alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Kok Enak, 15 Perusahaan Tambang Gunung Sadeng Ini Tak Bayar Pajak

Pemasukan Pemerintah Rendah, Setahun Rp 4,9 Miliar Jauh dari Target

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER.RADARJEMBER.ID– Potensial namun kurang menghasilkan. Inilah gambaran keberadaan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger. Sejak adanya aktivitas penambangan yang berlangsung dalam satu dekade terakhir, Gunung Sadeng telah menghasilkan ribuan ton bebatuan mineral bukan logam yang dieksploitasi oleh para pengusaha tambang di sana.

Namun, selama itu pula, ternyata pajak pendapatan yang didapatkan Pemkab Jember jauh dari yang diharapkan. Hal itu terurai saat Komisi B dan Komisi C DPRD Jember menggelar hearing gabungan bersama sejumlah OPD yang menangani urusan pajak dan Gunung Sadeng tersebut, Senin (14/2) lalu, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember.

Dari 24 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, diketahui baru 9 perusahaan pertambangan yang rutin membayarkan pajak tiap tahunnya ke Pemkab Jember. Sementara, 15 sisanya masih menunggak.

Mobile_AP_Rectangle 2

Padahal wilayah konsesi tambang Gunung Sadeng itu memiliki luasan total keseluruhan 190 hektare. Namun, Pemkab Jember hanya bisa meraup Rp 4,9 miliar per tahun. “Ini sangat jauh dari target yang semestinya bisa didapatkan Pemkab Jember, dari Rp 250–400 miliar per tahunnya,” kata Agus Mashudi dari SAH (Sinergi Analisis Hukum), selaku pihak pemohon hearing.

Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Gunung Sadeng, besaran pajak mineral bukan logam yang dikenakan kepada para penambang Gunung Sadeng sebesar 5 persen. Namun, pada 2021 lalu, Pemkab Jember hanya kecipratan Rp 4,9 miliar. “Kami ingin mendorong pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember dari tambang ini, agar bisa maksimal,” tambah dia.

Pemasukan pajak yang hanya Rp 4,9 miliar itu dirasa sangat jomplang dengan potensi bebatuan mineral bukan logam di sana. Terlebih lagi, dampak ekologis, infrastruktur jalan, serta sosial masyarakat di lingkungan sekitar tambang juga tidak luput menerima dampaknya. Dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemkab Jember mendapat Rp 4,9 miliar, dari 9 perusahaan yang bayar pajak 5 persen itu,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember.

Nilai itu diakuinya memang sangat jauh dari target pajak Pemkab Jember. Bahkan sebagai pemasukan ke pendapatan asli daerah (PAD), pertambangan di Gunung Sadeng itu seyogianya bisa didongkrak hingga berlipat.

Bambang juga menyebut, beberapa tahun terakhir, kewenangan perizinan pertambangan sudah ditarik ke provinsi dan ditarik lagi ke pemerintah pusat. “Walaupun perizinan itu ditarik ke pusat, kami masih sedikit banyak menangani. Khususnya pajak 5 persen, yang pembayarannya melalui OPD Disperindag,” tambahnya.

Sejauh ini Pemkab Jember diakuinya tengah mengupayakan langkah awal, yakni proses menginventarisasi perusahaan yang melakukan penambangan di Gunung Sadeng. “Ini masih proses dan berjalan, dan sosialisasi ke mereka yang melakukan penambangan, dan langsung di-handle ke sekda,” imbuhnya.

Dia juga mengakui, sebenarnya kewenangan urusan pajak itu berada di satu pintu, yakni di dinas atau Badan Pendapatan Daerah. “Kami sudah menyampaikan ke pemkab melalui Bapenda, agar menjadi satu di Bapenda,” sambungnya.

Regulasi Perlu Diperbarui

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menegaskan, sebenarnya secara aspek hukum, pengelolaan tambang di Jember, khususnya Gunung Sadeng itu diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Persewaan Gunung Sadeng dengan pihak ketiga di bawah pemkab.

