pengusaha tambak menganggap, persoalan perizinan itu sudah ada. Hanya, pada awal pembukaan tambak dulunya, izin hanya diberikan oleh kepala desa setempat. Alasan ini janggal, karena pemerintah desa tidak memiliki kewenangan memberikan izin usaha tambak. Sebab, yang berwenang adalah kepala daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Tapi jika kemudian muncul regulasi yang diwacanakan bupati atau Dinas Perikanan dan Kelautan, kami akan ikuti itu. Biar tidak ada permasalahan-permasalahan,” kata Yuli, pengurus tambak Pasedang di Gumukmas.

Setelah mencuatnya isu tambak di pesisir selatan, banyak warga yang mengeluhkan soal instalasi limbah yang langsung dibuang ke laut. Warga juga memprotes tentang alih fungsi sempadan pantai, karena dianggap merugikan aktivitas nelayan saat melaut. Warga juga menyoroti tentang banyaknya usaha tambak yang tak berizin alias bodong.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/