alexametrics
23 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Bupati Dapat Belasan Sertifikat Aset Jember

Bupati Hendy Dorong Realisasi Tanah Pesisir di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menerima belasan sertifikat hak atas tanah miliknya dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria, dan Tata Ruang (BPN/ATR) Jonahar di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (14/9) siang. Sedikitnya, ada 17 sertifikat yang didapat. Targetnya masih ada ribuan lagi.

Bupati Jember Hendy Siswanto menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan 17 sertifikat aset pemkab. Hingga kini, Hendy menyebut ada 44 sertifikat yang sudah diterima. Namun, sisanya masih banyak, yaitu sekitar 1.200 lebih. Hendy memaparkan bahwa saat ini masih dalam proses pengukuran. Targetnya, tahun ini selesai sebanyak 400 sertifikat. Tahun 2022 bakal selesai dengan penggarapan secara bertahap.

Lebih lanjut, Hendy juga telah berkoordinasi terkait inventarisasi tanah pesisir. “Kami akan menginventarisasi dan meng-HPL-kan (hak pengelolaan, Red) seluruh tanah pesisir,” lanjutnya. Nantinya, bakal diatur untuk kemakmuran masyarakat. Mengingat banyak warga miskin sekitar pesisir yang butuh penanganan. Targetnya, kekayaan laut itu mampu dinaikkan ke darat untuk masyarakat Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tak hanya BPN, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut andil dalam proses pemantauan. “KPK sudah ada program dengan BPN dan pemerintah daerah, menginventarisasi dan pendataan aset yang belum disertifikatkan,” Jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menerima belasan sertifikat hak atas tanah miliknya dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria, dan Tata Ruang (BPN/ATR) Jonahar di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (14/9) siang. Sedikitnya, ada 17 sertifikat yang didapat. Targetnya masih ada ribuan lagi.

Bupati Jember Hendy Siswanto menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan 17 sertifikat aset pemkab. Hingga kini, Hendy menyebut ada 44 sertifikat yang sudah diterima. Namun, sisanya masih banyak, yaitu sekitar 1.200 lebih. Hendy memaparkan bahwa saat ini masih dalam proses pengukuran. Targetnya, tahun ini selesai sebanyak 400 sertifikat. Tahun 2022 bakal selesai dengan penggarapan secara bertahap.

Lebih lanjut, Hendy juga telah berkoordinasi terkait inventarisasi tanah pesisir. “Kami akan menginventarisasi dan meng-HPL-kan (hak pengelolaan, Red) seluruh tanah pesisir,” lanjutnya. Nantinya, bakal diatur untuk kemakmuran masyarakat. Mengingat banyak warga miskin sekitar pesisir yang butuh penanganan. Targetnya, kekayaan laut itu mampu dinaikkan ke darat untuk masyarakat Jember.

Tak hanya BPN, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut andil dalam proses pemantauan. “KPK sudah ada program dengan BPN dan pemerintah daerah, menginventarisasi dan pendataan aset yang belum disertifikatkan,” Jelasnya.

JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menerima belasan sertifikat hak atas tanah miliknya dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria, dan Tata Ruang (BPN/ATR) Jonahar di Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (14/9) siang. Sedikitnya, ada 17 sertifikat yang didapat. Targetnya masih ada ribuan lagi.

Bupati Jember Hendy Siswanto menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan 17 sertifikat aset pemkab. Hingga kini, Hendy menyebut ada 44 sertifikat yang sudah diterima. Namun, sisanya masih banyak, yaitu sekitar 1.200 lebih. Hendy memaparkan bahwa saat ini masih dalam proses pengukuran. Targetnya, tahun ini selesai sebanyak 400 sertifikat. Tahun 2022 bakal selesai dengan penggarapan secara bertahap.

Lebih lanjut, Hendy juga telah berkoordinasi terkait inventarisasi tanah pesisir. “Kami akan menginventarisasi dan meng-HPL-kan (hak pengelolaan, Red) seluruh tanah pesisir,” lanjutnya. Nantinya, bakal diatur untuk kemakmuran masyarakat. Mengingat banyak warga miskin sekitar pesisir yang butuh penanganan. Targetnya, kekayaan laut itu mampu dinaikkan ke darat untuk masyarakat Jember.

Tak hanya BPN, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut andil dalam proses pemantauan. “KPK sudah ada program dengan BPN dan pemerintah daerah, menginventarisasi dan pendataan aset yang belum disertifikatkan,” Jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/