Namun, perbup itu dinilainya telah out of the date. Butuh pembaruan karena kurang sesuai dengan Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Hari ini Bapenda dan kabag hukum menyiapkan regulasi baru untuk mengatur itu,” kata Ratno, saat hearing kemarin.

- Advertisement -

JEMBER.RADARJEMBER.ID– Potensial namun kurang menghasilkan. Inilah gambaran keberadaan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger. Sejak adanya aktivitas penambangan yang berlangsung dalam satu dekade terakhir, Gunung Sadeng telah menghasilkan ribuan ton bebatuan mineral bukan logam yang dieksploitasi oleh para pengusaha tambang di sana.

Namun, selama itu pula, ternyata pajak pendapatan yang didapatkan Pemkab Jember jauh dari yang diharapkan. Hal itu terurai saat Komisi B dan Komisi C DPRD Jember menggelar hearing gabungan bersama sejumlah OPD yang menangani urusan pajak dan Gunung Sadeng tersebut, Senin (14/2) lalu, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember.

Dari 24 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, diketahui baru 9 perusahaan pertambangan yang rutin membayarkan pajak tiap tahunnya ke Pemkab Jember. Sementara, 15 sisanya masih menunggak.

Padahal wilayah konsesi tambang Gunung Sadeng itu memiliki luasan total keseluruhan 190 hektare. Namun, Pemkab Jember hanya bisa meraup Rp 4,9 miliar per tahun. “Ini sangat jauh dari target yang semestinya bisa didapatkan Pemkab Jember, dari Rp 250–400 miliar per tahunnya,” kata Agus Mashudi dari SAH (Sinergi Analisis Hukum), selaku pihak pemohon hearing.

Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Gunung Sadeng, besaran pajak mineral bukan logam yang dikenakan kepada para penambang Gunung Sadeng sebesar 5 persen. Namun, pada 2021 lalu, Pemkab Jember hanya kecipratan Rp 4,9 miliar. “Kami ingin mendorong pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember dari tambang ini, agar bisa maksimal,” tambah dia.

Pemasukan pajak yang hanya Rp 4,9 miliar itu dirasa sangat jomplang dengan potensi bebatuan mineral bukan logam di sana. Terlebih lagi, dampak ekologis, infrastruktur jalan, serta sosial masyarakat di lingkungan sekitar tambang juga tidak luput menerima dampaknya. Dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemkab Jember mendapat Rp 4,9 miliar, dari 9 perusahaan yang bayar pajak 5 persen itu,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember.

Nilai itu diakuinya memang sangat jauh dari target pajak Pemkab Jember. Bahkan sebagai pemasukan ke pendapatan asli daerah (PAD), pertambangan di Gunung Sadeng itu seyogianya bisa didongkrak hingga berlipat.

Bambang juga menyebut, beberapa tahun terakhir, kewenangan perizinan pertambangan sudah ditarik ke provinsi dan ditarik lagi ke pemerintah pusat. “Walaupun perizinan itu ditarik ke pusat, kami masih sedikit banyak menangani. Khususnya pajak 5 persen, yang pembayarannya melalui OPD Disperindag,” tambahnya.

Sejauh ini Pemkab Jember diakuinya tengah mengupayakan langkah awal, yakni proses menginventarisasi perusahaan yang melakukan penambangan di Gunung Sadeng. “Ini masih proses dan berjalan, dan sosialisasi ke mereka yang melakukan penambangan, dan langsung di-handle ke sekda,” imbuhnya.

Dia juga mengakui, sebenarnya kewenangan urusan pajak itu berada di satu pintu, yakni di dinas atau Badan Pendapatan Daerah. “Kami sudah menyampaikan ke pemkab melalui Bapenda, agar menjadi satu di Bapenda,” sambungnya.

Regulasi Perlu Diperbarui

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menegaskan, sebenarnya secara aspek hukum, pengelolaan tambang di Jember, khususnya Gunung Sadeng itu diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Persewaan Gunung Sadeng dengan pihak ketiga di bawah pemkab.

Namun, perbup itu dinilainya telah out of the date. Butuh pembaruan karena kurang sesuai dengan Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Hari ini Bapenda dan kabag hukum menyiapkan regulasi baru untuk mengatur itu,” kata Ratno, saat hearing kemarin.

