alexametrics
27.8 C
Jember
Tuesday, 24 May 2022

SPJ Tak Tuntas, Neraca Keuangan Amburadul

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Profesionalitas kerja satgas penanganan wabah korona terus menjadi perbincangan hangat. Utamanya dalam pengelolaan refocusing anggaran Rp 479 miliar. Betapa tidak, pertanggungjawaban dari dana besar itu belum sepenuhnya rampung.

Kabar terbaru yang terungkap, dana refocusing anggaran Rp 479 miliar itu telah habis sekitar Rp 220 miliar. Sayangnya, hingga tutup tahun 2020 lalu, penggunaan dana yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) hanya sebesar Rp 74,7 miliar.  Tak hanya itu, dari dana itu surat perintah pencairan dana (SP2D) juga tidak ada.

Plt Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Aryatiningsih mengatakan, SPJ yang tidak tuntas di tahun 2020 memberi dampak pada neraca keuangan. Terdapat selisih sekitar Rp 180 miliar dari anggaran yang dikelola dengan anggaran yang telah digunakan.  Sementara itu, Satgas Covid-19 juga memberikan SPJ susulan tentang penggunaan dana korona di tahun ini. “Januari 2021, SPJ yang diserahkan Rp 107,9 miliar,” kata Tita Fajar Aryatiningsih di ruang Komisi C DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya itu, pada Januari tersebut juga disetor pengembalian dana penanganan korona sebesar Rp 17,8 miliar dan surat tanda setoran sebesar Rp 1,8 miliar. Hal inilah yang berpengaruh pada neraca keuangan, karena laporan tahun 2020 seharusnya rampung. Hal ini pula pasti menjadi catatan BPK.

Hingga berita ini ditulis, SPJ dana korona yang besarnya mencapai Rp 479 miliar belum sepenuhnya selesai. Lantas, bagaimana kerja Satgas Penanganan Covid-19? Mengapa laporan keuangan kocar-kacir? Apakah pembelian barang seperti membeli garam di warung kelontong tanpa kuitansi? Adakah anggaran kegiatan yang fiktif? Dan apakah ada dana yang dikorupsi? Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perbincangan banyak orang ini tentunya perlu dijawab dengan SPJ yang tepat.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Profesionalitas kerja satgas penanganan wabah korona terus menjadi perbincangan hangat. Utamanya dalam pengelolaan refocusing anggaran Rp 479 miliar. Betapa tidak, pertanggungjawaban dari dana besar itu belum sepenuhnya rampung.

Kabar terbaru yang terungkap, dana refocusing anggaran Rp 479 miliar itu telah habis sekitar Rp 220 miliar. Sayangnya, hingga tutup tahun 2020 lalu, penggunaan dana yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) hanya sebesar Rp 74,7 miliar.  Tak hanya itu, dari dana itu surat perintah pencairan dana (SP2D) juga tidak ada.

Plt Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Aryatiningsih mengatakan, SPJ yang tidak tuntas di tahun 2020 memberi dampak pada neraca keuangan. Terdapat selisih sekitar Rp 180 miliar dari anggaran yang dikelola dengan anggaran yang telah digunakan.  Sementara itu, Satgas Covid-19 juga memberikan SPJ susulan tentang penggunaan dana korona di tahun ini. “Januari 2021, SPJ yang diserahkan Rp 107,9 miliar,” kata Tita Fajar Aryatiningsih di ruang Komisi C DPRD Jember.

Tak hanya itu, pada Januari tersebut juga disetor pengembalian dana penanganan korona sebesar Rp 17,8 miliar dan surat tanda setoran sebesar Rp 1,8 miliar. Hal inilah yang berpengaruh pada neraca keuangan, karena laporan tahun 2020 seharusnya rampung. Hal ini pula pasti menjadi catatan BPK.

Hingga berita ini ditulis, SPJ dana korona yang besarnya mencapai Rp 479 miliar belum sepenuhnya selesai. Lantas, bagaimana kerja Satgas Penanganan Covid-19? Mengapa laporan keuangan kocar-kacir? Apakah pembelian barang seperti membeli garam di warung kelontong tanpa kuitansi? Adakah anggaran kegiatan yang fiktif? Dan apakah ada dana yang dikorupsi? Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perbincangan banyak orang ini tentunya perlu dijawab dengan SPJ yang tepat.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Profesionalitas kerja satgas penanganan wabah korona terus menjadi perbincangan hangat. Utamanya dalam pengelolaan refocusing anggaran Rp 479 miliar. Betapa tidak, pertanggungjawaban dari dana besar itu belum sepenuhnya rampung.

Kabar terbaru yang terungkap, dana refocusing anggaran Rp 479 miliar itu telah habis sekitar Rp 220 miliar. Sayangnya, hingga tutup tahun 2020 lalu, penggunaan dana yang dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) hanya sebesar Rp 74,7 miliar.  Tak hanya itu, dari dana itu surat perintah pencairan dana (SP2D) juga tidak ada.

Plt Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Aryatiningsih mengatakan, SPJ yang tidak tuntas di tahun 2020 memberi dampak pada neraca keuangan. Terdapat selisih sekitar Rp 180 miliar dari anggaran yang dikelola dengan anggaran yang telah digunakan.  Sementara itu, Satgas Covid-19 juga memberikan SPJ susulan tentang penggunaan dana korona di tahun ini. “Januari 2021, SPJ yang diserahkan Rp 107,9 miliar,” kata Tita Fajar Aryatiningsih di ruang Komisi C DPRD Jember.

Tak hanya itu, pada Januari tersebut juga disetor pengembalian dana penanganan korona sebesar Rp 17,8 miliar dan surat tanda setoran sebesar Rp 1,8 miliar. Hal inilah yang berpengaruh pada neraca keuangan, karena laporan tahun 2020 seharusnya rampung. Hal ini pula pasti menjadi catatan BPK.

Hingga berita ini ditulis, SPJ dana korona yang besarnya mencapai Rp 479 miliar belum sepenuhnya selesai. Lantas, bagaimana kerja Satgas Penanganan Covid-19? Mengapa laporan keuangan kocar-kacir? Apakah pembelian barang seperti membeli garam di warung kelontong tanpa kuitansi? Adakah anggaran kegiatan yang fiktif? Dan apakah ada dana yang dikorupsi? Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perbincangan banyak orang ini tentunya perlu dijawab dengan SPJ yang tepat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/