alexametrics
28.7 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Pansus Korona Jilid Tiga Menguat

Usulan Pembentukan Disetujui Mayoritas Fraksi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Alokasi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar sepertinya bakal terus menjadi beban yang harus dipikul Pemkab Jember. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan, dari total Rp 479,4 miliar itu, dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Kronologi Kecelakaan Maut Jelang Imsak yang Gemparkan Warga Bangsalsari

Fakta itu jika dibiarkan berlarut-larut dinilai bakal membebani Pemkab Jember. Selain terancam menyandang predikat opini audit yang buruk untuk kesekian kalinya, dampak terjauhnya juga mengancam pengurangan alokasi anggaran dari pusat. Sebab, Jember dianggap tak mampu mempertanggungjawabkan pembelanjaan keuangan negara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Untuk menyelesaikannya, kerja Pansus Covid-19 DPRD Jember yang sedianya habis pada awal Maret 2022 kemarin, sempat diusulkan perpanjangan setelah poin-poin rekomendasi dibacakan. Ketua Fraksi PKB DPRD Jember Sunarsih Khoris menyebut, persoalan penggunaan dana itu tetap akan menjadi masalah jika tidak segera dituntaskan.

Kendati hari ini Pemkab Jember masih menantikan rekomendasi dari BPK, pihaknya melalui fraksi mengaku bersepakat akan pembentukan pansus jilid ketiga yang khusus mendorong soal dana Covid-19 tahun 2020 itu segera diselesaikan. “Semua anggaran itu harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” pintanya.

Menurut Sunarsih, buntut persoalan Rp 107 miliar itu karena perencanaan yang kurang matang dan kurang mengoptimalkan fungsi serta kedudukan dewan. Karenanya, ketika terealisasi, menyisakan masalah baru yang justru menjadi warisan masalah terhadap berjalannya birokrasi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, usulan Pansus Covid-19 lanjutan itu bakal dibahas di Banmus DPRD untuk kemudian disetujui oleh pimpinan dewan. “Kita tentu mendorong agar masalah dana Covid-19 itu klir. Namun. semuanya itu nanti harus dibahas Banmus dulu, untuk kemudian disetujui pimpinan dewan,” imbuh wakil rakyat yang duduk di Sekretariat Komisi A DPRD Jember tersebut.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Alokasi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar sepertinya bakal terus menjadi beban yang harus dipikul Pemkab Jember. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan, dari total Rp 479,4 miliar itu, dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Kronologi Kecelakaan Maut Jelang Imsak yang Gemparkan Warga Bangsalsari

Fakta itu jika dibiarkan berlarut-larut dinilai bakal membebani Pemkab Jember. Selain terancam menyandang predikat opini audit yang buruk untuk kesekian kalinya, dampak terjauhnya juga mengancam pengurangan alokasi anggaran dari pusat. Sebab, Jember dianggap tak mampu mempertanggungjawabkan pembelanjaan keuangan negara.

Untuk menyelesaikannya, kerja Pansus Covid-19 DPRD Jember yang sedianya habis pada awal Maret 2022 kemarin, sempat diusulkan perpanjangan setelah poin-poin rekomendasi dibacakan. Ketua Fraksi PKB DPRD Jember Sunarsih Khoris menyebut, persoalan penggunaan dana itu tetap akan menjadi masalah jika tidak segera dituntaskan.

Kendati hari ini Pemkab Jember masih menantikan rekomendasi dari BPK, pihaknya melalui fraksi mengaku bersepakat akan pembentukan pansus jilid ketiga yang khusus mendorong soal dana Covid-19 tahun 2020 itu segera diselesaikan. “Semua anggaran itu harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” pintanya.

Menurut Sunarsih, buntut persoalan Rp 107 miliar itu karena perencanaan yang kurang matang dan kurang mengoptimalkan fungsi serta kedudukan dewan. Karenanya, ketika terealisasi, menyisakan masalah baru yang justru menjadi warisan masalah terhadap berjalannya birokrasi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, usulan Pansus Covid-19 lanjutan itu bakal dibahas di Banmus DPRD untuk kemudian disetujui oleh pimpinan dewan. “Kita tentu mendorong agar masalah dana Covid-19 itu klir. Namun. semuanya itu nanti harus dibahas Banmus dulu, untuk kemudian disetujui pimpinan dewan,” imbuh wakil rakyat yang duduk di Sekretariat Komisi A DPRD Jember tersebut.

SUMBERSARI, Radar Jember – Alokasi penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 479,4 miliar sepertinya bakal terus menjadi beban yang harus dipikul Pemkab Jember. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan, dari total Rp 479,4 miliar itu, dibelanjakan seluruhnya mencapai Rp 240 miliar. Namun, Rp 107 miliar di antara belanja tersebut dikeluarkan tanpa pengesahan dari bendahara umum daerah.

Baca Juga : Kronologi Kecelakaan Maut Jelang Imsak yang Gemparkan Warga Bangsalsari

Fakta itu jika dibiarkan berlarut-larut dinilai bakal membebani Pemkab Jember. Selain terancam menyandang predikat opini audit yang buruk untuk kesekian kalinya, dampak terjauhnya juga mengancam pengurangan alokasi anggaran dari pusat. Sebab, Jember dianggap tak mampu mempertanggungjawabkan pembelanjaan keuangan negara.

Untuk menyelesaikannya, kerja Pansus Covid-19 DPRD Jember yang sedianya habis pada awal Maret 2022 kemarin, sempat diusulkan perpanjangan setelah poin-poin rekomendasi dibacakan. Ketua Fraksi PKB DPRD Jember Sunarsih Khoris menyebut, persoalan penggunaan dana itu tetap akan menjadi masalah jika tidak segera dituntaskan.

Kendati hari ini Pemkab Jember masih menantikan rekomendasi dari BPK, pihaknya melalui fraksi mengaku bersepakat akan pembentukan pansus jilid ketiga yang khusus mendorong soal dana Covid-19 tahun 2020 itu segera diselesaikan. “Semua anggaran itu harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” pintanya.

Menurut Sunarsih, buntut persoalan Rp 107 miliar itu karena perencanaan yang kurang matang dan kurang mengoptimalkan fungsi serta kedudukan dewan. Karenanya, ketika terealisasi, menyisakan masalah baru yang justru menjadi warisan masalah terhadap berjalannya birokrasi pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, usulan Pansus Covid-19 lanjutan itu bakal dibahas di Banmus DPRD untuk kemudian disetujui oleh pimpinan dewan. “Kita tentu mendorong agar masalah dana Covid-19 itu klir. Namun. semuanya itu nanti harus dibahas Banmus dulu, untuk kemudian disetujui pimpinan dewan,” imbuh wakil rakyat yang duduk di Sekretariat Komisi A DPRD Jember tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/