JEMBER.RADARJEMBER.ID– Potensial namun kurang menghasilkan. Inilah gambaran keberadaan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger. Sejak adanya aktivitas penambangan yang berlangsung dalam satu dekade terakhir, Gunung Sadeng telah menghasilkan ribuan ton bebatuan mineral bukan logam yang dieksploitasi oleh para pengusaha tambang di sana.

Namun, selama itu pula, ternyata pajak pendapatan yang didapatkan Pemkab Jember jauh dari yang diharapkan. Hal itu terurai saat Komisi B dan Komisi C DPRD Jember menggelar hearing gabungan bersama sejumlah OPD yang menangani urusan pajak dan Gunung Sadeng tersebut, Senin (14/2) lalu, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember.

Dari 24 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, diketahui baru 9 perusahaan pertambangan yang rutin membayarkan pajak tiap tahunnya ke Pemkab Jember. Sementara, 15 sisanya masih menunggak.

Padahal wilayah konsesi tambang Gunung Sadeng itu memiliki luasan total keseluruhan 190 hektare. Namun, Pemkab Jember hanya bisa meraup Rp 4,9 miliar per tahun. “Ini sangat jauh dari target yang semestinya bisa didapatkan Pemkab Jember, dari Rp 250–400 miliar per tahunnya,” kata Agus Mashudi dari SAH (Sinergi Analisis Hukum), selaku pihak pemohon hearing.

Berdasarkan Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Gunung Sadeng, besaran pajak mineral bukan logam yang dikenakan kepada para penambang Gunung Sadeng sebesar 5 persen. Namun, pada 2021 lalu, Pemkab Jember hanya kecipratan Rp 4,9 miliar. “Kami ingin mendorong pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember dari tambang ini, agar bisa maksimal,” tambah dia.

Pemasukan pajak yang hanya Rp 4,9 miliar itu dirasa sangat jomplang dengan potensi bebatuan mineral bukan logam di sana. Terlebih lagi, dampak ekologis, infrastruktur jalan, serta sosial masyarakat di lingkungan sekitar tambang juga tidak luput menerima dampaknya. Dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemkab Jember mendapat Rp 4,9 miliar, dari 9 perusahaan yang bayar pajak 5 persen itu,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember.

Nilai itu diakuinya memang sangat jauh dari target pajak Pemkab Jember. Bahkan sebagai pemasukan ke pendapatan asli daerah (PAD), pertambangan di Gunung Sadeng itu seyogianya bisa didongkrak hingga berlipat.

Bambang juga menyebut, beberapa tahun terakhir, kewenangan perizinan pertambangan sudah ditarik ke provinsi dan ditarik lagi ke pemerintah pusat. “Walaupun perizinan itu ditarik ke pusat, kami masih sedikit banyak menangani. Khususnya pajak 5 persen, yang pembayarannya melalui OPD Disperindag,” tambahnya.

Sejauh ini Pemkab Jember diakuinya tengah mengupayakan langkah awal, yakni proses menginventarisasi perusahaan yang melakukan penambangan di Gunung Sadeng. “Ini masih proses dan berjalan, dan sosialisasi ke mereka yang melakukan penambangan, dan langsung di-handle ke sekda,” imbuhnya.

Dia juga mengakui, sebenarnya kewenangan urusan pajak itu berada di satu pintu, yakni di dinas atau Badan Pendapatan Daerah. “Kami sudah menyampaikan ke pemkab melalui Bapenda, agar menjadi satu di Bapenda,” sambungnya.

Regulasi Perlu Diperbarui

Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo menegaskan, sebenarnya secara aspek hukum, pengelolaan tambang di Jember, khususnya Gunung Sadeng itu diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang Persewaan Gunung Sadeng dengan pihak ketiga di bawah pemkab.

Namun, perbup itu dinilainya telah out of the date. Butuh pembaruan karena kurang sesuai dengan Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Hari ini Bapenda dan kabag hukum menyiapkan regulasi baru untuk mengatur itu,” kata Ratno, saat hearing kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/